TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah tengah mengkaji ulang skema pendanaan proyek light rail transit (LRT) yang akan menghubungkan Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek). PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Bank Mandiri pun masih menanti hasil kajian rencana jaminan dari pemerintah sebelum memutuskan mendukung pendanaannya.
"Kami masih tunggu asesment, total biaya proyek kan masih hitungan kasar, di Rp 27 triliun. Sedang kami lihat kapasitas penyertaan modal negara di berapa," ucap Direktur Utama SMI Ema Sri Martini, Jumat 2 Juni 2017.
Baca: Bank Mandiri Kucurkan Rp 5 T untuk Proyek LRT Jabodetabek
Ema mengakui dengan belum amannya komitmen pihak yang terlibat, ia tetap menunggu kajian Kementerian Perhubungan yang baru selesai bulan Mei ini untuk melihat lama dan tarif konsesi. Namun untuk porsi pendanaan dalam jumlah tertentu, SMI masih menyanggupi. "Untuk porsi sindikasi lebih dari Rp 2 triliun masih dimungkinkan. Kita lihat strukturnya nanti," ujarnya.
Baca: Perpres LRT Terbit, Ini Perkembangan Proyek LRT
SMI yang tengah menangani proyek jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatra melihat banyak perbankan Badan Usaha Milik Negara yang ingin berpartisipasi, di antaranya Bank Mandiri. Ia mengatakan Bank Mandiri sendiri sudah banyak bicara dengan beberapa bank BUMN.
Sebelumnya ketika ditemui pekan lalu di Jakarta Timur, Direktur Utama Bank Mandiri Kartiko Wirjoatmodjo juga sempat memberikan kisaran biaya proyek LRT tersebut. "Biaya proyeknya masih dihitung ya. Kisaran untuk pembiayaan banknya masih luas. Menurut saya, kisarannya di Rp 13-18 triliun. Kami inginnya dibagi empat, di tiga bank pemerintah plus SMI," ujar Kartiko, Jumat, 26 Mei 2017.
Kartiko menambahkan, apabila struktur pembiayaan proyek benar didukung dengan jaminan pemerintah, pihaknya tidak akan ragu untuk menggandeng beberapa bank swasta membiayai LRT Jakarta.
"Jadi, ya mungkin per bank kisaran pembiayaannya antara Rp 2-5 triliun lah ya, tergantung ukuran dan minat perbankannya," ujarnya. Bagi perbankan jangkar seperti Bank Mandiri, ungkap Kartiko, pihaknya bisa menyediakan sekitar dana sekitar Rp 4 triliun.
Namun ia masih belum bisa menetapkan kisaran bunga pinjaman perbankan seandainya Bank Mandiri jadi memberikan dukungan proyek kereta api ringan tersebut. Acuan bunga akan berdasar pada struktur penjaminan pemerintah dan Surat Berharga Negara terakhir. Di luar terbitnya Peraturan Presiden No. 49 tahun 2017 mengenai Percepatan Penyelenggaraan LRT Jabodebek, pihaknya masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan yang tengah digodok.
"Masih dinegosiasikan, tapi kami lihat SBN terakhir plus kami lihat kembali struktur penjaminannya. Skema penjaminan menentukan, ini dianggap sovereign atau subsovereign -- kalau dianggap sovereign, bunganya tentu bisa sangat dekat dengan SBN," ujar Kartiko.
Proyek LRT Jabodebek sendiri melibatkan PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai investor proyek dan PT Adhi Karya sebagai investor depo LRT.
AGHNI ADI | ALI HIDAYAT
