TEMPO.CO, BANDUNG - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesai (Apindo) Jawa Barat, Dedy Widjaya mengatakan, pengusaha garmen di Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Depok, dan Purwakarta meminta Gubernur Jawa Barat menerbitkan upah minimum provinsi khusus sektor garmen.
“Deadline bulan Juni. Kalau tidak ada keputusan gubernur untuk sektor garmen ini, mungkin buyer-nya tidak akan menempatkan ordernya lagi pada pabrik-pabrik yang ada di Jawa Barat ini,” kata dia selepas mempimpin rombongan pengusaha garmen bertemu Gubernur Ahmad Heryawan di Gedung Sate, Bandung, Rabu, 31 Mei 2017.
Baca: Asosiasi Usulkan Pembuatan Peta Jalan Industri Tekstil
Dedy mengatakan, ada 86 perusahaan garmen dengan jumlah karyawan menembus 97.500 orang yang menunggu keputusan gubernur soal upah khusus sektor garmen. “Kita datang ke sini menemui gubernur, untuk mencari jalan keluarnya,” kata dia.
Ketua Apindo Purwakarta Gatot Prasetyoko mengatakan, puluhan perusahaan garmen di 4 daerah itu tidak sanggup membayar upah buruh mengikuti naiknya upah minimum tahun ini. Sehingga pengusaha garmen meminta upah khusus yang nilainya lebih rendah dibanding Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2017. “Kalau tidak ada upah khusus, pengusaha enggak mampu bayar,” kata dia, Rabu, 31 Mei 2017.
Baca: Industri Tekstil Serap Tiga Juta Tenaga Kerja
Gatot mencontohkan daerahnya, Purwakarta. Akibat tidak ada lagi upah minimum untuk sektor padat karya di Jawa Barat mulai tahun ini, pengusaha garmen harus membayar upah mengikuti besaran UMK Purwakarta yang saat ini menembus Rp 3,1 juta.
Sebelumnya upah minimum sektoral padat karyanya tahun 2016 hanya Rp 2,352 juta. “Sekarang jadi Rp 3,1 juta, enggak kuat. Naiknya 30 persen. Kita minta dari Rp 2,352 juta naiknya ke Rp 2,546 juta, naiknya 8,25 persen,” kata dia.
Menurut Gatot, pengusaha garmen meminta kenaikan 8,25 persen, setara dengan penetapkan kenaikan UMK tahun ini, tapi dengan angka acuan upah minimum sektoral padat karya di masing-masing daerah. “Kenaikan 8,25 persen sudah cukup. Dulu ada upah padat karya, kalau tidak ada upah khusus itu kenaikanya bsia sampai 30 persen. Makanya berat,” kata dia.
Gatot mengatakan, pengusaha garmen juga beresiko kehilangan order jika dalam proses produksinya tidak mengikuti aturan hukum yang ada, salah satunya soal upah. Mayoritas buyer asal Amerika dan Eropa mewajibkan syarat itu menempatkan ordernya di pabrik-pabrik garmen di 4 daerah. “Garmen ini (bisa) dianggap enggak comply oleh buyer. Artinya enggak memenuhi aturan, padahal kita lagi ada upaya upah khusus garmen,” kata dia.
Menurut Gatot, pengusaha garmen mengulur waktu, dengan alasan tengah mengupayakan upah khsusus sektor garmen payung hukum membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Mayoritas buyer membeirkan tenggat soal upah ini hingga Juni ini. “Sekarang industri garmen membutuhkan upah khusus provinsi. Sedangkan upah khusus provinsi sektor garmen itu belum ada payung hukumnya,” kata dia.
Gatot mengatakan, nilai upah minimum khusus sektor garmen diklaimnya sudah disetujui seluruh perwakilan serikat pekerja buruh. “Sudah ada kesepakatan,” kata dia.
Pertemuan pengusaha dengan gubernur itu menyepakati untuk meminta persetujuan dari pemerintah pusat agar gubernur boleh menetapkan upah khusus sektor garmen itu. “Sekarang lagi mau dikaji ke pusat, untuk minta semacam fatwa sehingga nanti gubernur bisa menetapkan upah khusus sektor garmen,” kata Gatot.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jawa Barat Ferry Sofwan Arief mengatakan, gubernur memutuskan tahun 2017 tidak lagi menetapkan upah sektoral padat karya yang mengacu pada Inpres 9/2013 yang membolehan upah berbeda untuk sektor padat karya. Alasannya, seluruh upah minimum di Jawa Barat sudah melewati angka survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) masing-masing.
“Inpresnya masih berlaku, belum ditarik. Tapi pada intinya upah di Jabar sudah seusai dengan KHL malah di atas KHL,” kata dia, Rabu, 31 Mei 2017.
Ferry mengatakan, permintaan pengusaha garmen soal upah khusus sudah dilayangkan sejak Maret 2017 lalu. Pengusaha garmen 4 daerah itu menguasakan pembahasan soal ini lewat Apindo Jawa Barat. Masalah ini juga sudah dikonsultasikan pada Kementerian Ketenagakerjaan. “Kementerian menegaskan, upah tidak boleh lebih kecil dari UMK,” kata dia.
Menurut Ferry, yang jadi persoalan itu karena nilai upah khusus yang diminta itu besarnya jauh di bawah UMK. Pengusaha garmen Kota Bekasi menyepakati upah khususnya Rp 3,1 juta sementara UMK Rp 3,6 juta. Begitu juga 3 daerah lainnya, yakni Purwakarta dengan UMK Rp 3,169 juta meminta upah khusus Rp 2,546 juta, Kabupaten Bogor meminta Rp 2,8 juta lebih kecil dari UMK Rp 3,2 juta, lalu Kota Depok Rp 2,93 juta di bawah UMK Rp 3,297 juta.
Ferry mengatakan, Apindo dan pemerintah Jawa Barat bersepakat bersama mendatangi pemerintah pusat untuk membahas soal ini untuk meminta payung hukum agar boleh menetapkan upah khusus tersebut dengan nilai di bawah UMK. “Ini sudah pada posisi tidak ada reglasi yang bisa mendorong gubernur bisa menetapkan, tidak mudah sekarang membuat diskresi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata dia.
AHMAD FIKRI
