Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dapat Opini WTP, Menteri Luhut Minta Karyawan Bekerja Lebih Baik

Editor

Setiawan

image-gnews
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menghadiri acara Coffee Morning di Gedung Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi (BPPT), Jakarta, 24 Maret 2017. TEMPO/Destrianita
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menghadiri acara Coffee Morning di Gedung Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi (BPPT), Jakarta, 24 Maret 2017. TEMPO/Destrianita
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.  Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, predikat WTP untuk pengelolaan keuangan yang diberikan oleh BPK merupakan pemacu untuk bekerja lebih baik lagi.

Baca: BPK Serahkan LHP-LKPP Tiga Kementerian, KKP Kembali Disorot

“Kemenko Maritim yang baru 2,5 tahun usianya, masih ada kekurangan disana-sini, namun bersyukur akhirnya bisa berbuat lebih baik. Mari berkaca dan melakukan refleksi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini untuk bekerja sungguh-sungguh,” ujar Luhut dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LHP LKKL) Tahun 2016 oleh BPK, di Jakarta, Senin, 29 Mei 2017.

Baca: BPK Jelaskan Pemberian Opini Disclaimer ke Kementerian Kelautan

Anggota IV BPK Rizal Djalil yang hadir mewakili BPK, dalam penyerahan LHP LKKL tahun 2016 memaparkan evaluasi BPK kepada Kemenko Maritim dan dua Kementerian dalam koordinasinya yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KemenESDM) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Menurut Rizal, khusus untuk Kemenko Maritim, predikat WTP itu diperoleh berkat pengelolaan keuangan yang sehat, yaitu dari anggaran pada tahun 2016, “Predikat WTP ini adalah peningkatan prestasi sebelumnya yang hanya meraih Wajar Dengan Pengecualian (WDP),” tuturnya.

Rizal juga mengapresiasi langkah Luhut perihal penyelesaian berbagai masalah di Kemenko Maritim yang merupakan warisan dari periode sebelumnya. Menurutnya, kepemimpinan Luhut dinilainya telah berhasil menuntaskan berbagai persoalan dengan cara yang elegan dan bijaksana. “Untuk itu saya memberikan apresiasi kepada Bapak Menko Maritim, karena saya melihat jarang sekali Menteri yang mau mengambil alih dan bertanggung jawab terhadap masalah terdahulu, biasanya kebanyakan yang ada adalah saling lempar tanggung jawab.”

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Untuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Rizal menuturkan predikat WTP yang diberikan juga disertai evaluasi seperti, peningkatan jumlah dan kriteria khusus untuk pegawai, peningkatan interkoneksi IT demi permutakhiran data dan penetapan harga listrik EBT yang harus saling menguntungkan tanpa harus membebani keuangan.

“Kementerian ESDM, anggaran sebesar Rp 7,7 triliun dan realisasinya Rp 5,9 triliun, yang khusus adalah mengenai penerimaan negara, pendapatannya hampir 4 kali lipat daripada belanjanya, penerimaannya Rp 31,38 triliun di tahun 2016, sebagian masalah juga sudah dibenahi oleh KemenESDM,” kata dia.

Adapun untuk KKP, pada tahun ini Kementerian dibawah komando Menteri Susi Pudjiastuti mengalami penurunan prestasi, predikat WTP pada tahun lalu, harus turun menjadi Disclaimer. Hal itu disebabkan antara lain tentang pengadaan kapal yang bermasalah, persediaan kapal dan alat perikanan yang tidak diyakini kebenarannya, serta ruislag tanah yang belum terselesaikan hingga hari ini. “Jelas ini harus ada upaya khusus. Kalau perlu dengan KPK dan BPK supaya selesai, kami telah memanggil eselon 1, dan sudah ada addendum berkali-kali, berarti memang ada persoalan,” kata Rizal.

Mendengar penilaian tersebut, Luhut meminta agar Kementerian yang mendapatkan penilaian negatif tidak sakit hati, namun harus lebih mendengarkan masukan dari pihak lain tanpa ada prasangka yang tidak perlu. “Saya titip untuk KKP itu betul-betul harus didengar dan jangan sampai sakit hati, sekarang adalah bagaimana kita selesaikan,” kata dia.

DESTRIANITA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

2 hari lalu

Warga menerima Alat Memasak Listrik (AML) berupa penanak nasi yang didistribusikan oleh PT Pos Indonesia di kawasan Manggarai, Jakarta, Senin, 8 Januari 2024. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendistribusikan 500.000 Rice Cooker. Tempo/Tony Hartawan
Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.


Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

5 hari lalu

Desain Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara. ANTARA/HO - Kementerian PUPR
Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.


Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

6 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.


BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

6 hari lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memberi penjelasan pada Anggota BPK Haerul Saleh tentang IKN di Nusantara, 21 Februari 2024. (Sumber foto: Biro Humas dan KSI/ Sudarman)
BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,


Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

6 hari lalu

Desain Istana Wapres di IKN karya Shau. (Dok.Shauarchitects)
Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.


Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

6 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.


PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

6 hari lalu

Arsitektur  Istana Kepresidenan di IKN karya Nyoman Nuarta. (Dok. Nyoman Nuarta)
PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.


Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

7 hari lalu

Eks Ketua Tim Pemeriksa BPK, David Patasaung dan Kasubaud BPK Provinsi Papua Barat, Abu Hanifa, menjalani pemeriksaan lanjutan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 22 Januari 2024. David Patasaung dan Abu Hanifa, diperiksa sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi kasus suap untuk pengkondisian temuan pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya tahun 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap


Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

10 hari lalu

Logo LPEI
Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.


Anggota BPK Nonaktif Achsanul Qosasi Didakwa Terima Suap Rp 40 Miliar Korupsi BTS, Siapa Nama Lain Pernah Disebut?

20 hari lalu

Kejaksaan Agung menetapkan dan menahan anggota BPK Achsanul Qosasi menjadi tersangka pada 3 November 2023. Kejaksaan menduga Achsanul menerima suap hingga Rp 40 miliar yang diduga diberikan untuk mengkondisikan hasil audit BPK terkait proyek BTS yang diduga merugikan negara hingga Rp 8 triliun. ANTARA
Anggota BPK Nonaktif Achsanul Qosasi Didakwa Terima Suap Rp 40 Miliar Korupsi BTS, Siapa Nama Lain Pernah Disebut?

Selain anggota III BPK nonaktif Achsanul Qosasi yang sudah menjadi terdakwa, terdapat beberapa nama pernah terseret korupsi BTS. Siapa mereka?