Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BPK Serahkan LHP-LKPP Tiga Kementerian, KKP Kembali Disorot

image-gnews
Pimpinan KPK dan BPK menggelar jumpa pers terkait kasus suap BPK terkait audit laporan Keuangan Kementerian Desa. TEMPO/Istman
Pimpinan KPK dan BPK menggelar jumpa pers terkait kasus suap BPK terkait audit laporan Keuangan Kementerian Desa. TEMPO/Istman
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada tiga kementerian hari ini.

Hadir Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang berhalangan hadir diwakili jajarannya.

"Saya kebagian memeriksa Kemenko Maritim, Kementerian ESDM, dan KKP. Hari ini saya mewakili BPK menyerahkan hasil itu. Dari tiga kementerian ada satu yang disclaimer," ujar Anggota IV BPK Rizal Djalil dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP-LKPP) di kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta Pusat, Senin, 29 Mei 2017.

Baca: Cara ESDM Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Kementerian Koordinator Kemaritiman yang dipimpin Luhut Penjaitan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), perbaikan dari tahun lalu yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kementerian ESDM memperoleh perbaikan opini yang serupa. Sedangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan malah mendapat penurunan predikat drastis, dari WTP menjadi disclaimer.

BPK, papar Rizal, melakukan tiga jenis audit, yaitu laporan keuangan, pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), dan kinerja. Proses penilaian dilakukan pada satu tahun anggaran, mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Pemerintah, melalui kementerian masing-masing membuat laporan untuk diserahkan pada bulan Februari.

Simak: Audit BPK: KKP dapat Rapor Merah!

"Penerimaan negara harus dikelola dengan baik, transparan dan akuntabel. Di sini tiap menteri adalah pengguna anggaran," tegas Rizal. BPK mengejar pemeriksaan dalam interval dua bulan tersebut. Hasilnya, sesuai LHP-LKPP, dari tiga kementerian tersebut bisa dilihat besaran anggaran dan realisasinya.

Kemenko Kemaritiman memiliki anggaran sebesar Rp 413,2 miliar tahun 2016, dengan realisasi sebesar Rp 260,1 miliar. Rizal sempat memuji kinerja kementerian Luhut, karena banyak masalah yang timbul sebelum masa jabatannya bisa diselesaikan dengan baik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sedangkan Kementerian ESDM memiliki anggaran hingga Rp 7,7 triliun dengan realisasi Rp 5,9 triliun. Namun dengan penerimaan negaranya sebesar Rp 31,38 triliun -- hampir 4 kali lipat daripada belanjanya, ini tak menjadi masalah signifikan.

KKP disoroti BPK dengan predikat bontotnya. Memiliki anggaran sebesar Rp 10,6 triliun, namun realisasinya hanya Rp 6,5 triliun. Penerimaan KKP tercatat hanya Rp 548 miliar, tetapi anggarannya lebih banyak dari Kementerian ESDM.

Simak: Piutang Pemerintah Rp 262,96 Triliun, Ini Saran BPK

Rizal sempat memaparkan bahwa predikat disclaimer untuk KKP terbit bukan hanya satu persoalan pengadaan kapal saja. Penilaian laporan untuk KKP, ujar Rizal, sudah sangat kuat dan diafirmasi dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Adanya PDTT secara signifikan mengindikasikan ada masalah.

"Kami tidak menutup diri. Silakan bagi bapak-ibu untuk mengirimkan pejabatnya ke BPK untuk diberikan pembinaan, supaya persoalan-persoalan yang ada bisa dibenahi," tutup Rizal.

Kemenko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang juga memberikan sambutan mengaku kritik hasil pemeriksaan BPK akan disikapi di kementerian masing-masing. Terkait adanya penangkapan auditor utama BPK yang mengindikasikan adanya permainan pemberian predikat, ia bisa menjamin kementerian yang ia koordinasikan bersih dari hal tersebut.

"Tadi saya sudah tanya ke Prof. Rizal, enggak juga kalau dibilang ada permainan. Kalau di kami apa sih, duitnya juga nggak besar. Jadi gampang memantaunya," ujar Luhut. 

AGHNIADI | WAWAN PRIYANTO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

2 hari lalu

Warga menerima Alat Memasak Listrik (AML) berupa penanak nasi yang didistribusikan oleh PT Pos Indonesia di kawasan Manggarai, Jakarta, Senin, 8 Januari 2024. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendistribusikan 500.000 Rice Cooker. Tempo/Tony Hartawan
Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.


Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

5 hari lalu

Desain Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara. ANTARA/HO - Kementerian PUPR
Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.


Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

6 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.


BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

6 hari lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memberi penjelasan pada Anggota BPK Haerul Saleh tentang IKN di Nusantara, 21 Februari 2024. (Sumber foto: Biro Humas dan KSI/ Sudarman)
BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,


Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

6 hari lalu

Desain Istana Wapres di IKN karya Shau. (Dok.Shauarchitects)
Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.


Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

6 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.


PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

6 hari lalu

Arsitektur  Istana Kepresidenan di IKN karya Nyoman Nuarta. (Dok. Nyoman Nuarta)
PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.


Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

7 hari lalu

Eks Ketua Tim Pemeriksa BPK, David Patasaung dan Kasubaud BPK Provinsi Papua Barat, Abu Hanifa, menjalani pemeriksaan lanjutan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 22 Januari 2024. David Patasaung dan Abu Hanifa, diperiksa sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi kasus suap untuk pengkondisian temuan pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya tahun 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap


Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

10 hari lalu

Logo LPEI
Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.


Anggota BPK Nonaktif Achsanul Qosasi Didakwa Terima Suap Rp 40 Miliar Korupsi BTS, Siapa Nama Lain Pernah Disebut?

20 hari lalu

Kejaksaan Agung menetapkan dan menahan anggota BPK Achsanul Qosasi menjadi tersangka pada 3 November 2023. Kejaksaan menduga Achsanul menerima suap hingga Rp 40 miliar yang diduga diberikan untuk mengkondisikan hasil audit BPK terkait proyek BTS yang diduga merugikan negara hingga Rp 8 triliun. ANTARA
Anggota BPK Nonaktif Achsanul Qosasi Didakwa Terima Suap Rp 40 Miliar Korupsi BTS, Siapa Nama Lain Pernah Disebut?

Selain anggota III BPK nonaktif Achsanul Qosasi yang sudah menjadi terdakwa, terdapat beberapa nama pernah terseret korupsi BTS. Siapa mereka?