TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan hari ini mengganti jajaran pejabat Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Seluruh pejabat yang dilantik berasal dari luar lingkungan SKK Migas.
Baca: SKK dan BPH Migas Akan Dihapus, Penggantinya Masih Berbentuk Draf
"Saya minta SKK Migas mempercepat prosedur perizinan hulu migas. Jangan sampai ada lagi yang datang ke saya bilang prosedurnya lama sekali," ujar Jonan di kantornya, Jumat, 26 Mei 2017.
Baca: Skema Gross Split, Kontraktor Migas Minta Kepastian Bagi Hasil
Jonan mengganti Wakil Kepala SKK Migas Zikrullah dengan Sukandar. Sebelumnya, Sukandar menjabat Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk. Lalu Sekretaris SKK Migas diganti dari Budi Agustyono menjadi Arief Setiawan Handoko yang sebelumnya menjabat vice president di ConocoPhillips, perusahaan migas asal Amerika Serikat.
Deputi Perencanaan SKK Migas juga berganti dari Gunawan Sutadiwiria menjadi Jafee Arizon Suardin. Sebelumnya, Jafee adalah tenaga ahli Wakil Menteri Energi Arcandra Tahar. Lalu Fatar Yani Abdurrahman menggantikan Muliawan sebagai Deputi Pengendalian Operasi.
Fatar berlatar belakang eksekutif di perusahaan migas pelat merah Malaysia, Petronas. Terakhir, adalah Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis yang saat ini dipegang Muhammad Atok Urrahman, yang sebelumnya adalah staf ahli di Komisi Pengawas SKK Migas. Jabatan sebelumnya diisi oleh Rudianto Rimbono.
Jonan juga meminta SKK Migas memangkas biaya penggantian operasi (cost recovery) migas lantaran jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun. Dia menyayangkan peningkatan cost recovery yang tidak dibarengi penambahan produksi. "Saya dan Presiden (Jokowi) termasuk orang yang tidak mengerti mengapa cost recovery naik, produksi malah turun," katanya.
Dia juga melantik Komite Badan Pengatur Hilir Migas yang baru. Mereka adalah Fanshurullah Asa, Henry Ahmad, Sumihar Panjaitan, Hari Pratoyo, Muhammas Ibnu Fajar, Jugi Prajogjo, Suryono Hadiwidjoyo, Ahmad Rizal, dan Marwansyah Lobo Balia. Jonan berharap BPH Migas membantu Kementerian Energi menurunkan harga gas, serta mengawal pelaksanaan kebijakan bahan bakar minyak satu harga.
Fanshurullah sekaligus didapuk menjadi Ketua BPH Migas menggantikan Andy Noorsaman Sommeng yang saat ini menjabat Direktur Jenderal Ketenagalistrikan. Fanshurullah dipilih berdasarkan keputusan Komisi VII DPR pada April lalu.
ROBBY IRFANY
