Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Manfaatkan Bonus Demografi, Indonesia Bisa Belajar dari Myanmar  

Editor

Setiawan

image-gnews
TEMPO/Fully Syafi
TEMPO/Fully Syafi
Iklan

TEMPO.COBogor - Direktur Indonesian Center for Urban and Regional Studies (ICURS) Ifan Haryanto mengatakan menyongsong bonus demografi, pemerintah Indonesia perlu menyediakan lapangan kerja berbasis potensi ekonomi nasional. 

Baca: Pengangguran Turun, Pemerintah Diminta Waspadai Bonus Demografi

"Potensi ekonomi yang dimaksud merupakan potensi nasional yang belum dikelola secara maksimal dan bisa digunakan untuk membuka lapangan kerja," katanya di kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) di Bogor, Jawa Barat, Kamis, 25 Mei 2017.

Bonus demografi adalah kondisi ketika struktur penduduk Indonesia didominasi kelompok usia produktif.

Dalam sesi panel diskusi seminar nasional bertajuk "Membangun Indonesia: Membangun Perekonomian Nasional Melalui Tenaga Kerja Lokal yang Kompetitif dan Karakter", Irfan merinci tiga potensi ekonomi nasional yang belum dikelola secara maksimal.

Pertama, potensi kekayaan laut berupa budi daya perikanan darat dan laut, bioteknologi kelautan, perairan dalam, wisata bahari, energi kelautan, industri maritim, serta cadangan minyak off-shore yang belum dieksploitasi.

Kedua, potensi tambang dan energi berupa emas, timah, tembaga, nikel, uranium, dan gas bumi. Ketiga, potensi hutan tropis dan tanah subur yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan bisa dimanfaatkan untuk budi daya pertanian dan perkebunan. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Ifan Haryanto—yang juga Bendahara Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana NU (ISNU)—saat ini tenaga kerja di Indonesia berjumlah sekitar 131 juta. Dengan adanya persaingan pasar tenaga kerja di tingkat regional dan internasional, Indonesia perlu mengembangkan sektor ekonomi nasional yang berpotensi menciptakan lapangan kerja untuk menyerap angkatan kerja (penduduk usia produktif) hasil dari bonus demografi. 

Indonesia, kata Irfan, perlu belajar dari Myanmar yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi (8,5 persen), yang antara lain karena memanfaatkan secara maksimal potensi ekonomi nasional (sumber daya alam). Juga memanfaatkan angka penduduk usia produktif yang tinggi dan disertai meningkatnya investasi luar negeri, terutama dari Cina, untuk mendukung pembangunan infrastruktur, tenaga listrik, energi, dan pertanian.

Irfan menambahkan, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan stabilitas politik dan keamanan nasional. "Juga konsistensi kebijakan fiskal/moneter yang pro-pertumbuhan, serta menciptakan iklim kondusif bagi investasi." 

Baca: Bonus Demografi, Pendapatan per Kapita Bisa Tembus Rp 390 juta

Misalnya, ucap Irfan, melalui jaminan kepastian hukum dan penghapusan hambatan peraturan berusaha, meminimalkan praktik ekonomi biaya tinggi, dan memberikan paket insentif yang menarik bagi investor.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Top 3 Dunia: Jepang Krisis Tenaga Kerja Hingga Profil Cawapres AS Nicole Shanahan

1 hari lalu

Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi dalam acara jumpa wartawan di kantor Kedutaan Besar Jepang, Jakarta Pusat pada Senin, 25 Maret 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Top 3 Dunia: Jepang Krisis Tenaga Kerja Hingga Profil Cawapres AS Nicole Shanahan

Berita Top 3 Dunia pada Rabu 27 Maret 2024 diawali oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia mengungkap alasan negaranya membuka banyak loker bagi WNI


Jepang Krisis Tenaga Kerja, Butuh Banyak Pekerja dari Indonesia

2 hari lalu

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Jepang untuk Indonesia, Yasushi Masaki, di Jakarta, Selasa (19 Maret 2024). (ANTARA/HO-Kemnaker)
Jepang Krisis Tenaga Kerja, Butuh Banyak Pekerja dari Indonesia

Duta Besar Jepang untuk Indonesia mengungkap alasan negaranya banyak membuka lowongan kerja bagi warga negara Indonesia.


Jerman Krisis Tenaga Kerja, Minta Pelajar Sopiri Trem

4 hari lalu

Penumpang melintasi rel kereta api pada jam sibuk di stasiun kereta Gare de Lyon, saat karyawan kereta melakukan aksi mogok massal, di Paris, 3 April 2018. Aksi mogok pekerja kereta di Prancis mengganggu kelancaran perjalanan kereta di Eropa terutama untuk rute perjalanan dari Prancis ke Inggris dan Brussels yang dilayani kereta Eurostar. REUTERS
Jerman Krisis Tenaga Kerja, Minta Pelajar Sopiri Trem

Jerman sedang mengalami krisis tenaga kerja sehingga meminta anak muda magang menjadi sopir trem.


Kenapa Cari Kerja Susah Sekarang? Ini Penjelasannya

6 hari lalu

Ilustrasi lowongan kerja. Tempo/M Taufan Rengganis
Kenapa Cari Kerja Susah Sekarang? Ini Penjelasannya

Pertumbuhan ekonomi RI tidak diikuti penyerapan kerja yang optimal.


Sandiaga Uno: Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Capai Rp 1,4 Triliun

14 hari lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, dalam acara The Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Kantor Kemenparekraf, Jakarta, Senin, 12 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Sandiaga Uno: Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Capai Rp 1,4 Triliun

Menteri Sandiaga Uno menyebut nilai tambah ekonomi kreatif mencapai Rp 1,4 triliun. Melampaui target.


Jokowi Sebut Kontribusi UMKM terhadap PDB Capai 61 Persen

21 hari lalu

Presiden Jokowi singgung produk UMKM kerupuk 'Mama Muda' saat memberikan sambutan di BRI Microfinance Outlook 2024, Menara Brilian, Jakarta Selatan, Kamis 7 Maret 2024. TEMPO/ Subekti
Jokowi Sebut Kontribusi UMKM terhadap PDB Capai 61 Persen

Jokowi mengklaim kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 61 persen.


Sekretariat JETP Tunggu Aturan Kementerian ESDM untuk Pandu Pensiun Dini PLTU Batu Bara

29 hari lalu

PLTU Suralaya, Cilegon, Banten. TEMPO/Dasril Roszandi
Sekretariat JETP Tunggu Aturan Kementerian ESDM untuk Pandu Pensiun Dini PLTU Batu Bara

Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) menunggu perangkat peraturan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).


Apa Itu Tenaga Honorer? Ini Pengertian dan Perbedaannya dengan PPPK

37 hari lalu

Ilustrasi Tenaga Honorer
Apa Itu Tenaga Honorer? Ini Pengertian dan Perbedaannya dengan PPPK

Tenaga honorer merupakan bagian integral dari struktur tenaga kerja di Indonesia, terutama di sektor publik.


TPN Ganjar - Mahfud Sebut Hilirisasi Dimanfaatkan Tenaga Kerja Asing

54 hari lalu

Ilustrasi tenaga kerja asing. REUTERS/Marko Djurica
TPN Ganjar - Mahfud Sebut Hilirisasi Dimanfaatkan Tenaga Kerja Asing

Dewan Pakar TPN Ganjar - Mahfud, Sonny Keraf, mengkritik bahwa manfaat hilirisasi lebih dirasakan tenaga kerja asing.


Jelang Debat Capres Terakhir, Prabowo Dorong Pengusaha Jadikan Pekerja 18-24 Tahun Karyawan Tetap

58 hari lalu

Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam acara Suara Muda Indonesia Untuk Prabowo-Gibran di Jakarta Convention Center, Jakarta, Sabtu, 27 Januari 2024. Dalam acara tersebut Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pidato untuk anak muda Indonesia. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jelang Debat Capres Terakhir, Prabowo Dorong Pengusaha Jadikan Pekerja 18-24 Tahun Karyawan Tetap

Jelang debat capres terakhir, Prabowo mengusung sejumlah visi-misi di bidang ketenagakerjaan.