Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Belum Bahas Sertifikasi Sawit dengan Parlemen Eropa  

image-gnews
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (keempat kiri), Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf (kiri) dan Himpunan Industri Mebel dan Kerajian Indonesia (HIMKI) Soenoto (kelima kiri) menghadiri pembukaan pameran Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2017 di JI Expo, Jakarta, 11 Maret 2017. ANTARA FOTO
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (keempat kiri), Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf (kiri) dan Himpunan Industri Mebel dan Kerajian Indonesia (HIMKI) Soenoto (kelima kiri) menghadiri pembukaan pameran Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2017 di JI Expo, Jakarta, 11 Maret 2017. ANTARA FOTO
Iklan

TEMPO.COJakarta - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan sertifikasi produk sawit atau crude palm oil Indonesia di pasar Eropa belum dibahas dalam pertemuan dengan perwakilan Parlemen Uni Eropa. Airlangga merupakan salah satu pihak yang hadir dalam pertemuan antara pemerintah dan perwakilan Parlemen Uni Eropa hari ini. 

"Kalau sertifikasi belum kami bahas detail. Mereka ini kan parlemen, jadi itu political statement," kata Airlangga saat ditemui di gedung Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu, 24 Mei 2017.

Baca: Peremajaan Sawit Bakal Gunakan Skema Baru

Airlangga menuturkan keputusan resolusi yang dikeluarkan Parlemen Eropa bersifat non-binding atau tak mengikat, dan itu bukan menjadi hukum dalam arti menjadi undang-undang. Sehingga sebenarnya perdagangan dengan Uni Eropa tidak ada masalah.

Menurut doa, resolusi tersebut hanyalah pernyataan politik anggota parlemen yang mencerminkan pendapat publik di Eropa. Selama di Indonesia, kata Airlangga, Parlemen Eropa melihat kebijakan publik di Indonesia. "Kebijakan-kebijakan kami kan juga mendorong kebaikan untuk masyarakat."

Baca: Indonesia Minta Dukungan Lithuania Soal Sawit

Scroll Untuk Melanjutkan

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan usul sertifikasi produk sawit yang dicetuskan Parlemen Eropa belum menjadi usulan konkret. Dia melihat masih perlu ada sejumlah dialog yang berlanjut dengan Parlemen Uni Eropa untuk menyamakan pikiran.

Parlemen Uni Eropa mengeluarkan laporan berjudul “On Palm Oil and Deforestation of Rainforests”. Salah satu isinya menuding berkurangnya hutan (deforestasi) global disebabkan oleh peningkatan produksi dan konsumsi komoditi pertanian. Salah satunya kelapa sawit. Hal tersebut dinilai menjadi pemicu pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit.

Salah satu hal yang juga dimuat dalam resolusi Uni Eropa tersebut adalah adanya sertifikasi tunggal bagi minyak kelapa sawit yang masuk ke pasar Uni Eropa. Alasannya untuk menjamin hanya minyak sawit yang berasal dari proses ramah lingkungan yang masuk ke pasar Uni Eropa. 

DIKO OKTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Airlangga Sebut Penyerapan Dana Peremajaan Sawit Rakyat di Bawah 30 Persen

4 jam lalu

Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, saat ditemui di area acara Peresmian Pembukaan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024, pada Kamis, 15 Februari 2024 di JIExpo Convention Center & Theater, Jakarta Utara. TEMPO/Adinda Jasmine
Airlangga Sebut Penyerapan Dana Peremajaan Sawit Rakyat di Bawah 30 Persen

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Penyerapan Dana Peremajaan Sawit atau PSR masih rendah.


Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

4 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa malam, 27 Februari 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah memutihkan lahan sawit ilegal di kawasan hutan.


Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

8 jam lalu

Shutterstock.
Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

Pemerintah mempercepat program pemutihan lahan sawit ilegal di kawasan hutan. Ditargetkan selesai 30 September 2024.


Pemerintah Naikkan Dana Peremajaan Sawit Rakyat Menjadi Rp 60 Juta

8 jam lalu

Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qalbi dan jajaran Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Akselerasi Peremajaan Sawit Rakyat, di Jakarta, pada Selasa, 5 Maret 2024. Tempo/Novali Panji
Pemerintah Naikkan Dana Peremajaan Sawit Rakyat Menjadi Rp 60 Juta

Pemerintah naikkan dana peremajaan sawit rakyat menjadi Rp 60 juta. Berlaku mulai Mei tahun ini.


Kembali Beredar, Poster Berisikan Sejumlah Nama Menteri Kabinet Prabowo

2 hari lalu

Poster berisi sejumlah nama tokoh yang bakal menduduki jabatan pada pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang yang beredar di media sosial X tengah ramai diperbincangkan. Tidak hanya di media sosial, poster tersebut juga ramai dikirim melalui pesan berantai WhatsApp (Sumber: X).
Kembali Beredar, Poster Berisikan Sejumlah Nama Menteri Kabinet Prabowo

Poster berisi kandidat menteri Kabinet Prabowo kembali muncul ke permukaan. Sebelumnya, pernah juga beredar poster serupa. Apa bedanya?


Izin Kebun Sengon Ditanami Kelapa Sawit, Bos PT Green Forestry Indonesia Ditangkap di Bandara Depati Amir

3 hari lalu

Shutterstock.
Izin Kebun Sengon Ditanami Kelapa Sawit, Bos PT Green Forestry Indonesia Ditangkap di Bandara Depati Amir

Kejaksaan menangkap Bos PT Green Forestry Indonesia yang masuk dalam DPO. Salah gunakan izin kebun sengon untuk kelapa sawit.


PT Timah Bantah Mitranya Garap Lahan Perusahaan Sawit Malaysia

4 hari lalu

PT. Timah (ANTARA)
PT Timah Bantah Mitranya Garap Lahan Perusahaan Sawit Malaysia

CV El Hana Mulia dalam melaksanakan aktivitasnya tetap berada di kawasan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah.


Jawab Isu Jadi Ketum Golkar, Jokowi: Saya Sementara Ini Ketua Indonesia

7 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyapa warga penerima bantuan pangan Kota Singkawang, Kalimantan Barat, pada Rabu (20/3/2024). (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden RI)
Jawab Isu Jadi Ketum Golkar, Jokowi: Saya Sementara Ini Ketua Indonesia

Jokowi berseloroh jika saat ini dia jadi Ketua Indonesia saat ditanya peluang menjadi Ketua Umum Golkar menggantikan Airlangga Hartarto.


Sri Mulyani Dicecar Anggota DPR Soal Program Makan Siang Gratis di APBN 2025, Begini Jawabannya

7 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Sri Mulyani Dicecar Anggota DPR Soal Program Makan Siang Gratis di APBN 2025, Begini Jawabannya

Menkeu Sri Mulyani dicecar pertanyaan terkait program makan siang gratis oleh anggota DPR dalam Raker dengan Komisi XI DPR RI. Apa jawabannya?


Jokowi Baru Saja Menetapkan 14 PSN Baru: Membedah PSN

8 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono (kiri) mendampingi Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, Jumat, 23 Februari 2024. Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mendampingi Jokowi untuk pertama kali dalam kunjungan kerjanya ke daerah. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Baru Saja Menetapkan 14 PSN Baru: Membedah PSN

Proyek PSN antara lain terkait akses jalan, bendungan dan irigrasi, Kawasan, perkebunan, kereta api, energi, Pelabuhan, air bersih dan sanitasi.