Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

S&P Naikkan Rating, Kepala Bappenas: Ini Peluang untuk Cari Utang  

image-gnews
Bambang Sumantri Brojonegoro. TEMPO/Subekti
Bambang Sumantri Brojonegoro. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyambut baik langkah Standard & Poor's (S&P), lembaga pemeringkat internasional, menaikkan peringkat investasi Indonesia. Pekan lalu, S&P menaikkan status Indonesia pada investment grade ke peringkat BBB atau stable outlook.

"Ini membuka peluang ketika kami mencari utang dari market. Banyak lembaga-lembaga yang punya uang hanya mau membeli surat berharga kalau tiga (lembaga) rating semuanya sudah (memberikan) investment grade," kata Bambang di Hotel Pullman, Jakarta, Senin, 22 Mei 2017.

Baca: S&P Naikkan Peringkat, Sri Mulyani Harap SUN Kebanjiran Peminat

Kebanyakan lembaga pengelola dana investasi memang mensyaratkan negara-negara tujuan penanaman modal untuk memiliki status investment grade dari tiga lembaga rating utama dunia, yaitu Fitch, Moody’s, dan S&P. Fitch dan Moody’s telah lebih dulu memberikan status investment grade kepada Indonesia.

Bambang berharap, dengan diperolehnya status investment grade dari tiga lembaga pemeringkat internasional tersebut, biaya dana atau cost of fund surat utang negara (SUN) berkurang. Dengan begitu, SUN menjadi lebih kompetitif. "Dan yang paling penting biaya bunganya turun," ucapnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Sri Mulyani: Peringkat S&P Berdampak Positif Pada Investasi

Pekan lalu, S&P menaikkan peringkat investasi Indonesia ke BBB atau outlook stabil. Menurut S&P, kenaikan peringkat itu didasarkan pada berkurangnya risiko fiskal seiring kebijakan anggaran pemerintah yang lebih realistis.

Kebijakan itu dianggap dapat membatasi kemungkinan memburuknya defisit serta mengurangi risiko peningkatan rasio utang pemerintah terhadap PDB. S&P juga memperkirakan adanya perbaikan penerimaan negara sebagai dampak dari penerapan tax amnesty serta pengelolaan pengeluaran fiskal yang lebih terkendali.

ANGELINA ANJAR SAWITRI


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ganjar Sebut Investasi RI Terkendala Pungli dan Birokrasi yang Ribet

24 Oktober 2023

Bakal calon presiden Ganjar Pranowo (tengah) berbincang dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Y. Kim (kanan) didampingi Chairman of Board of Governors Amcham Indonesia Douglas E. Ramage (kiri) saat menghadiri US-Indonesia Investment Summit di Jakarta, Selasa 24 Oktober 2023. Dalam kesempatan tersebut Ganjar Pranowo menyampaikan delapan visi misinya seperti peluang investasi hingga penegakan hukum, agar investor nyaman menanamkan modalnya di Indonesia. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Ganjar Sebut Investasi RI Terkendala Pungli dan Birokrasi yang Ribet

Calon presiden Ganjar Pranowo menyebut, investasi di Indonesia masih terkendala karena maraknya pungutan liar atau pungli dan birokrasi yang ribet.


Penurunan Angka Kemiskinan Rendah ketika Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Bappenas: Ada Disrupsi Ekonomi

8 Februari 2023

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa meninjau kawasan IKN di Kalimantan Timur. Instagram
Penurunan Angka Kemiskinan Rendah ketika Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Bappenas: Ada Disrupsi Ekonomi

Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa membuka penyebab rendahnya penurunan angka kemiskinan di tengah pertumbuhan ekonomi


ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat

25 Oktober 2022

ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat | Foto: freepik, image by wirestock
ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat

RUU Daerah Kepulauan ini sangat strategis dalam membangun daerah berciri kepulauan dan pesisir.


Nasib Gedung Bappenas di Jakarta Setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

29 April 2022

gedung bappenas setkab.go.id
Nasib Gedung Bappenas di Jakarta Setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

Pemerintah memikirkan nasib bangunan pemerintah setelah ibu kota negara pindah ke Penajam Paser Utara. Sudah ada gambaran tentang gedung Bappenas.


BRIN Buka Peluang Kerja Sama Riset dengan Lembaga Independen

21 Februari 2022

Diskusi online KSIxChange#40: Potensi Kerja Sama Antar Lembaga Riset dengan Pengambil Kebijakan untuk Mendorong Proses Penyusunan Kebijakan Berbasis Bukti dan Inklusif yang disiarkan secara daring, Kamis (20/1)
BRIN Buka Peluang Kerja Sama Riset dengan Lembaga Independen

BRIN tengah mencari cara melembagakan bentuk kerja sama dengan LRI seperti yang telah dilakukan dengan sejumlah universitas.


Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif

21 Februari 2022

Diskusi online KSIxChange#40: Potensi Kerja Sama Antar Lembaga Riset dengan Pengambil Kebijakan untuk Mendorong Proses Penyusunan Kebijakan Berbasis Bukti dan Inklusif yang disiarkan secara daring, Kamis (20/1)
Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif

Lembaga riset independen melakukan riset hingga dapat menghasilkan produk pengetahuan, lalu mengadvokasi kepada lembaga pemerintahan agar dapat mendorong pada hasil kebijakan yang inklusif.


Mewujudkan Ekonomi Biru melalui Inovasi Pendanaan

23 Desember 2021

Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/ Bappenas, Dr. Gellwynn Jusuf
Mewujudkan Ekonomi Biru melalui Inovasi Pendanaan

Konsolidasi melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk menyiapkan pendanaan biru sehingga dapat memperoleh blue bond.


Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas

23 November 2021

KSIxChange bertajuk
Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas

Swakelola Tipe III baru berjalan sejak 2018. Masih banyak pihak ormas dan pemerintah yang belum memahaminya. Sosialisasi penggunaan dan manfaat patut digencarkan.


Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

16 Juli 2021

Dr Sri Yanti ,Direktur Kelautan dan Perikanan , Kementerian PPN/Bappenas dalam acara Launching Multistakeholder Platform For sustainable Fisheries
Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

Setiap bentuk investasi bidang perikanan, pesisir dan laut harus berbasis kemampuan daya dukung, kemampuan resilience ekosistem dan berdampak luas bagi ekonomi masyarakat


Harmonisasi Pembangunan Kelautan Dan Perikanan

15 Juli 2021

Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perencananaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Sri Yanti
Harmonisasi Pembangunan Kelautan Dan Perikanan

Ada tiga isu yang sangat strategis yakni harmonisasi kewenangan dan kordinasi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta harmonisasi Rencana Pengelolaan Perikanan setiap WPP.