TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menggelar rapat persiapan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karlhutla) untuk satu tahun ke depan. Fokus pembahasan dalam rapat itu adalah kondisi terakhir kebakaran, hotspot di provinsi rawan kebakaran, serta upaya pencegahan yang telah dilakukan.
Baca: Polda Riau dan BMKG: Kerawanan Kebakaran Hutan 2017 Cukup ...
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution memimpin pertemuan tersebut. Rapat dihadiri oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, pejabat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), serta pejabat kementerian/lembaga terkait lainnya.
Darmin mengatakan rapat membahas prinsip-prinsip pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah akan mengoptimalkan pemantauan terhadap instrumen pencegahan karhutla. "Mulai standard operating procedure (SOP), mekanisme dari
pembukaan lahan tanpa bakar, penataan lahan gambut, sistem peringatan dini, serta pemadaman dini (crisis center),” ujar Darmin dalam keterangan tertulis, Kamis, 18 Mei 2017. Pemerintah juga membahas penyiapan anggaran pencegahan kebakaran.
Untuk penanggulangan karhutla, Wiranto akan memikul tanggung jawab. Wiranto menyatakan antusiasmenya bersinergi dengan Menko Perekonomian. "Semoga volume kebakaran terus berkurang," katanya.
Baca: Menteri Siti: Sekat Kanal Efektif Cegah Kebakaran Hutan Gambut
Berdasarkan data BMKG, jumlah hotspot selama 2016 sangat menurun dibanding tahun 2015. Tahun ini BMKG memprediksi puncak musim kemarau terjadi pada Juli, Agustus, dan September.
VINDRY FLORENTIN
