TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mengeluhkan kurangnya tenaga arsiparis, orang yang memiliki kompetensi pada bidang kearsipan, baik di pusat maupun daerah.
Mustari Irawan, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) memaparkan jumlah ketersediaan tenaga arsiparis saat ini hanya sekitar 2,5 persen dari total kebutuhan. Pihaknya mengaku telah melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
"Saat ini tercatat jumlah arsiparis yang ada sebanyak 3.525 orang, sedangkan kebutuhan arsiparis untuk pusat dan daerah diperkirakan sebanyak 142.760 orang," ujarnya seperti dikutip dari laman resmi Kementerian PAN-RB, Selasa, 16 Mei 2017.
Baca:
Industri Telekomunikasi Perang Tarif, Telepon 1 Rupiah per Detik
Ikut Aksi Mogok, 840 Karyawan Freeport Indonesia di-PHK
Lalu Lintas Uang Kertas Asing di Indonesia, Begini Aturan BI
Langkah yang telah dilakukan ANRI, sambungnya, mencakup inpassing untuk tingkat terampil, diklat pengangkatan arsiparis, inpassing ahli jabatan, kenaikan tunjangan jabatan arsiparis.
Selain itu, pihaknya juga menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi negeri (PTN) untuk membuka program studi kearsipan sebagai penyedia tenaga yang kompeten, dan memperjuangkan tunjangan profesi dan jaminan kesehatan.
Saat ini, lanjut dia, ANRI terus menggaungkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) di setiap instansi, baik pusat maupun daerah. Sasaran GNSTA yakni tertib kebijakan arsip, tertib organisasi kearsipan, SDM kearsipan, prasarana dan sarana, pengelolaan arsip, serta pendanaan kearsipan.
Deputi SDM Aparatur PANRB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan terdapat dua opsi untuk memenuhi pegawai arsiparis. Pertama, mendidik pegawai negeri sipil (PNS) yang ada menjadi arsiparis melalui pembinaan serta pelatihan. Kedua, melalui jalur sekolah kedinasan. "Namun untuk saat ini, yang paling memungkinkan adalah dengan mendidik PNS yang sudah ada," kata Setiawan.
