TEMPO.CO, Jakarta - Aliran listrik oleh PLN untuk desa-desa di Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara hingga 2019 membutuhkan dana sedikitnya Rp 8,83 triliun. Menurut Haryanto, Direktur Bisnis Regional Maluku-Papua PLN, aliran listrik ke desa-desa di empat provinsi itu perlu diwujudkan karena rasio elektrifikasi masih rendah.
Rasio elektrifikasi ialah perbandingan jumlah penduduk yang mendapatkan listrik terhadap total jumlah penduduk. Di Papua, rasio elektrifikasi 45 persen dan Papua Barat 76 persen. Haryanto mengatakan PLN akan mengalirkan listrik di 1.273 desa di dua provinsi itu. Dana pengerjaan aliran listrik mencapai Rp 6,63 triliun.
Baca Juga: 2019, Rasio Elektrifikasi PLN Ditargetkan 100 Persen
"Itu untuk tiga tahun ke depan. Di Maluku dan Maluku Utara butuh Rp 2,2 triliun," kata Haryanto, Selasa, 9 Mei 2017. Sehingga total dana yang dibutuhkan untuk menerangi empat provinsi Rp 8,83 triliun.
Hingga akhir 2019 PLN berencana menyalurkan listrik ke 537 desa di Maluku dan Maluku Utara. Targetnya, rasio elektrifikasi di dua provinsi tersebut mencapai 97 persen. Saat ini, rasio elektrifikasi di Provinsi Maluku sebesar 77,44 persen dan di Provinsi Maluku Utara 76,26 persen. Dibandingkan dengan Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat, rasio elektrifikasi di Papua jauh lebih rendah.
Simak: PLN Percepat Rasio Elektrifikasi 100 Persen 2024
Haryanto menjelaskan, rendahnya rasio elektrifikasi di Papua disebabkan oleh kepadatan penduduk yang rendah dan wilayah yang terlalu luas. "Kemudian akses transportasi, juga keterbatasan energi," ucapnya.
Pada 20 Mei 2017, PLN mulai mengalirkan listrik ke Burmeso di Mamberamo Raya. Lantas, listrik bakal masuk secara bertahap ke Kabupaten Lanny, Kabupaten Tolikara, dan wilayah Pegunungan Tengah Papua. Sebelumnya, pada 21 April 2017, PLN menyalurkan listrik ke Distrik Fef, Kabupaten Tambrauw, Papua Barat. Penyaluran listrik ke desa terbebani biaya transportasi, biaya sumber daya manusia, dan biaya penyusutan barang yang cukup besar.
