TEMPO.CO, Jakarta - Kendala investasi di daerah tampaknya akan lebih mudah di atasi.
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo menyatakan kesiapannya menjembatani berbagai kendala termasuk solusi untuk regulasi yang kerap menghambat investasi di daerah.
BACA JUGA :
- Mantan Menteri Produksi Film Pengantin Rumah Susun
- Arkansas Suntik Mati Pembunuh Pemandu Sorak
- Kulit dan Kepala Udang Berguna untuk Pengobatan
"Saya akan segera tangani begitu ada keluhan. Hubungan saya dengan Kabupaten sekarang ini cukup bagus, terlebih sebagai Menteri Desa PDTT, empat program prioritas yang dicanangkan Kemendes PDTT disambut baik oleh daerah," kata Menteri Eko dari rilis yang diterima di Jakarta, Jumat, 28 April 2017.
Komunikasi dan pendekatan diperlukan untuk mencari jalan ke luar dari adanya hambatan-hambatan yang dialami para investor. Tentunya dengan hubungan yang baik itu, menurut dia, dapat memberikan pemahaman bahwa investasi yang masuk juga akan memberikan dampak kepada daerah itu sendiri.
Ia mengakui persoalan regulasi daerah kerap menjadi salah satu keluhan para investor. Meski demikian, dirinya optimistis keluhan tersebut dapat segera teratasi.
"Tugas utama saya adalah menjembatani persoalan yang muncul, khususnya di daerah. Saya pikir kalau kita duduk sama-sama bisa kita selesaikan. Persoalan-persoalan tersebut juga seharusnya tidak ada karena pemerintah sudah keluarkan paket-paket Kebijakan Ekonomi," lanjutnya.
Peringkat kemudahan berinvestasi (ease of doing business) di Indonesia telah mengalami peningkatan, yakni peringkat 91 di tahun 2016 dari sebelumnya peringkat 106 di tahun 2015 lalu.
Menurut dia, peringkat tersebut akan terus membaik jika seluruh elemen dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Komite Malaysia Tigor M Siahaan mengapresiasi inisiatif dan pendekatan yang dilakukan oleh Menteri Desa.
Atmosfer bisnis yang dibangun menjadi kabar baik tidak hanya bagi para pebisnis di kedua negara, melainkan juga pada tingkat pemerintahan Malaysia.
"Dalam bisnis itu banyak kendala dan tantangan. Sebagai level Menteri yang turun tangan langsung dan berkecimpung menghadapi masalah-masalah yang dihadapi para pebisnis, apa saja kendala dan hambatannya, peran Pak Eko ini adalah angin segar," ujar Tigor.
Presiden Joko Widodo telah menugaskan 12 Menteri untuk menjadi Pejabat Penghubung Investasi. Tugas tersebut secara khusus diberikan dalam rangka mencari peluang investasi, mengidentifikasi dan mengatasi persoalan yang menghambat investasi di Indonesia, serta mengawal dan memastikan kelancaran proses realisasi investasi.
Menteri Desa mendapatkan tugas khusus sebagai Pejabat Penghubung Investasi untuk Malaysia. Pada 20-21 April lalu, dirinya menginisiasi forum Indonesia Malaysia Business Networking di Kuala Lumpur, Malaysia.
