TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Sub Direktorat Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Bukan Niaga Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Ubaedillah, mengatakan sedang ada usulan revisi anggaran program jembatan udara. Usulan ini sekarang berada di tangan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
Baca: Kementerian Perhubungan Targetkan Efisiensi Rp 6 Triliun
"Mudah-mudahan proses ini berjalan mulus di Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan," kata Ubaedillah saat ditemui di Hotel Aruna Senggigi, Nusa Tenggara Barat, Kamis, 20 April 2017.
Ubaedillah menuturkan dengan adanya penambahan anggaran, maka akan ada penambahan frekuensi penerbangan dari hub jembatan udara di Papua ke 11 rute. "Dari satu kali seminggu, bisa tiga kali seminggu."
Baca: Soal Kapal RoRo untuk Mudik 2017, Luhut-Menhub Beda Pendapat
Menurut Ubaedillah pihaknya mengusulkan penambahan anggaran menjadi Rp 60 miliar dari angka sebelumnya yang siap sedia sebesar Rp 22 miliar. Setelah disetujui, maka tinggal menunggu daftar isian pagu anggaran (DIPA) turun, maka bisa dilakukan lelang untuk program ini.
Ubaedillah mengungkapkan lelang akan memakan waktu selama satu bulan. Dia merasa lelang tersebut akan menarik minat maskapai penerbangan swasta. "Kalau dia punya pesawatnya, kapasitasnya ada, pasti akan ikut."
Ubaedillah juga menyatakan ada sejumlah isu kunci dalam keberhasilan program jembatan udara. Salah satunya adalah keterpaduan jadwal antar moda khususnya dengan jadwal tol laut dan juga terkait dengan jenis barangyang dapat diangkut, serta agen atau pedagang yang bertanggung jawab atas barang yang diangkut.
DIKO OKTARA
