TEMPO.CO, Jakarta - Pemprov Bali kembali harus berpikir keras mencari tambahan pemasukan, karena APBD 2017 diperkirakan kembali mengalami defisit hingga Rp 390 miliar.
Sekda Bali Cokorda Ngurah Pemayun mengatakan defisit itu disebabkan adanya pengurangan jatah dana dari pusat, serta PHR dari Badung yang kini langsung disalurkan kepada kabupaten kota.
BACA JUGA :
"Inilah sebenarnya yang menjadi persoalan besar sekarang di kami," ujarnya, Rabu, 19 April 2017.
Sumber pembiayaan Bali tahun ini dari dana alokasi umum (DAU) turun menjadi Rp288 miliar. Adapun PHR dari Badung yang tidak lagi masuk ke APBD Bali senilai Rp53 miliar. Mulai tahun ini, Badung memutuskan menyalurkan sendiri dana PHR ke kabupaten kota.
Sebelumnya, dana PHR tersebut masuk ke APBD pemprov dan dialokasikan untuk pos belanja daerah. Menurut Cok Pemayun, pihaknya sedang menghitung ulang belanja-belanja untuk disesuaikan dengan anggaran.
"Termasuk anggaran apa yang harus dikurangi, atau pos belanja apa dipangkas ini yang sedang dikaji agar sesuai dengan RPJMD," jelasnya.
Lebih lanjut dijelaskan ada rencana menggenjot sumber pendanaan dengan merevisi target pendapatan asli daerah (PAD). Rencananya, PAD digenjot lebih tinggi agar dapat menutupi kekurangan anggaran.
