Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR Kecewa Penerimaan Direktorat Jenderal Bea-Cukai Masih Rendah

Editor

Setiawan

image-gnews
Direktur Jendral Bea Cukai, Heru Pambudi memberikan keterangan kepada media terkait permasalahan impor KTP dan NPWP di Kantor Bea cukai Jakarta, 10 Febuari 2017. Tempo/Dian Triyuli Handoko
Direktur Jendral Bea Cukai, Heru Pambudi memberikan keterangan kepada media terkait permasalahan impor KTP dan NPWP di Kantor Bea cukai Jakarta, 10 Febuari 2017. Tempo/Dian Triyuli Handoko
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat kecewa atas pencapaian penerimaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada kuartal pertama 2017 yang masih rendah.

Direktur Jenderal Bea-Cukai Heru Pambudi menyatakan, hingga 14 April 2017, penerimaan pihaknya baru mencapai Rp 22,052 triliun. Pencapaian itu baru sebesar 11,53 persen dari target penerimaan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 sebesar Rp 191,233 triliun.

Baca: Penerimaan Bea Cukai Februari Mencapai Rp 6,3 Triliun

"Penerimaan pertengahan bulan tidak bisa mencerminkan pendapatan pasti, maka harus selalu dipantau," ucap Heru dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 April 2017.

Heru menuturkan salah satu penyebab penurunan penerimaan pada kuartal pertama adalah nilai kurs rupiah yang rendah. "Kurs mengalami penurunan 1,5 persen dibanding tahun lalu."

Dia berujar, pihaknya berkomitmen terus memantau perkembangan dan melakukan upaya-upaya ekstra untuk menggenjot penerimaan pendapatan.

Dari sisi bea keluar, Heru mengatakan penerimaan pada kuartal I 2017 mencapai Rp 840 miliar atau naik 45,1 persen. Tahun ini terdapat tambahan penerimaan biaya keluar dari biaya ekspor. "Faktor yang mempengaruhi biaya keluar adalah ekspor mineral yang kita bagi menjadi dua, penerimaan dari bea keluar separuh lebih berasal dari mineral dan sisanya ekspor," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Tanpa Freeport, Bea-Cukai Jamin Penerimaan APBN...

Sedangkan untuk penerimaan cukai, Heru menyatakan terdapat penurunan dari hasil cukai tembakau. Penerimaan cukai hingga 14 April 2017 baru mencapai Rp 12,137 triliun atau 7,72 persen dari target penerimaan pada APBN 2017 sebesar Rp 157,158 triliun.

"Hal itu karena pelunasan pita cukai tunai masih rendah. Pengusaha lalu melihat keuntungan karena kemarin ada kenaikan tarif, sehingga mereka memborong pita cukai," ujar Heru.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Achmad Hafisz Tohir menuturkan Dewan meminta Ditjen Bea-Cukai serius dan lebih fokus dalam meningkatkan penerimaan bea dan cukai. "Khususnya penerimaan dari bea masuk dan cukai," katanya.

GHOIDA RAHMAH


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Komisi X DPR Minta Kemendikbudristek Bentuk Satgas Cegah Perundungan, Ini Alasannya

51 hari lalu

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. Foto: Dep/nr
Komisi X DPR Minta Kemendikbudristek Bentuk Satgas Cegah Perundungan, Ini Alasannya

Setelah pembentukan satgas, para pelaku perundungan harus ditindak melalui pemberian sanksi hukum untuk memberikan efek jera.


Terkini: Anggota Komisi XI DPR Sebut Penerimaan Negara Tak Kuat Topang Proyek Mercusuar, Promo Tiket Wisata Bank CIMB Niaga di Cathay Pacific Travel Fair 2024

53 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Terkini: Anggota Komisi XI DPR Sebut Penerimaan Negara Tak Kuat Topang Proyek Mercusuar, Promo Tiket Wisata Bank CIMB Niaga di Cathay Pacific Travel Fair 2024

Anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati, angkat bicara soal utang pemerintah Indonesia yang mencapai Rp 8.253,09 triliun per 31 Januari 2024.


Utang Pemerintah Capai Rp 8.253 T, Anggota Komisi XI DPR: Ruang Fiskal dan Penerimaan Tak Kuat Menopang Proyek Mercusuar

53 hari lalu

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati
Utang Pemerintah Capai Rp 8.253 T, Anggota Komisi XI DPR: Ruang Fiskal dan Penerimaan Tak Kuat Menopang Proyek Mercusuar

Anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati, angkat bicara soal utang pemerintah Indonesia yang mencapai Rp 8.253,09 triliun.


Ibas Caleg dengan Perolehan Suara Terbanyak Se-Indonesia, Ini Karier Politik Edhie Baskoro Yudhoyono

59 hari lalu

Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, yang merupakan putra kedua mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lolos ke DPR dengan meraih sekitar 265 ribuan suara di Dapil VII Jatim pada Pemilu 2019. TEMPO/Amston Probel
Ibas Caleg dengan Perolehan Suara Terbanyak Se-Indonesia, Ini Karier Politik Edhie Baskoro Yudhoyono

Menjadi politikus yang memenangkan banyak suara dalam pemilu ini, bagaimana perjalanan karir politik Ibas?


Profil Masinton Pasaribu Anggota Komisi XI DPR dan Kader PDIP yang Ajukan Hak Angket MK

1 November 2023

Mantan Aktivis 98 Masinton Pasaribu saat mengikuti diskusi kebangsaan dan buka puasa bersama mantan aktivis 98 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, 29 Mei 2018. Acara ini diadakan juga untuk memperingati perjuangan mereka 20 tahun lalu dalam membawa Indonesia ke era demokrasi. TEMPO/M Taufan Rengganis
Profil Masinton Pasaribu Anggota Komisi XI DPR dan Kader PDIP yang Ajukan Hak Angket MK

Kader PDIP yang juga anggota Komisi XI DPR Masinton Pasaribu mengajukan hak angket terhadap MK. Berikut profil aktivis asal Sibolga ini.


Wakil Ketua Komisi X DPR Tegaskan Bullying di Sekolah Harus Dicegah

3 Oktober 2023

Ilustrasi Persekusi / Bullying. shutterstock.com
Wakil Ketua Komisi X DPR Tegaskan Bullying di Sekolah Harus Dicegah

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan perbuatan bullying di sekolah adalah sesuatu yang berbahaya dan harus dicegah.


Mengenal Perbedaan Bea Cukai, Tugas, dan Fungsinya

21 September 2023

Mengenal Perbedaan Bea Cukai, Tugas, dan Fungsinya

Bea cukai adalah pungutan atas barang yang memiliki karakteristik tertentu. Berikut ulasan mengenai tugas hingga fungsinya.


Komisi XI DPR Setujui Penyesuaian Anggaran Kemenkeu Jadi Rp 48,7 Triliun

14 September 2023

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2024 di Komisi XI DPR, Senin, 4 September 2023. Sumber: IG @smindrawati
Komisi XI DPR Setujui Penyesuaian Anggaran Kemenkeu Jadi Rp 48,7 Triliun

Sri Mulyani mengucapkan terima kasih atas persetujuan dari pimpinan dan anggota Komisi XI DPRI atas tambahan yang ditetapkan oleh Badan Anggaran DPR.


Rekam Jejak 7 Anggota BSBI Periode 2023-2028 yang Baru Disahkan DPR

14 Juli 2023

Gedung Bank Indonesia (BI) di Jalan Mohammad Husni Thamrin No. 2, Jakarta, Kamis 4 Maret 2021. TEMPO/Subekti.
Rekam Jejak 7 Anggota BSBI Periode 2023-2028 yang Baru Disahkan DPR

DPR mengesahkan tujuh nama anggota BSBI periode 2023-2028 dalam rapat internal di Jakarta pada Kamis, 13 Juli 2023. Siapa saja mereka?


Komisi XI DPR Pilih Agusman dan Hasan Fawzi sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK yang Baru

10 Juli 2023

Logo OJK. (ANTARA/HO-OJK)
Komisi XI DPR Pilih Agusman dan Hasan Fawzi sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK yang Baru

Komisi XI DPR memilih Agusman dan Hasan Fawzi sebagai Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2023-2028.