Luhut Ungkap Kelemahan Cina dalam Proyek Kereta Cepat

Rabu, 12 April 2017 | 07:58 WIB
Luhut Ungkap Kelemahan Cina dalam Proyek Kereta Cepat
Menteri Luhut Binsar Panjaitan berbicara melalui telepon saat coffee morning di kantor Menkopolhukam, Jakarta, 21 April 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Panjaitan mengatakan ada pembahasan teknis mengenai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, tentang pembiayaan infrastruktur, Luhut menyebutkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyampaikan soal pergerakan tanah.

"Pergerakan tanah ini perlu teknologi yang baik," kata Luhut di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 11 April 2017. Menurut Luhut, kontraktor Cina tidak mempunyai pengalaman atau teknologi mumpuni dalam hal menghadapi gempa atau pergeseran tanah. Itulah kelemahannya.

Baca:Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terkendala Lahan

Oleh sebab itu, Luhut melanjutkan, kontraktor Cina mesti mendapatkan sertifikasi dari lembaga gempa di Indonesia yang berada di bawah naungan Kementerian PUPR. Luhut mengatakan persoalan pergeseran tanah jadi perhatian setelah melihat kasus pergeseran tanah di salah satu jembatan di ruas tol Cipularang.

Meski demikian, Luhut menyatakan masalah teknis itu tidak akan mengubah rencana tata ruang wilayah (RTRW). Ia memperkirakan tidak akan ada pergeseran lokasi pembangunan. "Nanti paling rekayasa struktur saja yang akan dilakukan Menteri PUPR," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Barat Sri Mudjitono mengatakan pembebasan lahan untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bergantung PT KCIC.

Simak: Cina Talangi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Menurut dia, BPN tinggal menunggu dokumen Penetapan Lokasi (Penlok) proyek itu untuk memulai proses pembebasan lahannya. “Pembebasan lahan itu memang harus ada Penloknya. Ini yang harus segera diurus PT KCIC,” kata Sri beberapa waktu lalu.

BPN, lanjut Sri, sudah menyiapkan tim untuk membantu percepatan pembebasan lahan bagi proyek kereta cepat. Ia menilai persoalan pengadaan lahan bagi proyek pemerintah yang ditemukannya biasanya terjadi dalam hal pematokan lahan hingga pendanaan.

Sri menuturkan cepat dan lambatnya pengadaan tanah bergantung dari perencanaan yang matang atau tidak. "Kalau matang biasanya tidak ada persoalan,” ucapnya.

ADITYA BUDIMAN | AHMAD FIKRI

Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan