TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan masih akan mengkaji rencana pemindahan ibu kota ke luar Jawa. Salah satunya kajian kriteria kota calon pengganti Jakarta sebagai ibu kota.
Menurut dia, kota tersebut harus memiliki kondisi alam yang stabil. Artinya, potensi terjadinya bencana alam sangat kecil. "Dari segi alam mendukung, kemungkinan bencana alamnya kecil. Meskipun kita tidak bisa melawan kehendak yang Maha Kuasa," ujarnya di gedung Bappenas, Jakarta, Selasa, 11 April 2017.
Baca: Wacana Pemindahan Ibu Kota, Ini Potensi Ekonomi Palangka Raya
Selain itu, calon ibu kota pengganti Jakarta harus memiliki ketersediaan tanah milik negara yang luas sehingga tak perlu lagi ada pembebasan lahan. "Harus ada ketersediaan tanah yang sudah dikuasai negara dan statusnya free and clear. Kalau membangun (ibu kota), masa iya harus membebaskan lahan dulu. Itu kan sangat costly," katanya.
Ketika ditanya lokasi pemindahan ibu kota, ia hanya memastikan berada di luar Pulau Jawa. Sebab, kata Bambang, pulau Jawa sudah menyumbang produk domestik bruto atau PDB sekitar 58 persen untuk negara.
Simak: Usulan Palangka Raya Jadi Ibu Kota Sejak Presiden Soekarno
"Kita berharap nantinya pembangunan wilayah menjadi tersebar. Sebab, mau tidak mau, pusat pemerintahan akan menjadi magnet, tapi dia tidak akan menjadi pusat bisnis atau keuangan. Pusat bisnis masih tetap di Jakarta, tapi pusat kota akan menjadi pusat pertumbuhan baru di sekitar wilayah yang akan menjadi lokasi ibu kota baru," ucapnya.
RICHARD ANDIKA | WAWAN PRIYANTO
