TEMPO.CO, Jakarta - Palangka Raya diusulkan menjadi ibu kota negara menggantikan Jakarta. Rencana ini sedang dipertimbangkan Presiden Joko Widodo. Jokowi meminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengkaji teknis pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Palangka Raya.
Rencana itu, menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, sebenarnya sudah ada sejak pemerintahan Presiden Sukarno. "Bung Karno bercita-cita suatu saat nanti akan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya," ujar Bambang di Palangka Raya pekan lalu.
Baca: Ibu Kota Pindah ke Palangkaraya, Bappenas: Kajian Selesai Tahun Ini
Saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Senin, 10 April 2017, Bambang menyatakan kajian pemindahan ibu kota ke Palangka Raya baru dimulai. Langkah itu dilakukan agar terjadi pemerataan ekonomi di luar Pulau Jawa.
"Beban Jakarta dan Jawa itu sudah terlalu berat," tutur Bambang di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta. Menurut dia, langkah pengkajian pemindahan ibu kota atas arahan Presiden Jokowi.
Bambang mengatakan, bila nanti jadi, pemindahan yang dilakukan hanya sebatas pada administrasi pemerintahan semata. Jakarta, kata dia, akan tetap menjadi kota bisnis. "Yang pindah pusat pemerintahannya," ucapnya.
Baca: Jokowi Minta Bappenas Kaji Pemindahan Ibu Kota ke Palangkaraya
Meski demikian, upaya pemindahan pada akhirnya akan kembali kepada keputusan pemerintah. Lebih lanjut, Bappenas tengah mencari skema yang tepat agar proses pemindahan tidak mengambil anggaran negara. "Kami inginnya membangun dari nol, bukan kota yang sudah ada," ujar Bambang.
Ihwal target penyelesaian kajian, Bambang memperkirakan akan selesai pada 2019. "Mungkin penetapannya saja," tuturnya.
Hingga saat ini, Kalimantan diunggulkan menjadi lokasi pemindahan ibu kota negara. Alasannya, kata Bambang, Pulau Kalimantan tak rawan gempa. Namun, menurut dia, pilihannya tidak hanya terpaku pada Kota Palangka Raya, yang banyak disebut-sebut sejumlah pihak.
KARANA WIJAYA | ADITYA BUDIMAN
