TEMPO.CO, Jakarta - Hingga kuartal I 2017, penyerapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencapai 9,59 persen, atau Rp 9,7 triliun dari alokasi APBN 2017 sebesar Rp 101,49 triliun. Sementara progres fisik mencapai 10 persen.
Dari alokasi tersebut, porsi belanja belanja modal kementerian sebesar 75,1 persen atau Rp 76,27 triliun disusul belanja barang 22,2 persen atau senilai Rp 22,48 triliun, di mana Rp 5,6 triliun merupakan belanja barang berkarakter belanja modal, dan belanja pegawai dan rutin sebesar 2,7 persen atau senilai Rp 2,75 triliun.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono mengklaim meskipun pencapaian ini lebih baik dari periode yang sama tahun lalu sebesar 9 persen, namun masih meleset dari target yang ditetapkan sebesar 14 persen atau senilai Rp 14,2 triliun. Untuk itu pihaknya terus mengejar target penyelesaian lelang dini pada akhir April nanti.
“Memang di bawah sedikit, harusnya 14 persen ini sekitar 10 persen. Untuk paket lelang dini masih berlangsung, mudah-mudahan akhir April atau Mei ini selesai,” ujarnya, Kamis, 6 April 2017.
Lebih lanjut dia mengatakan, total paket kontrak yang dilelang secara dini mencapai 11.146 paket senilai total Rp 78,8 triliun. Dari jumlah tersebut, yang telah dilelang mencapai 7.562 paket dengan nilai total Rp 54 triliun. Adapun hingga saat ini, jumlah paket yang telah terkontrak sebanyak 5.947 paket senilai total Rp 61,5 triliun atau 78 persen dari total paket yang dilelang dini.
Paket yang telah terkontrak tersebut sebagian besar merupakan paket pekerjaan yang ada pada empat Direktorat Jenderal (Ditjen) yang mendapatkan alokasi anggaran terbesar di Kementerian PUPR. Paket pekerjaan itu terdiri dari Ditjen Sumber Daya Air sejumlah 2.301 paket senilai Rp 20,9 triliun, Ditjen Bina Marga sejumlah 1.646 paket senilai Rp 28,7 triliun, Ditjen Cipta Karya sejumlah 1.458 paket senilai Rp 7,4 triliun dan Ditjen Penyediaan Perumahan sejumlah 398 paket senilai Rp 4 triliun.
Untuk Ditjen DDA, paket yang dilelang dini meliputi pembangunan bendungan, rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan embung, dan pengendali banjir. Pada Ditjen Bina Marga kontrak pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan termasuk jalan perbatasan, sementara Ditjen Cipta Karya melelang dini paket kontrak di bidang peningkatan kualitas kawasan permukiman di Indonesia melalui penyediaan sanitasi, air bersih, dan pengelolaan air limbah.
