TEMPO.CO, Jakarta - Angkutan berbasis daring (online) diminta untuk tidak beroperasi sebelum memiliki persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan.
"Kami segera melakukan operasi untuk menertibkan transportasi online itu karena dinilai melanggar aturan," kata H Ilyas perwakilan Dinas Perhubungan Pemprov Sulsel saat pertemuan dengan pihak terkait di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis, 6 April 2017.
BACA JUGA :
- Ekspektasi Tinggi terhadap OJK Jilid II
- KORUPSI E-KTP : Dana E-KTP Ngalir ke Kongres Demokrat? Ini Kata Anas Urbaningrum
- INDEKS HARGA KONSUMEN MARET 2017: BPS Menilai Kebijakan Tarif Taksi Online Akan Pengaruhi IHK
Selain itu, kata dia, pihaknya meminta bantuan kepolisian untuk bersama-sama melaksanakan operasi terhadap keberdaan transportasi sistem daring yang semakin marak di Makassar.
Pelarangan itu berdasarkan persyaratan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Perhubungan nomor 32 tahun 2016 serta Peraturan Menteri Perhubungan nomor 26 tahun 2017 mengenai pengaturan transportasi.
Sementara Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Endi Sutendi dalam pertemuan yang cukup alot tersebut meminta Dishub Sulsel mengeluarkan penyampaian agar seluruh pengusaha serta pengemudi transportasi sistem daring sementara dilarang beroperasi.
Hal ini dilakukan kata dia, atas pertimbangan keamanan dan ketertiban Kota Makasar, mengingat akan ada rencana aksi mogok massal angkutan kota konvensional.
"Kalaupun kami diminta untuk bersama-sama melaksanakan operasi, maka kami dilakukan bila hal ini terkait dengan keamanan," tambahnya dalam pertemuan itu.
Ketua Aliansi Masyarakat Moda Transportasi Indonesia (AMMTI) Sulsel, Burhanuddin, mengatakan terkiat dengan pelarangan operasional transportasi sistem daring itu harus disampikan secara tertulis.
"Pelarangan operasional itu sebaiknya harus dituangkan dalam bentuk tertulis untuk disampaikan kepada jajaran ditingkat bawah agar ada legalitas terkait larangan operasional mereka," katanya menyarankan.
Dalam pertemuan itu, tidak hanya pihak kepolisian hadir pula pihak AMMTI, Asosiasi Pemilik dan Supir Angkutan Makassar (ASPAM), KAKM dan Mega Trans.
Mereka menyepakati sejumlah poin dan sifatnya sementara dan menunggu keputusan pemerintah yang bersifat mengikat.
Namun terkait adanya rencana pelarangan operasinal angkutan berbasis daring itu, warga kota menyayangkan bila itu diberlakukan karena selama ini diangap sangat membantu.
"Kalau tranportasi online dilarang maka tentu banyak orang akan mengeluh, soalnya sangat membantu orang-orang dan harganya jauh lebih murah dibanding angkutan biasa serta aman sampai tempat tujuan," papar Hestiwati warga Rappocini itu.
Diketahui sejumlah transportasi berbasis daring terus bertumbuh di Makassar dan semakin menjamur seperti dari perusahan Crab, Go Car, serta Go-Jek. Rata-rata penghasilan para pengemudinya bisa mendapatkan Rp 2-5 juta perbulan tergantung berapa poin yang bisa dikumpulkan tiap harinya.
