TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution berharap Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) di bawah Kementerian Keuangan dapat menjalankan fungsinya sebaik mungkin dalam mengalokasikan belanja tanah, khususnya untuk proyek-proyek strategis.
Menurut dia, tahun ini, alokasi anggaran LMAN naik menjadi Rp 20 triliun dibanding tahun lalu sebesar Rp 16 triliun. "Itu dipakai sebagai pembayaran pengganti dengan skema penggunaan dana oleh badan usaha lebih dulu, baru nanti dikembalikan cost of fund," kata Darmin dalam peluncuran skema pengadaan tanah di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa, 4 April 2017.
Baca: Genjot Sosialisasi, Kementerian PUPR Luncurkan TV dan Medsos
Darmin berujar, dengan skema pendanaan tersebut, pembangunan proyek strategis nasional yang sebelumnya sering terhambat karena permasalahan lahan dapat teratasi. "Jadi bisa diselesaikan sesuai dengan target."
Darmin menuturkan, dalam mendukung penyediaan sejumlah proyek strategis, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang 225 proyek strategis nasional yang menjadi prioritas pemerintah. Di antaranya pembangunan 2.600 kilometer jalan, pengembangan pelabuhan dan bandara baru, dan program sektor kelistrikan.
Menurut dia, proyek-proyek strategis yang diprioritaskan itu tak lepas dari sejumlah permasalahan yang kemudian berpengaruh pada proses dan kemajuan pembangunannya. "Pembebasan lahan menjadi masalah terbesar, yaitu 44 persen dari masalah yang dilaporkan," katanya.
Baca: Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,6 Persen Tahun Depan
Selanjutnya diikuti masalah persiapan yang kurang memadai atau berlarut-larut sebanyak 25 persen, keterbatasan pendanaan dan pembiayaan 17 persen, serta administrasi perizinan 12 persen. Masalah lahan itu, ucap Darmin, meliputi realisasi pengadaan lahan yang mundur dari jadwal negosiasi yang ditargetkan, sengketa lahan, dan biaya pembebasan lahan yang sangat tinggi.
GHOIDA RAHMAH
