Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Atasi Pencurian Minyak, BPH Migas Libatkan KPK  

image-gnews
BPH Migas
BPH Migas
Iklan

TEMPO.COJakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menanggulangi pencurian bahan bakar minyak (BBM). BPH Migas menargetkan penindakan badan usaha nakal pencuri minyak bisa dimulai pada tahun ini.

“Siapa saja yang tidak taat aturan akan dikejar,” kata Direktur Bahan Bakar Minyak BPH Migas Hendry Ahmad kepada Tempo, Jumat, 31 Maret 2017.

Hendry mengatakan penyelundup mencuri BBM dari PT Pertamina (Persero) dengan memanfaatkan toleransi kehilangan dalam pengangkutan minyak. Pertamina menetapkan angka toleransi kehilangan sebesar 0,2 persen untuk setiap minyak yang diangkut dari kilang hingga ke konsumen. BPH Migas memperkirakan kasus pencurian itu terjadi 265 kali saban tahun.

Baca: BPH Migas Pertanyakan Impor Solar Pertamina

Pencuri itu kemudian menjual BBM dengan harga minimal 75 persen dari harga yang ditetapkan Pertamina. Menurut Hendry, selisih harga mencapai Rp 1.000 per liter dibanding harga pasar. Pencuri bisa menjual lebih murah karena tidak perlu membayar pajak pertambahan nilai, iuran BPH Migas, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor kepada pemerintah daerah.

Konsumen BBM curian tersebut sebagian besar merupakan industri yang berlokasi di Kalimantan dan Jawa Timur. BBM yang marak diselundupkan berjenis solar. Sayangnya, BPH Migas tidak memiliki taksiran kerugian pemerintah dari pencurian BBM tersebut. “Katakan dalam satu kapal mengangkut BBM 35 ribu ton. Sebanyak 0,2 persennya itu 7.000. Itu sekali angkut,” kata Hendry.

Baca: Kuota BBM di Daerah Berbasis Pertanian Ditambah

Hendry menduga beberapa kasus pencurian juga melibatkan badan usaha pemegang izin niaga BBM. Indikasinya, dari 187 pemegang izin, belasan perusahaan tidak pernah memverifikasi hasil penjualan BBM kepada BPH Migas.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Setelah proses uji petik, Hendry akan menyetorkan kepada KPK sembilan nama badan usaha yang ditengarai menyelundupkan BBM. Namun dia belum mau membeberkan nama-nama tersebut.

Anggota Tim Koordinasi dan Supervisi KPK, Dian Patria, membenarkan adanya penyelidikan komisi antirasuah terhadap badan usaha yang diduga berbisnis BBM ilegal. Sebagai langkah awal, KPK masih memeriksa ketaatan badan usaha niaga BBM. "Intinya, sedang memeriksa kepatuhan pelaku usaha,” katanya.

Pertamina mengaku kesulitan menekan angka kehilangan BBM. Project Manager Pembenahan Tata Kelola Arus Minyak Pertamina Faisal Yusra mengatakan upaya itu sangat rumit. Sebab, Pertamina memiliki fasilitas yang terdiri atas 55 unit loading port, 180 kapal, 6 unit kilang, 87 depot BBM, dan 8 kereta. "Sangat rumit mengelola bisnis dan menjaga keamanannya di ratusan pulau," ujar Faisal.

Dalam pengangkutan minyak via laut dan sungai, misalnya, terdapat tiga unsur yang berkaitan. Unsur tersebut adalah kilang pengolahan minyak, pengangkut, dan pelabuhan tempat minyak dibongkar.

Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam Mochtar Husein mengatakan banyak badan usaha pemegang izin niaga BBM yang tidak patuh. Menurut dia, salah satu faktor ketidakpatuhan itu adalah kurangnya pengawasan BPH Migas. “Ini harus diwaspadai,” katanya.

Menurut Hendry, BPH Migas sedang mengembangkan sistem pengawasan niaga BBM dari pemasokan hingga di tingkat konsumen untuk menekan angka kehilangan BBM. Saat ini, BPH Migas masih menyesuaikan datanya dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai serta dinas perdagangan dan perindustrian pemerintah daerah. “Kami juga menelusuri pabrik yang mengambil BBM. Kalau sudah dibereskan, tidak akan ada lagi perbedaan,” ucapnya.

ROBBY IRFANY

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Revisi Perpres 191 Segera Rampung, BBM Subsidi Hanya untuk Kendaraan Pengangkut Bahan Pokok dan Angkutan Umum

17 hari lalu

Pertamina Bakal Hapus Pertalite Mulai Tahun Depan Diganti Pertamax Green 92
Revisi Perpres 191 Segera Rampung, BBM Subsidi Hanya untuk Kendaraan Pengangkut Bahan Pokok dan Angkutan Umum

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan jika revisi Perpres 191 rampung, hanya jenis kendaraan tertentu yang boleh menggunakan BBM bersubsidi.


Soal Revisi Perpres Pembatasan Pembelian Pertalite, BPH Migas: Kita Tunggu

17 hari lalu

Pengendara mengisi BBM jenis Pertalite di sebuah SPBU di Jakarta, Rabu 6 September 2023. PT Pertamina (Persero) akan mengumumkan pertalite dihapus mulai tahun 2024. Sebagai gantinya akan hadir Pertamax Green 92. TEMPO/Subekti.
Soal Revisi Perpres Pembatasan Pembelian Pertalite, BPH Migas: Kita Tunggu

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman mengaku belum tahu kapan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 akan terbit.


BPH Migas Revisi Aturan Sub Penyalur BBM Subsidi

32 hari lalu

Kepala BPH Migas, Erika Retnowati (tengah) saat memberikan pembukaan di acara Konferensi Pers Penutupan Posko Nasional Sektor ESDM Periode NATARU 2023/2024 yang diselenggarakan di Kantor BPH Migas, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada Senin, 8 Januari 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
BPH Migas Revisi Aturan Sub Penyalur BBM Subsidi

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas tengah merevisi aturan penyaluran BBM subsidi.


Kilang Balikpapan Mau Perawatan Besar, BPH Migas Minta Kilang Cilacap Siap Backup

47 hari lalu

kilang-cilacap
Kilang Balikpapan Mau Perawatan Besar, BPH Migas Minta Kilang Cilacap Siap Backup

BPH Migas meminta Pertamina menyiapkan Kilang Cilacap mem-back-up pasokan BBM di tengah rencana shut down Kilang Balikpapan.


Ramadan dan Idul Fitri, BPH Migas Minta Badan Usaha Jaga Stok BBM Termasuk Avtur

28 Januari 2024

Proses pengisian BBM ke pesawat Air Tractor (AT802) untuk diterbangkan ke wilayah Krayan dari Bandara Juwata, Tarakan, Kalimantan Utara, 17 Juni 2016.  Distribusi dengan pesawat ini dilakukan agar warga di daerah tersebut dapat menikmati BBM dengan harga normal. ANTARA/Hafidz Mubarak A.
Ramadan dan Idul Fitri, BPH Migas Minta Badan Usaha Jaga Stok BBM Termasuk Avtur

Jelang Ramadan dan Idul Fitri, BPH Migas imbau badan usaha jaga stok BBM jenis Avtur atau Jet A-1.


Kementerian ESDM Realisasikan BBM Satu Harga sebanyak 512 Titik hingga 2023

15 Januari 2024

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif ketika menyampaikan pidato dalam acara Peresmian 26 Penyalur BBM Satu Harga di TBBM Sorong, Papua Barat, Jumat, 24 November 2023.  (Tangkapan layar YouTube Kementerdian ESDM)
Kementerian ESDM Realisasikan BBM Satu Harga sebanyak 512 Titik hingga 2023

Kementerian ESDM masih punya pekerjaan rumah alias PR untuk merealisasikan bahan bakar minyak atau BBM satu harga.


Kepala BPH Migas: Pasokan Energi Aman Menjelang Pencoblosan Pemilu 2024

13 Januari 2024

Warga tengah mengisi bahan bakar pada SPBU di Jakarta, Senin, 2 Oktober 2023. PT Pertamina (Persero) resmi melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi pada 1 Oktober 2023 untuk jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex, dan Pertamax Green 95. Tempo/Tony Hartawan
Kepala BPH Migas: Pasokan Energi Aman Menjelang Pencoblosan Pemilu 2024

BPH Migas memastikan pasokan energi yakni BBM dan LPG dalam kondisi aman menjelang pencoblosan Pemilu 2024.


Kepala BPH Migas: Penyaluran BBM Selama Nataru 2023 Aman Meski Ada Bencana Alam

9 Januari 2024

Sopir tangki PT Pertamina (persero) secara mandiri mengisi pasokan tangki BBM di Terminal BBM Pengapon,  Semarang, Jawa Tengah, Minggu 17 April 2023.  Secara nasional PT Pertamina (persero) memproyeksikan akan terjadi peningkatan kebutuhan BBM jenis Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo pada masa angkutan Lebaran 2023 sebesar 10,3 persen dari kondisi normal, sejumlah antisipasi untuk mengamankan kebutuhan cadangan pasokan BBM dilakukan diantaranya yakni dengan menyiapkan mobil tangki yang siap siaga atau stand by sebanyak 201 unit atau meningkat 57 unit dari hari biasa. ANTARA FOTO/Aji Styawan
Kepala BPH Migas: Penyaluran BBM Selama Nataru 2023 Aman Meski Ada Bencana Alam

Laporan Kepala BPH Migas terkait evaluasi pelaksanaan dan penutupan Posko Nataru 2023/2024 dalam sektor BBM.


BPH Migas Sebut Stok LPG Selama Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 Aman, Naik Dibandingkan Nataru Sebelumnya

9 Januari 2024

Kepala BPH Migas, Erika Retnowati (tengah) saat memberikan pembukaan di acara Konferensi Pers Penutupan Posko Nasional Sektor ESDM Periode NATARU 2023/2024 yang diselenggarakan di Kantor BPH Migas, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada Senin, 8 Januari 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
BPH Migas Sebut Stok LPG Selama Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 Aman, Naik Dibandingkan Nataru Sebelumnya

Laporan BPH Migas terkait pelaksanaan penyaluran dan pemantauan stok LPG saat periode Nataru 2023/2024.


BPH Migas Ungkap Alasan Pemadaman Listrik di Sejumlah Daerah saat Nataru

9 Januari 2024

Kantor Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Jakarta. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
BPH Migas Ungkap Alasan Pemadaman Listrik di Sejumlah Daerah saat Nataru

Penjelasan BPH Migas terkait pemadaman listrik yang terjadi di beberapa daerah saat periode Natal dan Tahun Baru 2024.