Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Reformasi Agraria, 135 Koperasi Dapat Redistribusi Lahan

image-gnews
Petani menggarap lahan pertanian kentang yang ditumpangsari dengan bawang di Desa Argosari, Senduro, Lumajang, Jawa Timur, 30 Januari 2016. Material vulkanik berupa abu menyebabkan sedikitnya 3.000 hektar (ha) lahan pertanian yang ditanami sayur-mayur rusak di wilayah Kabupaten Probolinggo, Lumajang, dan Malang  mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. ANTARA/Seno
Petani menggarap lahan pertanian kentang yang ditumpangsari dengan bawang di Desa Argosari, Senduro, Lumajang, Jawa Timur, 30 Januari 2016. Material vulkanik berupa abu menyebabkan sedikitnya 3.000 hektar (ha) lahan pertanian yang ditanami sayur-mayur rusak di wilayah Kabupaten Probolinggo, Lumajang, dan Malang mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. ANTARA/Seno
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 135 koperasi dari 22 provinsi akan menerima redistribusi lahan atau izin pengelolaan hutan kemasyarakatan dan hutan tanaman rakyat seluas 166.889,56 hektare tahun ini. Hal ini merupakan program redistribusi lahan sebagai wujud kebijakan pemerataan ekonomi untuk koperasi.

“Redistribusi lahan kepada kopersi dan petani untuk mengurangi kesenjangan ekonomi,” ujar Deputi Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM, I Wayan Dipta, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 31 Maret 2017. Total akan ada 12,7 juta hektar hutan sosial dan dari jumlah itu 4,1 juta hektar dialokasikan untuk reformasi agraria di mana koperasi menjadi salah satu penerimanya.

Setelah bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2016 telah direalisasikan 1.708.656,51 hektare. Sebanyak 20 persen dari jumlah itu atau 341.731,30 hektare digunakan untuk kebun masyarakat di 13 provinsi.

Adapun 13 provinsi itu di antaranya adalah Gorontalo, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. “Lahan itu merupakan lahan perusahaan perkebunan yang memperoleh hak pelepasan lahan untuk pembangunan kebun masyarakat,” kata Dipta.

Dipta mengatakan koperasi yang akan mendapat redistribusi lahan harus melakukan pengajuan lewat dinas di daerah. Koperasi itu juga dipastikan telah memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK). Lahan yang diajukan harus memiliki dokumen lengkap dan diverifikasi oleh KLHK, di mana koperasi harus menggunakan lahan untuk kegiatan produktif.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kementerian Koperasi dan UKM merencanakan penyerahan pengelolaan lahan secara simbolik untuk 35 koperasi dengan luas kelola 51.676 hektar di empat provinsi, yaitu Lampung, Riau, Sumatera Barat, dan Kalimantan Selatan. Sebelumnya, untuk merealisasikan program redistribusi lahan untuk 20 persen pelepasan hutan untuk perkebunan masyarakat.

Deputi Produksi dan Pemasaranan telah mengirim surat terkait dengan program redistribusi lahan untuk pembangunan kebun masyarakat melalui koperasi kepada Dinas Koperasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota di 13 provinsi, pada 27 Maret 2017.

Dalam surat itu diminta agar dinas mengecek keberadaan dan pelaksanaan pembangunan kebun oleh perusahaan yang memperoleh pelepasan kawasan hutan di kabupaten/provinsi masing-masing. Deputi juga meminta agar dinas perkebunan setempat dan perusahaan perkebunan yang memperoleh lahan yang bersumber dari pelepasan lahan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar melalui wadah koperasi.

GHOIDA RAHMAH

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


AHY jadi Menteri ATR, Walhi: Penunjukkannya seperti Membagi Jatah Kue

35 hari lalu

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)  sebelum dilantik oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu 21 Februari 2024. Hadi Tjahjanto dilantik menjadi Menko Polhukam menggantikan Mahfud Md yang mengundurkan diri karena menjadi cawapres 2024. Sementara AHY menggantikan posisi Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). TEMPO/Subekti.
AHY jadi Menteri ATR, Walhi: Penunjukkannya seperti Membagi Jatah Kue

Walhi mengatakan pelantikan AHY sebagai Menteri ATR/BPN semakin menunjukkan bahwa mekanisme pengangkatan menteri di RI masih jauh dari harapan.


Mahfud MD Sebut Redistribusi Tanah Bukan Sekadar Bagi Sertifikat Tanah, Apa Itu Land Reform?

24 Desember 2023

Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD saat memberikan pemaparan pada debat perdana calon wakil presiden untuk pemilu 2024 di Jakarta Conventiom Center (JCC), Jakarta, Jumat, 22 Desember 2023. Debat cawapres kali ini mengangkat tema soal ekonomi kerakyatan dan digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN-APBD, infrastruktur, dan perkotaan. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Mahfud MD Sebut Redistribusi Tanah Bukan Sekadar Bagi Sertifikat Tanah, Apa Itu Land Reform?

Cawapres Mahfud MD menyebut land reform bukan sekadar bagi-bagi sertifikat tanah. Apa itu land reform, bagaimana penerapannya di Indonesia?


Rapat Konsultasi GTRA Digelar, Bahas Otsus dan Masyarakat Adat

15 Maret 2023

Rapat Konsultasi GTRA Digelar, Bahas Otsus dan Masyarakat Adat

UU Otsus merupakan wujud keseriusan negara untuk Masyarakat Adat di Papua


KPA: Rezim Jokowi Gagal Melakukan Agenda Reforma Agraria

26 Januari 2023

Presiden Jokowi usai membuka Rakernas BKKBN di Jakarta Timur, Rabu, 25 Januari 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
KPA: Rezim Jokowi Gagal Melakukan Agenda Reforma Agraria

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika sebut rezim pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi gagal melakukan agenda reforma agraria.


Koperasi Batal Diawasi OJK, Kemenkop Minta Saran untuk Susun RUU Perkoperasian

9 Desember 2022

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam acara Tempo BNI Bilateral Forum 2022 pada Kamis, 12 Mei 2022 di Ballroom Hotel The Langham, Jakarta. (Foto: Norman Senjaya)
Koperasi Batal Diawasi OJK, Kemenkop Minta Saran untuk Susun RUU Perkoperasian

Wacana pengawasan koperasi simpan pinjam di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah dipastikan batal.


Jokowi Didesak Turun Tangan Selesaikan Konflik Lahan Pertanian di Deli Serdang

14 Oktober 2022

Kelompok buruh, petani, dan mahasiswa saat melakukan aksi menolak Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja di depan gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 16 Juli. Massa aksi meminta DPR segera menjalankan TAP MPR IX/2001 untuk menyelesaikan tumpang tindih regulasi di sektor agraria dan sumber daya alam (SDA). Meminta pemerintah segera menuntaskan konflik agraria, memastikan aparat keamanan dan perusahaan (swasta dan BUMN) segera menghentikan tindakan-tindakan intimidatif, represif dan usaha-usaha kriminalisasi di wilayah-wilayah konflik agraria, teror, kekerasan dan kriminalisasi terhadap petani dan masyarakat adat di tengah pandemi saat ini. Pemerintah juga diminta bersungguh-sungguh memastikan sentra-sentra produksi pertanian, pangan, perkebunan dan peternakan dilindungi negara, terutama saat krisis akibat pandemi Covid-19 melanda. TEMPO/Subekti.
Jokowi Didesak Turun Tangan Selesaikan Konflik Lahan Pertanian di Deli Serdang

KPA meminta Jokowi segera mengadakan rapat terbatas dan memanggil para menteri serta pimpinan lembaga yang berwenang.


Demo Tolak Kenaikan BBM di Jakarta Aman, Ada Pasukan Basmallah, Polda Metro: Alhamdulillah

28 September 2022

Massa aksi aliansi dari kelompok Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melakukan aksi unjuk rasa di halaman depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 27 September 2022. Selain menolak kenaikan harga BBM, demo BEM SI itu sekaligus dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional. TEMPO/MAGANG/Abdullah Syamil Iskandar
Demo Tolak Kenaikan BBM di Jakarta Aman, Ada Pasukan Basmallah, Polda Metro: Alhamdulillah

Polda Metro Jaya menyebut demo tolak kenaikan BBM dari berbagai elemen masyarakat di Jakarta berlangsung aman.


Aspirasinya Tak Ditanggapi, Serikat Petani Ancam Lakukan Reforma Agraria Versi Rakyat

24 September 2022

Partai Buruh dan Serikat Petani Indonesia menggelar aksi demonstrasi di area Patung Kuda, Jalan Medan Medeka Barat, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 24 September 2022. TEMPO/Khory Alfarizi
Aspirasinya Tak Ditanggapi, Serikat Petani Ancam Lakukan Reforma Agraria Versi Rakyat

Partai Buruh dan Serikat Petani Indonesia (SPI) menggelar demo Hari Tani Nasional di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.


Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

24 September 2022

Partai Buruh dan Serikat Petani Indonesia menggelar aksi demonstrasi di area Patung Kuda, Jalan Medan Medeka Barat, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 24 September 2022. TEMPO/Khory Alfarizi
Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

Derita petani Indonesia karena pupuk semakin mahal karena harga BBM naik. Disaat yang sama tidak ada jaminan harga produk pertanian.


Lahan Redistribusi dari Jokowi untuk Petani di Pancawati Banyak yang Alih Fungsi

30 Juni 2022

Kondisi lahan milik atau SHM atas nama warga yang dipersoalkan kepada DPRD, banyak berubah fungsi. Harusnya menjadi lahan perkebunan atau pertanian, berubah menjadi banyak bangunan villa dan resort serta cafe di Desa Pancawati, Caringin, Kabupaten Bogor. Dok. Istimewa
Lahan Redistribusi dari Jokowi untuk Petani di Pancawati Banyak yang Alih Fungsi

Enam tahun sejak lahan redistribusi dibagikan Presiden Jokowi pada 2016 lalu, para petani mengaku belum menguasai SHM bahkan melihatnya.