TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencatat masih rendahnya minat nelayan di provinsi tersebut dalam mengikuti program asuransi nelayan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jabar Jafar Ismail mengatakan meski sudah bergulir sejak setahun lalu, minat nelayan di Pantai Utara dan Selatan mengikuti program asuransi nelayan belum maksimal.
BACA JUGA :
- 7 Startup Terpilih Ikuti GnB Accelerator Batch-2
- Lembaga Deposit Jasad Reni LIPI Diharapkan Berstandar Internasional
- DJI Tawarkan Drone Ringkas
"Masih rendah keikutsertaannya, catatan kami baru mencapai 30% utara dan selatan," katanya pada Bisnis di Bandung, Jumat, 31 Maret 2017.
Menurutnya, sosialisasi yang rendah di tingkat kabupaten membuat upaya menggaet angka keikutsertaan yang tinggi belum bisa dilakukan meski jumlah nelayan di Jabar mencapai 104.000 orang. Akibatnya, di lapangan terjadi simpang siur informasi yang membuat nelayan enggan menjadi peserta.
"Mereka takut bayar, artinya ini sosialiasi kurang," ujarnya.
Menurut Jafar, kekhawatiran nelayan bahwa program ini wajib membayar premi adalah tidak beralasan. Ia menegaskan bahwa program untuk nelayan tersebut gratis. Faktor lainnya yang menghambat program ini adalah lambannya daerah mendistribusikan kartu nelayan sebagai salah satu persyaratan asuransi.
"Kartu nelayan dianggap nelayan buat apa, apalagi asuransi ngapain [ikut]?" tuturnya.
Jafar mengaku upaya daerah mensosialisasikan program ini masih rendah karena mengganggap urusan ini menjadi kewenangan provinsi. Karena itu pihaknya menargetkan pada tahun ini kembali mendorong sosialisasi ke sejumlah sentra nelayan. "Sosialiasi rendah itu terjadi di Pantura dan selatan," ujarnya.
Ia berharap tiga kejadian kecelakaan laut di Pantura belum lama ini bisa menarik minat nelayan lain untuk mendaftar.
"Nelayan juga harus diberi contoh, kemarin ada 3 klaim di Pantura, pembayarannya lancar, jadi sekarang minat mulai tumbuh mudah-mudahah. Jatah untuk Jabar sendiri mencapai 17.253 nelayan," ungkapnya.
Dihubungi terpisah, Kepala Bidang Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indramayu, Asep Suryana mengatakan minat nelayan di wilayahnya mengikuti program ini mulai tumbuh.
Asep mengatakan pada 2016 lalu 5.180 nelayan kecilmengikuti program tersebut. Asuransi jiwa itu berlaku untuk nelayan yang memiliki kapal di bawah 10 GT, juga para anak buah kapal (ABK). "Memang tidak semua nelayan dapat," ujarnya.
Kuota peserta program asuransi nelayan yang diberikan Pemerintah Pusat untuk Kabupaten Indramayu tergolong cukup besar, mencapai 10 ribu nelayan.
"Nelayan di Indramayu yang terdaftar asuransi ini baru 50 persen dari jatah kuota yang diberikan pemerintah," tuturnya.
Menurut Asep, banyaknya nelayan yang belum terdaftar asuransi karena beberapa faktor. Di antaranya, ketakutan mereka untuk ikut asuransi karena merasa masih hidup dan dalam keadaan sehat. "Itu saya temukan langsung di lapangan. Nelayan menolak ikut asuransi ‘Saya kan belum mati’," ujarnya.
Selain itu masih banyak nelayan yang tidak memahami pentingnya asuransi. Apalagi, ada anggapan uang yang dibayarkan untuk asuransi akan hilang jika tidak digunakan. Asep mengaku, pihaknya sudah gencar melakukan sosialisasi kepada para nelayan.
"Padahal asuransi nelayan ini gratis. Tapi nelayan tetap tidak mau," katanya.
