Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rencana Peraturan Pemerintah Soal Budidaya Ikan Nasional Dikebut

image-gnews
Ikan bandeng segar berada di keranjang, desa Mengare dikenal sebagai sentra budidaya bandeng kualitas terbaik di Gresik, karena memanfaatkan air laut dalam pembudidayaanya. Gresik, Jawa Timur, 11 Mei 2015. TEMPO/Aris Novia Hidayat
Ikan bandeng segar berada di keranjang, desa Mengare dikenal sebagai sentra budidaya bandeng kualitas terbaik di Gresik, karena memanfaatkan air laut dalam pembudidayaanya. Gresik, Jawa Timur, 11 Mei 2015. TEMPO/Aris Novia Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengadakan rapat koordinasi dan Sinkronisasi Pembahasan Pengembangan Budidaya Perikanan Nasional Tahun 2017-2019, mengenai percepatan terbitnya Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai Pembudidayaan Ikan.

Menurut Asisten Deputi Sumber Daya Hayati Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Andri Wahyono, sesuai dengan mandat UU 32 tahun 2004 juncto UU 45 tahun 2009 tentang Perikanan, sejak tahun 2012, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pembudidayaan Ikan.

Baca: IHSG Diprediksi Menguat Hari Ini

RPP tersebut telah mendapat paraf dari Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, dan sedang diajukan permohonan paraf kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 14 Februari 2017 dengan nomor B-113/M.Sesneg/D-1/HK.02.02/02/2017. “Kemenko diminta untuk percepatan terbitnya RPP tersebut,” ujar Andri dalam pesan tertulisnya, Jumat, 31 Maret 2017.

Andri memaparkan, sesuai dengan Inpres 7 Tahun 2016 untuk segera menyusun Roadmap Industri Perikanan Nasional serta Masterplan Kawasan Industri Perikanan Nasional ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional, sesuai dengan langkah-langkah yang tertuang dalam Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional (Perpres No. 3 tahun 2017).

Simak: Dua Kali Gagal, Bagaimana Nasib Tax Amnesty Kali Ini

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Terkait RPP, adapun beberapa hal yang menjadi isu strategis perikanan budidaya antara lain, terkait aspek ekonomi yakni harga pakan yang sebagian besar bahan baku pakan masih impor. Dalam hal ini akan dilakukan rencana aksi seperti bantuan 200 paket mesin produksi pakan.

Kemudian aspek sosial seperti teknologi dan sistem produksi yang mengalami permasalahan dalam ketersediaan benih bermutu tinggi masih terbatas. Dalam hal ini akan dilakukan rencana aksi bantuan 100 Juta Ekor benih, meliputi 23 persen komoditas air tawar, 75 persen air payau, dan 2 persen komoditas laut.

Simak: Dolar Amerika Menguat, Rupiah Terancam Melemah

Menurut Andri, secara detil permasalahan, status saat ini adalah mengenai perbenihan yang induk unggul tidak tersebar secara merata, serta mengenai pakan yang harga produksi pabrikan masih tinggi. “Selain itu juga meliputi infrastruktur, usaha permodalan dan pemasaran, dan kebijakan,” ucapnya.

DESTRIANITA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

1 hari lalu

Delapan awak kapal WNI di  kapal kargo di Taiwan, 28 Oktober 2022. (ANTARA FOTO/FAHMI FAHMAL SUKARDI)
DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mendesak pemerintah untuk mengusut dugaan kejahatan perikanan di laut Arafura.


Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

12 hari lalu

Ilustrasi nelayan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengungkap sejumlah permasalahan nelayan masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.


Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

31 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

Sri Mulyani masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini.


Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

31 hari lalu

Permintaan Ikan Meningkat Selama Ramadan dan Lebaran, KKP: Harganya Terjangkau dan Stabil
Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

KKP menargetkan inflasi komoditas perikanan tahun 2023 sebesar 3+1 persen.


KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

31 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.


Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

32 hari lalu

Delapan awak kapal WNI di  kapal kargo di Taiwan, 28 Oktober 2022. (ANTARA FOTO/FAHMI FAHMAL SUKARDI)
Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

Pengusaha yang hanya mengejar keuntungan telah menyebabkan luasnya praktik kerja paksa, perdagangan manusia, dan perbudakan di sektor perikanan.


Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

32 hari lalu

Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, membuat program Dedikasi Kukar Idaman untuk para nelayan dan pembudidaya ikan di Kecamatan Anggana.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

45 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.


KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

54 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bersama (kiri-kanan) Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Hubungan Luar Negeri Edy Putra Irawady, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo dan Staf Khusus Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023. Tempo/Tony Hartawan
KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

Sejak penerapan sanksi administratif di sektor kelautan dan perikanan, KKP menyebut kebijakan tersebut mampu meningkatkan efek jera.


Tekstil Hingga Perikanan Diprediksi Terdampak Resesi Jepang, Batu Bara dan Nikel Waspada

19 Februari 2024

Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida secara resmi membuka KTT Peringatan 50 Tahun Kemitraan ASEAN-Jepang di Tokyo, Minggu (17/12).
Tekstil Hingga Perikanan Diprediksi Terdampak Resesi Jepang, Batu Bara dan Nikel Waspada

Ekonom Indef menyebut sejumlah sektor bakal terdampak oleh resesi yang melanda Jepang, tujuan ekspor terbesar keempat Indonesia.