TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta Presiden Prancis François Hollande menghapus bea masuk produk perikanan asal Indonesia.
Susi beralasan, dalam dua tahun terakhir, Indonesia telah membantu dunia internasional memerangi penangkapan ikan ilegal dan menambah stok produk perikanan dari 6,5 juta ton menjadi 9,9 juta ton.
"Kita berhasil meningkatkan ekspor untuk konsumsi negara lain. Wajar, dong, kalau kita minta apresiasi dari negara lain dalam bentuk penghapusan bea masuk," kata Susi setelah menerima kunjungan Presiden Hollande di kantornya, Rabu, 29 Maret 2017.
Baca: Diduga Ilegal, Bea Cukai Sita 10 Kontainer Ikan Siap Ekspor
Hollande belum memberikan jawaban atas permintaan itu. Namun Susi optimistis, dengan posisi Indonesia yang kuat sebagai negara maritim serta pertimbangan hubungan baik, pembicaraan mengenai masalah ini bakal mendatangkan hasil positif. "Nanti akan ditindaklanjuti kementerian perdagangan kedua negara," ujarnya.
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nilanto Perbowo mengatakan Prancis menetapkan bea masuk bervariasi untuk produk perikanan asal Indonesia. Pungutannya mulai 15 persen, 36 persen, hingga di atas 80 persen. "Dengan tingginya tarif, margin pengusaha perikanan menjadi sangat rendah," ujar Nilanto.
Mahalnya bea masuk, menurut Nilanto, disebabkan skema perdagangan yang diterapkan anggota Uni Eropa. Menurut dia, upaya melobi Uni Eropa untuk menurunkan tarif butuh waktu lama. "Bisa sampai lima tahun," ucapnya. Karena itu, KKP berniat melobi langsung negara yang menjadi konsumen produk perikanan Indonesia. "Lewat perundingan bilateral bakal lebih mudah dan cepat."
Simak: Bea-Cukai Tanjung Priok Gagalkan Ekspor Ikan Rp 5,5 Miliar
Nilanto menambahkan, Prancis seharusnya bersikap lebih adil kepada Indonesia. Sebab, negara itu membebaskan bea masuk produk perikanan asal Timor Leste, Papua Nugini, dan Vietnam. Jika bea masuk bagi Indonesia lebih murah ataupun nol persen, Prancis bisa menjadi hub produk industri perikanan Indonesia di Eropa. Saat ini, Prancis menempati posisi keempat negara tujuan ekspor Indonesia setelah Italia, Belanda, dan Jerman.
Berkaitan dengan kerja sama bilateral Indonesia-Prancis, Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi kepada Hollande, yang membawa 40 pengusaha dan menyampaikan komitmen investasi US$ 2,6 miliar (sekitar Rp 34,6 triliun). Kedua negara juga sepakat meningkatkan kerja sama di bidang energi, infrastruktur, dan retail. "Kami sepakat meningkatkan hubungan baik," kata Jokowi, seperti dikutip dari situs web Sekretariat Kabinet, Rabu, 29 Maret 2017.
Simak: BI Temukan 783 Money Changer Bodong, Apa Bahayanya?
Jokowi juga menyampaikan apresiasi kepada Prancis, yang telah membantu melawan tindakan diskriminatif terhadap produk kelapa sawit Indonesia. Menurut Jokowi, ada fokus baru dalam hubungan bilateral dengan Prancis, yaitu kerja sama maritim dan bidang ekonomi kreatif. Di sektor ekonomi kreatif, akan ada tambahan kerja sama perfilman, fashion, dan ekonomi digital.
Sedangkan PT PLN (Persero) menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan Think Smartgrids atau asosiasi tenaga ahli smart grid atau jaringan listrik pintar di Prancis.
Penandatanganan MoU di Hotel Mandarin Jakarta itu disaksikan Menteri Negara Urusan Industri Digital dan Inovasi Prancis Christope Sirugue. Selain bersepakat dengan Think Smartgrids, PLN juga bekerja sama dengan PT Akuo Energy Indonesia serta Pace Energy Pte Ltd.
Simak: Perbaiki Peringkat Kemudahan Berbisnis, Ini Langkah Sri Mulyani
Direktur Perencanaan PLN Nicke Widyawati mengatakan MoU antara PLN dan Think Smartgrids bertujuan mentransfer pengetahuan tentang perencanaan dan implementasi smart grid yang mengintegrasikan energi baru ke dalam sistem yang sudah ada.
Adapun MoU antara PLN dan Akuo Energy Indonesia serta Pace Energy berkaitan dengan studi kelayakan dan analisis sistem pemakaian tenaga surya dan angin.
"Kerja sama ini menjadi salah satu langkah kami untuk terus mengembangkan energi baru di Tanah Air sehingga pemanfaatannya bisa melampaui 23 persen pada 2025," kata Nicke.
FERY FIRMANSYAH | PRAGA UTAMA