Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menteri Susi Minta Prancis Bebaskan Bea Masuk Produk Perikanan RI

image-gnews
TEMPO/Tommy Satria
TEMPO/Tommy Satria
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta Presiden Prancis François Hollande menghapus bea masuk produk perikanan asal Indonesia.

Susi beralasan, dalam dua tahun terakhir, Indonesia telah membantu dunia internasional memerangi penangkapan ikan ilegal dan menambah stok produk perikanan dari 6,5 juta ton menjadi 9,9 juta ton.

"Kita berhasil meningkatkan ekspor untuk konsumsi negara lain. Wajar, dong, kalau kita minta apresiasi dari negara lain dalam bentuk penghapusan bea masuk," kata Susi setelah menerima kunjungan Presiden Hollande di kantornya, Rabu, 29 Maret 2017.

Baca: Diduga Ilegal, Bea Cukai Sita 10 Kontainer Ikan Siap Ekspor

Hollande belum memberikan jawaban atas permintaan itu. Namun Susi optimistis, dengan posisi Indonesia yang kuat sebagai negara maritim serta pertimbangan hubungan baik, pembicaraan mengenai masalah ini bakal mendatangkan hasil positif. "Nanti akan ditindaklanjuti kementerian perdagangan kedua negara," ujarnya.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nilanto Perbowo mengatakan Prancis menetapkan bea masuk bervariasi untuk produk perikanan asal Indonesia. Pungutannya mulai 15 persen, 36 persen, hingga di atas 80 persen. "Dengan tingginya tarif, margin pengusaha perikanan menjadi sangat rendah," ujar Nilanto.

Mahalnya bea masuk, menurut Nilanto, disebabkan skema perdagangan yang diterapkan anggota Uni Eropa. Menurut dia, upaya melobi Uni Eropa untuk menurunkan tarif butuh waktu lama. "Bisa sampai lima tahun," ucapnya. Karena itu, KKP berniat melobi langsung negara yang menjadi konsumen produk perikanan Indonesia. "Lewat perundingan bilateral bakal lebih mudah dan cepat."

Simak: Bea-Cukai Tanjung Priok Gagalkan Ekspor Ikan Rp 5,5 Miliar

Nilanto menambahkan, Prancis seharusnya bersikap lebih adil kepada Indonesia. Sebab, negara itu membebaskan bea masuk produk perikanan asal Timor Leste, Papua Nugini, dan Vietnam. Jika bea masuk bagi Indonesia lebih murah ataupun nol persen, Prancis bisa menjadi hub produk industri perikanan Indonesia di Eropa. Saat ini, Prancis menempati posisi keempat negara tujuan ekspor Indonesia setelah Italia, Belanda, dan Jerman.

Berkaitan dengan kerja sama bilateral Indonesia-Prancis, Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi kepada Hollande, yang membawa 40 pengusaha dan menyampaikan komitmen investasi US$ 2,6 miliar (sekitar Rp 34,6 triliun). Kedua negara juga sepakat meningkatkan kerja sama di bidang energi, infrastruktur, dan retail. "Kami sepakat meningkatkan hubungan baik," kata Jokowi, seperti dikutip dari situs web Sekretariat Kabinet, Rabu, 29 Maret 2017.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Simak: BI Temukan 783 Money Changer Bodong, Apa Bahayanya?

Jokowi juga menyampaikan apresiasi kepada Prancis, yang telah membantu melawan tindakan diskriminatif terhadap produk kelapa sawit Indonesia. Menurut Jokowi, ada fokus baru dalam hubungan bilateral dengan Prancis, yaitu kerja sama maritim dan bidang ekonomi kreatif. Di sektor ekonomi kreatif, akan ada tambahan kerja sama perfilman, fashion, dan ekonomi digital.

Sedangkan PT PLN (Persero) menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan Think Smartgrids atau asosiasi tenaga ahli smart grid atau jaringan listrik pintar di Prancis.

Penandatanganan MoU di Hotel Mandarin Jakarta itu disaksikan Menteri Negara Urusan Industri Digital dan Inovasi Prancis Christope Sirugue. Selain bersepakat dengan Think Smartgrids, PLN juga bekerja sama dengan PT Akuo Energy Indonesia serta Pace Energy Pte Ltd.

Simak: Perbaiki Peringkat Kemudahan Berbisnis, Ini Langkah Sri Mulyani

Direktur Perencanaan PLN Nicke Widyawati mengatakan MoU antara PLN dan Think Smartgrids bertujuan mentransfer pengetahuan tentang perencanaan dan implementasi smart grid yang mengintegrasikan energi baru ke dalam sistem yang sudah ada.

Adapun MoU antara PLN dan Akuo Energy Indonesia serta Pace Energy berkaitan dengan studi kelayakan dan analisis sistem pemakaian tenaga surya dan angin.

"Kerja sama ini menjadi salah satu langkah kami untuk terus mengembangkan energi baru di Tanah Air sehingga pemanfaatannya bisa melampaui 23 persen pada 2025," kata Nicke.

FERY FIRMANSYAH | PRAGA UTAMA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

9 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

Sri Mulyani masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini.


Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

10 hari lalu

Permintaan Ikan Meningkat Selama Ramadan dan Lebaran, KKP: Harganya Terjangkau dan Stabil
Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

KKP menargetkan inflasi komoditas perikanan tahun 2023 sebesar 3+1 persen.


KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

10 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.


Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

11 hari lalu

Delapan awak kapal WNI di  kapal kargo di Taiwan, 28 Oktober 2022. (ANTARA FOTO/FAHMI FAHMAL SUKARDI)
Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

Pengusaha yang hanya mengejar keuntungan telah menyebabkan luasnya praktik kerja paksa, perdagangan manusia, dan perbudakan di sektor perikanan.


Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

11 hari lalu

Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, membuat program Dedikasi Kukar Idaman untuk para nelayan dan pembudidaya ikan di Kecamatan Anggana.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

24 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.


Produksi Garam Nasional Lampaui Target

29 hari lalu

Produksi Garam Nasional Lampaui Target

Produksi terbesar diperoleh dari sektor produksi garam rakyat yang mencapai 2,2 juta ton,


KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

32 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bersama (kiri-kanan) Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Hubungan Luar Negeri Edy Putra Irawady, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo dan Staf Khusus Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023. Tempo/Tony Hartawan
KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

Sejak penerapan sanksi administratif di sektor kelautan dan perikanan, KKP menyebut kebijakan tersebut mampu meningkatkan efek jera.


Tekstil Hingga Perikanan Diprediksi Terdampak Resesi Jepang, Batu Bara dan Nikel Waspada

39 hari lalu

Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida secara resmi membuka KTT Peringatan 50 Tahun Kemitraan ASEAN-Jepang di Tokyo, Minggu (17/12).
Tekstil Hingga Perikanan Diprediksi Terdampak Resesi Jepang, Batu Bara dan Nikel Waspada

Ekonom Indef menyebut sejumlah sektor bakal terdampak oleh resesi yang melanda Jepang, tujuan ekspor terbesar keempat Indonesia.


Cina Dominasi Investasi Asing Sektor Kelautan Indonesia

53 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 November 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi dan monitoring pelaksanaan anggaran tahun 2023, membahas rencana program dan kegiatan tahun 2024, serta isu-isu aktual lainnya. TEMPO/M Taufan Rengganis
Cina Dominasi Investasi Asing Sektor Kelautan Indonesia

Nilai investasi di sektor kelautan dan perikanan Indonesia pada 2023 mencapai Rp 9,56 triliun. Cina menjadi investor asing terbesar Indonesia.