TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Eksekutif ReforMiner Komaidi Notonegoro mengatakan Presiden Joko Widodo belum blusukan ke sektor hulu migas pada saat menginginkan penurunan harga gas industri.
Menurut dia, keinginan Presiden dinilai tidak cukup rasional dengan kondisi hulu migas saat ini. “Jokowi belum blusukan di hulu migas, informasinya (yang didapat) parsial,” kata Komaidi Notonegoro saat ditemui di Graha Bimasena, Jakarta Selatan, Rabu 29 Maret 2017.
Baca: Impor Gas Tekan Harga Gas Dalam Negeri
Komaidi menuturkan, rencana penurunan harga gas industri sebesar US$ 6 per MMBTU sulit dilakukan di Indonesia. Sektor hulu migas Indonesia tak memungkinkan adanya generalisasi. “Antara barat dan timur itu fasilitasnya beda, produksi gas yang sama tapi cost-nya beda.”
Menurut Komaidi, secara riil, biaya lapangan hulu migas berbeda-beda. Dia mencontohkan seperti melakukan pengeboran sumur air, setiap tempat pasti berbeda biayanya, bahkan semakin sulit wilayahnya akan semakin besar biayanya.
Komaidi menambahkan, ada informasi yang belum utuh diterima Presiden. Presiden juga belum mengundang dan mendengarkan masukan dari pelaku usaha hulu migas. “Belum mengundang teman pelaku usaha, untuk tahu struktur biaya bagaimana.”
Baca: Harga Gas Tak Kompetitif Sulitkan Industri Kaca ...
Presiden Joko Widodo meminta ada penurunan harga gas untuk industri sampai tak lebih dari US$ 6 per MMBTU. Tujuh sektor industri yang ditetapkan akan mendapat penurunan harga gas adalah pupuk, baja, petrokimia, oleo chemical, kaca, keramik, dan sarung tangan karet.
DIKO OKTARA
