Senin, 21 Agustus 2017

Kereta Cepat Jakarta-Bandung, CDB Tawarkan Dana Talangan  

Selasa, 21 Maret 2017 | 12:38 WIB
Proyek konstruksi kereta cepat Indonesia Cina di Bandung. PRIMA MULIA

Proyek konstruksi kereta cepat Indonesia Cina di Bandung. PRIMA MULIA.

TEMPO.CO, Jakarta - China Development Bank (CDB), lembaga yang akan membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, menawarkan dana talangan. Skema itu disodorkan sebagai alternatif pendanaan sementara karena pinjaman belum bisa dicairkan. Lembaga itu mensyaratkan seluruh lahan harus bebas lebih dulu sebelum menggelontorkan kredit sebesar Rp 51 triliun dari total kebutuhan proyek Rp 68 triliun.

Adanya penawaran dana talangan itu diungkapkan Staf Ahli Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sahala Lumban Gaol. Namun skema yang diusulkan tersebut belum disepakati. "Diskusi masih berlangsung," kata Sahala kepada Tempo, Senin, 20 Maret 2017.

Baca: Pembiayaan LRT Jabodebek Diputuskan tanpa APBN

Pinjaman jangka pendek itu diperlukan untuk menutup kekurangan anggaran pembangunan, terutama biaya pembebasan lahan di Karawang-Purwakarta seluas 500 hektare. Kebutuhannya ditaksir mencapai Rp 2 triliun. Empat BUMN yang tergabung dalam konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia mesti menyetorkan Rp 1,2 triliun.

Lahan di kawasan Karawang dan Purwakarta itu merupakan lahan masyarakat. Pembebasan berlangsung alot lantaran harga pasar melonjak tiba-tiba ketika proyek resmi diumumkan. Beruntung, lahan di kawasan Halim-Karawang dan Wahlini-Karawang-Bandung sebagian besar dimiliki negara melalui TNI Angkatan Udara dan PT Perkebunan Nusantara VIII sehingga pembebasan lahan diyakini akan lebih mudah.

Baca: Produsen Biodiesel Tuntut Eropa Hapus Bea Antidumping

Menurut Sahala, konsorsium empat perusahaan berupaya menyetorkan dana. Ia yakin perusahaan tidak mengalami masalah likuiditas karena penugasan disesuaikan dengan kemampuan perseroan. Adapun pemerintah tetap mengupayakan pembiayaan sendiri dengan memaksimalkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Sahala mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang agar beleid tersebut dapat membantu pembebasan lahan.

Sahala mengatakan penggunaan aturan itu akan memberi kepastian tersedianya lahan. "Kalau ada kepastian, tentu debitor tidak akan khawatir dan dananya bisa cepat dicairkan," kata dia.

ANDI IBNU | VINDRY FLORENTIN


Grafis

Cara Salat di Negara Luar Angkasa Asgardia

Cara Salat di Negara Luar Angkasa Asgardia

Warga muslim di Asgardia tetap dapat melaksanakan ibadah salat di luar angkasa, bagaimana tata cara yang dianjurkan?