Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kasus Raja Ampat, Pemerintah Siapkan Kawasan Laut Sensitif

image-gnews
Karang ratusan tahun yang patah akibat kandasnya Kapal MV Caledonian Sky berbendera Bahama di perairan Raja Ampat, Papua Barat, 4 Maret 2017. Kandasnya Kapal MV Caledonian Sky telah memusnahkan setidaknya delapan genus terumbu karang berusia ratusan tahun. ANTARA FOTO
Karang ratusan tahun yang patah akibat kandasnya Kapal MV Caledonian Sky berbendera Bahama di perairan Raja Ampat, Papua Barat, 4 Maret 2017. Kandasnya Kapal MV Caledonian Sky telah memusnahkan setidaknya delapan genus terumbu karang berusia ratusan tahun. ANTARA FOTO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan memasukkan sejumlah perairan Indonesia menjadi kawasan laut sensitif (Particularly Sensitive Sea Areas/PSSA) menyusul insiden kandasnya kapal pesiar MV Caledonian Sky di Raja Ampat, Papua Barat, pada 4 Maret lalu.

PSSA adalah area yang membutuhkan perlindungan Organisasi Maritim Internasional (IMO) karena alasan ekologi, sosial ekonomi dan rentan mengalami kerusakan aktivitas maritim internasional.

Baca: Detik-detik Kapal Caledonian Tabrak Terumbu Karang Raja Ampat

"Di IMO ada pedoman untuk PSSA atau kawasan laut sensitif. Kita bisa daftarkan ke IMO. Kita harap semua laut kita bisa masuk sana untuk memudahkan keselamatan pelayaran juga," kata Deputi I Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman Arif Havas Oegroseno di Jakarta, Senin 20 Maret 2017.

Baca: Indonesia Minta Bahama Ikut Investigasi Kapal Caledonian

Menurut Havas, pemerintah sudah memegang tiga hingga empat kawasan yang punya peluang besar masuk daftar tersebut. "Semuanya di wilayah timur Indonesia," ungkapnya.

Sementara pekan ini, pihaknya akan melakukan pertemuan untuk menentukan wilayah mana saja yang mungkin bisa masuk daftar PSSA.

"Kenapa baru sekarang? Karena prosesnya mahal, kita harus lakukan riset ke seluruh perairan. Anggarannya juga teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan karena ini menyangkut kawasan konservasi laut dan taman laut," ujarnya.

Havas menjelaskan, dengan atribut PSSA, pemerintah akan dapat mengatur zonasi laut agar kejadian seperti yang terjadi di Raja Ampat tidak terulang.

"Dengan PSSA nanti bisa diatur zona inti dan lainnya," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, pemerintah juga akan mengevaluasi kebijakan dan regulasi agar tetap bisa memfasilitasi kunjungan wisata kapal pesiar namun tetap memperhatikan keselamatan lingkungan.

Kebijakan tersebut diantaranya mencakup jumlah kapal yang ideal masuk ke kawasan laut tertentu dalam setahun, ukuran kapal yang boleh masuk kawasan serta aturan mengenai lokasi transit. Selain itu adanya kewajiban menggunakan kapal berukuran lebih kecil untuk aktivitas sekitar kawasan dilindungi.

Havas menilai pemerintah masih minim pengalaman dalam mengatur banyak dan besarnya kapal pesiar yang masuk ke perairan Indonesia.

"Sekarang upaya kita menarik cruise (kapal pesiar) itu ada tantangannya sendiri. Tapi Great Barrier Reef di Australia juga ada cruise," kata dia. "Memang tidak aneh cruise masuk kawasan terumbu karang. Makanya kita akan evaluasi internal agar di masa depan bikin kebijakan yang seimbang."

Sebelumnya, kapal Caledonian Sky, yang dinahkodai oleh Kapten Keith Michael Taylor ini menimbulkan dampak kerusakan terumbu karang yang luar biasa. Parahnya, terumbu karang yang rusak itu berada tepat di jantung Raja Ampat, sebuah pusat keanekaragaman hayati laut.

Selain melakukan gugatan ganti rugi, pemerintah berniat menuntut tanggung jawab kapten kapal yang menyebabkan kerusakan terumbu karang. Terlebih sang kapten diketahui pernah melakukan pelanggaran di perairan Indonesia, tepatnya di Kuala Tanjung (Sumatera Utara) karena menyandarkan kapal tak sesuai aturan.

Pemerintah mempertimbangkan tuntutan pidana sesuai UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk pertanggungjawaban sang kapten.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

33 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bersama (kiri-kanan) Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Hubungan Luar Negeri Edy Putra Irawady, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo dan Staf Khusus Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023. Tempo/Tony Hartawan
KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

Sejak penerapan sanksi administratif di sektor kelautan dan perikanan, KKP menyebut kebijakan tersebut mampu meningkatkan efek jera.


Pengukuhan Yonvitner Jadi Guru Besar IPB, Paparkan Potensi Kerugian Sumber Daya Pesisir akibat Perubahan Iklim

27 Januari 2024

Pakar bidang ilmu pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan Yonvitner dikukuhkan menjadi Guru Besar Tetap Fakultas Perikanan  dan Ilmu Kelautan IPB University pada Sabtu, 27 Januari 2024 di Bogor, Jawa Barat.  Foto: Istimewa
Pengukuhan Yonvitner Jadi Guru Besar IPB, Paparkan Potensi Kerugian Sumber Daya Pesisir akibat Perubahan Iklim

Pakar ilmu pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan, Yonvitner dikukuhkan menjadi Guru Besar Tetap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB.


Menteri Trenggono Ungkap Fokus KKP di 2024: Masih Program Ekonomi Biru

11 Januari 2024

Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Andalas (Unand) Sakti Wahyu Trenggono saat diwawancarai awak media di Padang, Selasa, (31/10/2023). ANTARA/Muhammad Zulfikar.
Menteri Trenggono Ungkap Fokus KKP di 2024: Masih Program Ekonomi Biru

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan prioritas KKP tahun ini masih fokus pada pelaksanaan program-program berbasis ekonomi biru.


Pencapaian Konas Pesisir XI jadi Masukan Perubahan UU Kelautan

28 November 2023

Pencapaian Konas Pesisir XI jadi Masukan Perubahan UU Kelautan

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membuka Konferensi Nasional XI Pengelolaan Sumber Daya Laut


Pesona Kali Biru, Sepotong Surga di Tanah Raja Ampat Papua Barat

11 November 2023

Wisatawan domestik saat menikmati keindahan alam Kali Biru Raja Ampat, Sabtu (2/10). (Antara/ Ernes Broning Kakisina)
Pesona Kali Biru, Sepotong Surga di Tanah Raja Ampat Papua Barat

Disebut Kali Biru karena sungai di tanah Raja Ampat ini memiliki air jernih yang memancarkan warna biru dari dasarnya.


Disentil Ganjar, Apa Kabar Janji Tol Laut Jokowi?

10 November 2023

Bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo menyampaikan pandanganya saat acara Pidato Calon Presiden Republik Indonesia bertajuk Arah dan Strategi Politik Luar Negeri di Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, Selasa, 7 November 2023. Dalam pidatonya Ganjar menyinggung minat anak muda untuk masuk ke dunia politik masih sangat sedikit hingga potensi lumbung pangan Indonesia akan keranah Internasional. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Disentil Ganjar, Apa Kabar Janji Tol Laut Jokowi?

Bakal calon presiden Ganjar Pranowo mengkritik sektor maritim tanah air.


BMKG Ajak Kolaborasi Data Kelautan Dunia untuk Mitigasi Perubahan Iklim

30 Oktober 2023

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati. (BMKG)
BMKG Ajak Kolaborasi Data Kelautan Dunia untuk Mitigasi Perubahan Iklim

Ketersediaan data dan informasi yang akurat mengenai laut menjadi salah satu bentuk mitigasi dampak perubahan iklim.


Jokowi Mau Lanjutkan Hilirisasi ke Sektor Perkebunan hingga Kelautan

24 Oktober 2023

Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat ditemui di Senayan, pada Selasa, 24 Oktober 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Mau Lanjutkan Hilirisasi ke Sektor Perkebunan hingga Kelautan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan progran hilirisasi bakal berlanjut.


Mengenal Ocean Young Guards, Komunitas Mahasiswa Unpad Penjaga Ekosistem Laut

22 Oktober 2023

Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran atau Unpad yang tergabung dalam komunitas Ocean Young Guards. Dokumentasi: Unpad.
Mengenal Ocean Young Guards, Komunitas Mahasiswa Unpad Penjaga Ekosistem Laut

Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran atau Unpad mendirikan komunitas Ocean Young Guards.


Cerita Luhut Sakit dan Tawaran Pemulihan dari Menlu Singapura

11 Oktober 2023

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menceritakan kondisi kesehatannya terkini melalui unggahan di akun Instagramnya, Selasa, 10 Oktober 2023. (Sumber: IG @luhut.pandjaitan)
Cerita Luhut Sakit dan Tawaran Pemulihan dari Menlu Singapura

Cerita Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang sakit hingga mendapat tawaran pemulihan dari Menlu Singapura.