TEMPO.CO, Jakarta - Kereta Api Indonesia akan mengandalkan pinjaman untuk membiayai proyek kereta ringan atau LRT rute Jakarta-Bekasi. KAI akan mencari pinjaman bila pemerintah telah menerbitkan peraturan presiden, yang menugaskan KAI sebagai investor proyek.
“Modal paling besar dari pinjaman kalau itu jadi ditugaskan kepada KAI,” kata Direktur Utama KAI Edi Sukmoro di Stasiun Gambir, Jakarta, Kamis, 9 Maret 2017.
Baca: Didi Kempot Jadi Duta Kereta Api
Besaran pinjaman yang akan dicari KAI masih menunggu kejelasan skema pembiayaan proyek. Rencananya, pemerintah akan mengucurkan penyertaan modal negara kepada KAI untuk modal awal proyek itu sebesar Rp 5,6 triliun dari total biaya Rp 23 triliun. “Mungkin bisa campuran pendanaannya. Tapi kita tunggu peraturan presidennya seperti apa. Dukungan pemerintah dalam bentuk apa,” kata Edi.
Sebelumnya, pemerintah menetapkan rencana menunjuk KAI sebagai investor proyek LRT Jakarta-Bekasi. Penunjukan KAI sebagai investor untuk menyiasati besarnya biaya proyek agar tidak memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Baca: Perusahaan Nasional Ini Pasok Komponen Kereta Api ke AS
Edi mengklaim KAI mampu menjadi investor proyek tersebut. Sebab, lintasan proyek yang melintasi Bekasi Timur-Cibubur-Dukuh Atas itu termasuk jalur gemuk. Asalkan, kata Edi, pemerintah memberikan jaminan terhadap proyek tersebut. “Kalau dijamin pemerintah pasti mampu. Nanti dilihat di peraturan presidennya. Instrumen jaminan yang digunakan apa,” kata Edi.
Tahun ini, KAI berencana menerbitkan obligasi. KAI mengincar Rp 2 triliun dari penerbitan obligasi tersebut. Namun, menurut Edi, duit itu tidak untuk membiayai LRT Jakarta-Bekasi. “Untuk memperkuat arus kas karena banyak penugasan dari pemerintah,” kata Edi. Dia menjamin, kendati KAI menjadi investor LRT Jakarta-Bekasi, arus kas perusahaan tidak akan terganggu.
Awal Februari lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah sudah menyiapkan sejumlah opsi untuk membiayai LRT Jakarta-Bekasi. Salah satunya, pemerintah akan menjamin proyek tersebut dalam bentuk public service obligation (PSO) atau subsidi tiket LRT saat beroperasi nanti. “Pemerintah menjamin pengembalian dana investasi dalam bentuk PSO,” ucap Sri Mulyani.
Menurut Edi, PSO rencananya akan berlangsung dalam 12 tahun pertama operasi LRT. PSO diberikan agar proyek tersebut layak secara ekonomis.
KHAIRUL ANAM
