Karyawan Freeport Mengadu ke DPR, Begini Respons Fadli Zon  

Rabu, 08 Maret 2017 | 18:39 WIB
Karyawan Freeport Mengadu ke DPR, Begini Respons Fadli Zon  
Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Warung Daun, Jakarta, 5 November 2016. Tempo/Vindry Florentin

TEMPO.CO, Jakarta - Karyawan PT. Freeport Indonesia yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Peduli Freeport (GSPF) tadi siang menemui Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon untuk menyampaikan aspirasinya. "Kami akan teruskan ke Presiden Joko Widodo dan Menko Maritim (Luhut Pandjaitan) yang membawahi Kementerian ESDM terkait kasus Freeport pemilik ulayat," kata Fadli Zon di Ruang Rapat Pimpinan DPR, Jakarta, Rabu, 8 Maret 2017.

Dalam pertemuan itu, para perwakilan karyawan Freeport itu meminta pemerintah memperhatikan nasibnya pascakonflik Jakarta dengan perusahaan tersebut. Fadli menyebutkan, Undang-undang Mineral dan Batu Bara yang mengharuskan perusahaan membuat pabrik pemurnian (smelter) juga dipersoalkan oleh perwakilan karyawan tersebut.

Lebih jauh Fadli menilai tidak boleh satu perusahaan mendapatkan perlakuan khusus namun yang lain tidak dan terkait Freeport harus dilihat latar belakang sejarah dan budayanya. "Salah satu fungsi DPR adalah pengawasan, ada perbedaan kebijakan dari tahun lalu atau sebelumnya yang menimbulkan ketidakpastian," ujarnya.

Anggota Komisi Energi DPR Mochtar Tompo meminta Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Freeport mencari solusi terbaik untuk berkeadilan ekonomi. Sambil menunggu keputusan itu, Tompo  berharap tidak ada pemutusan hubungan kerja di Freeport.

Dalam kesempatan itu, Ketua Adat Amungme dan Kamoro Martinus Pagai meminta pemerintah tidak memaksakan perubahan dari Kontrak Karya (KK) ke Izin Usaha Khusus Pertambangan (IUPK). Selain itu dia juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk secara langsung menyambangi kawasan tambang emas terbesar di dunia itu.

"Kami meminta IUPK dicabut. Harus dinormalkan. Amungme dan Kamoro dirugikan. Presiden harus turun ke Timika lihat 30.000 karyawan jadi korban," ujar Martinus Pagai.

Humas GSPF Betty Ibo mengatakan dirumahkannya sekitar 1.600 pegawai PTFI merupakan dampak dari pemberlakuan UU Minerba lalu memunculkan peraturan turunan seperti diberlakukannya IUPK. Dia menilai pemberlakuan UU Minerba tidak memikirkan dampak yang ditimbulkan sehingga harus bijak dalam mencari jalan keluar dari polemik tersebut.

ANTARA

Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan