TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan sejumlah langkah pembangunan infrastruktur di Provinsi Lampung. Hal itu diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial.
Pertama, melalui Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Pertumbuhan Terpadu Merak–Bakauheni–Bandar Lampung–Palembang–Tanjung Api-Api sebagai tulang punggung pengembangan wilayah yang bertumpu pada koridor jalan tol. Optimalisasi pemanfaatan ekonomi yang disasar adalah industri, pariwisata, agrikultur, dan metropolitan.
Pembangunan jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 140,9 kilometer pun menjadi salah satu program strategis nasional (PSN) dari delapan ruas tol Trans Sumatera yang tengah dibangun Kementerian PUPR bersama PT Hutama Karya. Total investasi proyek ini mencapai Rp 16,79 triliun dan telah dimulai pada 2015 lalu.
Baca: Target Pembangunan Infrastruktur 2017 Fokus Pemerataan
Ruas yang dapat diselesaikan tahun ini meliputi ruas Pelabuhan-Bakauheni (8,9 km) dan ruas Lematang-Kota Baru (5,64 km) pada Maret 2017, serta ruas Branti-Metro (13,5 km) dan ruas Gunung Sugih-Terbanggi Besar (10 km) pada Desember 2017.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan infrastruktur strategis lain yang dibangun adalah Bendungan Way Sekampung di Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, yang berada di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Tanggamus dan Pringsewu. Rencananya, bendungan itu akan memiliki kapasitas tampung 46 juta meter kubik, yang berfungsi untuk irigasi, air bersih, dan mengurangi risiko banjir.
Kontrak pembangunan bendungan ini dikerjakan PT PP Properti dan PT Waskita Karya dengan total biaya Rp 1,84 triliun. Kemudian di bidang perumahan akan dilakukan pembangunan rumah susun 274 unit di Kabupaten Lampung Selatan, Mesuji, dan Lampung Timur.
Simak: Data KNKT: Jumlah Kecelakaan Pesawat di Indonesia Naik
Kementerian juga menargetkan program rumah swadaya 3 ribu unit dalam bentuk program padat karya, yang diharapkan mampu menyerap 12 ribu tenaga kerja dan 16 ribu penerima manfaat, dengan total anggaran Rp 45 miliar.
“Selain infrastruktur besar, kami juga ditugaskan menyediakan lapangan kerja melalui pembangunan infrastruktur dengan skema padat karya,” ujar Basuki dalam keterangan tertulis, Senin, 6 Maret 2017. Tahun ini, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran hingga Rp 1,8 triliun untuk pembangunan infrastruktur dan skema padat karya tersebut.
GHOIDA RAHMAH
