TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani hari ini melantik 41 pejabat eselon II di lingkup Kementerian Keuangan. Pejabat yang dilantik di antaranya berasal dari Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Inspektorat Jenderal, serta Direktur dan Kepala Divisi Lembaga Manajemen Aset Negara.
Pengisian pejabat eselon II ini di antaranya berasal dari promosi, mutasi, dan rotasi. Sri Mulyani menuturkan jabatan yang diemban sangat penting dan strategis. "Tahun ini kita masih memiliki tugas yang sangat penting untuk mengawal dan mengelola APBN 2017," ujar dia, dalam sambutannya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 3 Maret 2017.
Sri Mulyani secara khusus menyampaikan pesan kepada pejabat Ditjen Pajak yang dilantik. "Saya ingin menekankan kembali kebutuhan untuk bisa menjaga penerimaan agar bisa membiayai seluruh kebutuhan negara," katanya. Hal itu sehubungan dengan kondisi tidak tercapainya penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir.
Baca: Sri Mulyani Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa
Sri Mulyani mengatakan kondisi perekonomian masih harus terus dijaga untuk bisa memiliki momentum pertumbuhan. Sri Mulyani menuturkan DJP harus memiliki kompetensi, kemampuan bekerja secara tim, menggunakan seluruh informasi yang kredibel, melakukan analisis dengan baik, dan melaksanakan perundang-undangan dalam menjaga penerimaan negara.
"Semua anggota harus membangun kembali reputasi Ditjen Pajak, kita harus mampu menunjukkan Ditjen Pajak adalah orang-orang yang punya komitmen tinggi, loyalitas dan dedikasi besar," ucapnya.
Baca: Sri Mulyani Tak Puas Program Amnesti Pajak
Selanjutnya, pesan untuk Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah agar dapat melakukan pencatatan dan pembukuan yang akuntabel, serta menghasilkan sistem laporan pertanggungjawaban anggaran yang fleksibel dan sederhana.
"Jadilah treasurer yang semakin baik, akuntabel, dan proaktif membantu eksekusi anggarannya tepat waktu dan berkualitas," kata Sri Mulyani lagi.
Kemudian, untuk pejabat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Lembaga Manajemen Aset Negara, dia mengamanatkan agar menjadi manajer kelembagaan yang optimal supaya terus melakukan benchmark agar aset yang idle menjadi produktif untuk kesejahteraan masyarakat.
"Negara mau uang dan asetnya bekerja keras untuk kepentingan masyarakatnya, bukan sebaliknya. Dan bukan untuk mensejahterakan pejabatnya," ujarnya.
Sedangkan kepada jajaran pejabat Inspektorat Jenderal, Sri Mulyani berpesan agar dapat terus menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan yang bersih, bebas korupsi, terbuka, dan akuntabel, yaitu dengan menciptakan kontrol manajemen dan disiplin internal yang baik.
"Saya enggak mau dengar karena saya baru, jadi harus belajar dulu. Anda tidak memiliki kemewahan dalam belajar, di mana pun Anda berada harus berfungsi secara penuh," katanya.
GHOIDA RAHMAH