Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kalimantan Selatan Canangkan Proyek Jalan Rp 5,5 Triliun

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Ilustrasi Pembangunan jalan tol. Tempo/Subekti
Ilustrasi Pembangunan jalan tol. Tempo/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Banjarmasin – Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat RI Lasarus meminta pemerintah pusat mengucurkan anggaran untuk membantu pendanaan dua megaproyek infrastruktur di Kalimantan Selatan. Dua megaproyek itu adalah jalan tol Kota Batulicin-Kota Banjarbaru sepanjang 145 kilometer dan jembatan Pulau Laut-Pulau Kalimantan sepanjang 6,5 kilometer.

Lasarus optimistis ada peluang pengucuran anggaran pusat bagi dua proyek itu setelah melihat komitmen pemerintah daerah di tengah cekak APBD sebesar Rp 5,5 triliun. Ia berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan intens melobi Kementerian PUPR perihal teknis kegiatan.

“Baru penganggarannya nanti DPR mendorong agar pembangunan dua kegiatan ini bisa dibantu APBN, sepertinya butuh dukungan pemerintah pusat. Ini (dua megaproyek) sudah dimulai oleh pemda Kalsel, kami akan diskusikan lebih lanjut,” ujar Lasarus di sela kunjungan kerja Komisi V DPR ke Banjarmasin, Senin malam, 27 Februari 2017.

Baca: Tim Anti-Pungli Kalsel Bidik Pelaku dalam Sepekan

Ia mengakui Kalimantan Selatan sejatinya punya potensi berkembang karena ada potensi sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ia meminta pemda serius membikin dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dua proyek itu. Sebab, kata Lasarus, jangan sampai pembangunan dua proyek infrastruktur memicu masalah lingkungan di kemudian hari.

“Kami rekomendasikan dua kegiatan ini. Tentu kami akan mendorong supaya APBN turut campur membantu Pemprov Kalsel agar dua proyek ini cepat selesai, tidak hanya bergantung pada APBD Kalsel. Ini kan feasibility study belum selesai, kalau FS sudah selesai, baru kami bicara anggaran,” kata Lasarus, seraya menambahkan kucuran duit pusat bisa lewat pembahasan APBN Perubahan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Resnawan mengatakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten Kotabaru, dan Tanah Bumbu telah mendanai tahapan awal pembangunan jembatan Pulau Laut. Pihaknya pun sempat mengucurkan duit APBD sebesar Rp 50 miliar. “Jembatan Pulau Laut sudah 95 persen perencanaan sesuai prosedur. Tinggal persetujuan dari Komisi Jembatan, baru APBN ini turun,” kata Rudy Resnawan.

Adapun proyek jembatan tol Batulicin-Kota Banjarbaru masih tahapan pembebasan lahan. Rudy berharap pemerintah pusat berkenan mengucurkan anggaran setelah melihat komitmen pemerintah daerah atas dua proyek tersebut. “Kita berbuat dulu, ini loh tahapan kami sudah sampai di sini. Tolong bantu Pemprov Kalsel,” kata Rudy.

DIANANTA P. SUMEDI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bersama Baznas, Berkolaborasi Menghimpun Potensi Zakat

27 hari lalu

Bersama Baznas, Berkolaborasi Menghimpun Potensi Zakat

Baznas hingga saat ini telah melakukan kolaborasi penuh dengan Lembaga Amil Zakat


Membuat Basah Gambut Area Bandara Syamsudin Noor, Cara Kalsel Cegah Karhutla

31 Agustus 2023

Sejumlah petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel berupaya memadamkan api yang membakar lahan di Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu, 21 Juni 2023. Belasan personel gabungan BPBD, Kepolisian dan Damkar swasta diterjunkan ke lokasi kebakaran yang telah menghanguskan sekitar dua hektare lahan di area ring satu Bandara Internasional Syamsudin Noor. ANTARA/Bayu Pratama S
Membuat Basah Gambut Area Bandara Syamsudin Noor, Cara Kalsel Cegah Karhutla

Kalsel melakukan pembasahan lahan dengan pembukaan pintu air di wilayah rentan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) area Bandara Syamsudin Noor.


Karhutla Landa Lahan di Kampus UIN Antasari Kalsel, 8 Hektare Hangus

27 Juli 2023

Api membakar semak belukar di lahan gambut, Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Minggu 18 Juni 2023. Cuaca panas yang melanda Provinsi Kalimantan Selatan dalam beberapa hari terakhir membuat kebakaran lahan cepat meluas bahkan hingga malam api belum bisa dipadamkan. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Karhutla Landa Lahan di Kampus UIN Antasari Kalsel, 8 Hektare Hangus

Karhutla yang terjadi pada Rabu malam, 26 Juli kemarin melanda dua wilayah area sekitar kampus negeri tersebut.


Ketua Banggar DPR: Ini Saat yang Tepat untuk Polri Berbenah

15 Oktober 2022

Sejumlah pejabat Polri tiba untuk melaksanakan shalat Jumat sebelum menuju Istana Negara di Jakarta, Jumat 14 Oktober 2022. Sebanyak 559 pejabat Polri yang terdiri dari Pati Mabes Polri, Kapolda, dan Kapolres seluruh Indonesia dikumpulkan di Istana Negara untuk menerima pengarahan dari Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Ketua Banggar DPR: Ini Saat yang Tepat untuk Polri Berbenah

Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan, ini saat yang tepat untuk Polri berbenah setelah serangkaian peristiwa yang terjadi.


DPR dan Sri Mulyani Sepakat Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen di RAPBN 2021

11 September 2020

Anggota DPR Eko Hendro Purnomo menyerahkan laporan fraksi Partai Demokrat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 7 September 2020. Rapat tersebut beragendakan menyerahkan laporan dan pengesahan hasil Panja Pembahasan RUU P2 APBN TA 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR dan Sri Mulyani Sepakat Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen di RAPBN 2021

Badan Anggaran DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5 persen pada 2021.


Badan Anggaran DPR Tegaskan Dukung Perpu Covid-19

4 Mei 2020

Warga menata paket bantuan sosial (bansos) berupa  kebutuhan pokok (sembako) dari Presiden RI untuk warga terdampak COVID-19 di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, 28 April 2020. Pemerintah menyalurkan paket bansos masing-masing sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan sebagai upaya untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama pandemi COVID-19 kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jabodetabek. TEMPO/Nita Dian
Badan Anggaran DPR Tegaskan Dukung Perpu Covid-19

Badan Anggaran DPR menegaskan mereka mendukung Perpu Covid-19.


DPR Bentuk Alat Kelengkapan Dewan, Berikut Peta Incaran Partai

9 Oktober 2019

Ilustrasi rapat di DPR. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah
DPR Bentuk Alat Kelengkapan Dewan, Berikut Peta Incaran Partai

PDIP dan Golkar memginginkan Komisi XI yang membidangi keuangan atau Badan Anggaran DPR.


2020, Belanja Pemerintah Pusat Disepakati Naik Jadi 1.683,47 T

11 September 2019

Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani. TEMPO/Dhemas Reviyanto
2020, Belanja Pemerintah Pusat Disepakati Naik Jadi 1.683,47 T

Rapat yang dihadiri Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR kemarin sepakat untuk menaikkan pagu anggaran belanja pemerintah pusat tahun 2020.


Rancangan APBN 2019 Disepakati, Ini Detailnya

11 Juli 2018

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat hadir dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 18 Mei 2018. TEMPO/Adam Prireza
Rancangan APBN 2019 Disepakati, Ini Detailnya

Pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui asumsi makro di Rancangan APBN 2019 dan target pembangunan tahun depan.


3 Komisi Belum Lapor ke Banggar, Pembahasan APBN 2018 Ditunda

23 Oktober 2017

Suasana gedung Nusantara MPR/DPR RI tengah mempersiapkan lokasi untuk acara sidang tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI dan Pidato Presiden dalam rangka penyampaian RAPBN 2018. Rabu, 16 Agustus 2017. TEMPO/Maria Fransisca.
3 Komisi Belum Lapor ke Banggar, Pembahasan APBN 2018 Ditunda

Badan Anggaran (Banggar) DPR menunda pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.