TEMPO.CO, Jakarta - Asian Development Bank (ADB) memprediksi, kebutuhan infrastruktur di Asia dan Pasifik akan melampaui US$ 22,6 triliun hingga 2030 atau US$ 1,5 triliun per tahun. Angka tersebut diperkirakan meningkat hingga lebih dari US$ 26 triliun atau US$ 1,7 triliun per tahun apabila biaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim juga diperhitungkan.
Dalam laporan bertajuk Meeting Asia’s Infrastructure Needs, ADB mengkaji kebutuhan infrastruktur dan investasi yang berfokus pada listrik, transportasi, telekomunikasi, serta air dan sanitasi secara menyeluruh. ADB juga melakukan studi mengenai kebutuhan investasi di masa yang akan datang serta mekanisme pembiayaannya.
Baca: PT PII Persero Gelar Seminar Infrastruktur
“Kebutuhan akan infrastruktur di wilayah Asia dan Pasifik jauh lebih besar daripada pasokan yang tersedia saat ini,” kata Presiden ADB Takehiko Nakao dalam rilisnya, Selasa, 28 Februari 2017. “Asia memerlukan infrastruktur baru yang akan menentukan standar kualitas, mendorong pertumbuhan ekonomi dan merespons tantangan global yang mendesak yaitu perubahan iklim.”
Takehiko berujar, berdasarkan laporan ADB itu, pembangunan infrastruktur di 45 negara yang dikaji oleh ADB naik pesat selama beberapa dekade terakhir. Pembangunan oleh 45 negara itu, menurut hasil studi ADB, telah berhasil mendorong pertumbuhan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup di negara-negara Asia Pasifik tersebut.
Baca: Pemerintah Buka Kesempatan Swasta Berinvestasi di Infrastruktur
Namun, Takehiko mengatakan, masih terdapat kesenjangan infrastruktur yang besar. Lebih dari 400 juta orang di 45 negara Asia Pasifik belum mendapatkan listrik, 300 juta orang belum mendapatkan akses air minum, serta 1,5 miliar orang belum mendapatkan akses sanitasi dasar. Banyak juga negara yang kekurangan pelabuhan, jalur kereta, dan jalan yang memadai.
“ADB akan terus bekerja sama dengan negara-negara anggotanya untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur kawasan ini. Karena sektor swasta penting untuk mengisi kesenjangan infrastruktur, ADB akan mendorong kebijakan yang ramah investasi serta reformasi regulasi dan kelembagaan untuk mengembangkan berbagai proyek yang layak bagi kerjasama publik-swasta," kata Takehiko.
ANGELINA ANJAR SAWITRI
