Kementerian PUPR Akan Bangun 30 Bendungan  

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merencanakan akan membangun 30 bendungan baru pada tahun ini. Saat ini, semua bendungan itu sedang dalam tahap konstruksi. “Saat ini desainnya masih menunggu persetujuan Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar (KNI-BB),” kata Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Imam Santoso dalam forum internasional, Sabtu, 25 Februari 2017.

Imam bicara dalam forum Network of Asian River Basin Organizations (NARBO). Saat ini, Indonesia adalah tuan rumah forum yang digelar setiap tiga tahun sekali tersebut. Indonesia, menurut dia, lebih banyak bicara terkait dengan ketahanan pangan di hadapan sejumlah negara sahabat.

Imam mengatakan anggaran yang digelontorkan untuk membangun bendungan tahun ini mencapai Rp 7 triliun. Pemerintah juga menyiapkan sembilan bendungan baru di sejumlah tempat di Indonesia.

Baca: Pansel OJK: 35 Orang Lolos Tahap Dua

Sejumlah bendungan baru itu, di antaranya Bendungan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Lausimeme di Provinsi Sumatera Utara, Bendungan Komering II di Provinsi Sumatera Selatan, dan Bendungan Bener di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Bendungan Way Apu di Provinsi Maluku, Bendungan Pamukkulu di Provinsi Sulawesi Selatan, Bendungan Baliem di Provinsi Papua, Bendungan Sidan di Provinsi Bali, dan Bendungan Temef di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dia menjelaskan, ini merupakan bagian dari program 65 bendungan di seluruh Indonesia. Pemerintah juga membangun 1 juta hektare jaringan irigasi baru. Selain itu, rehabilitasi 3 juta hektare jaringan irigasi untuk meningkatkan indeks penanaman di sejumlah lahan pertanian. “Di antara sembilan bendungan tersebut, menurut penilaian kami, yang akan siap dilelang lebih dulu adalah Bendungan Pamukkulu,” kata Imam.

Simak: Bus Angkutan Lebaran Didorong Gunakan Kapal Feri

Selama tiga hari, sejumlah negara membahas terkait dengan organisasi pengelolaan sungai. Sejumlah topik yang dibahas terkait dengan kelangkaan air, kualitas air, pengendalian banjir, pengamanan pantai, dan pemenuhan kebutuhan air baku.

NARBO dibentuk pada 2004 dan salah satu penggagasnya adalah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Forum itu merupakan wadah antarnegara untuk berbagi pengetahuan dan bertukar pengalaman mengenai manajemen SDA terpadu. Ketika pertama didirikan, NARBO hanya beranggotakan 11 negara dan kini semakin berkembang menjadi 18 negara.

“Dalam wadah ini, para anggota tidak hanya bertemu dalam kapasitasnya sebagai profesional di bidang SDA, tapi juga sebagai keluarga,” kata Basuki secara tertulis pada Jumat, 24 Februari 2017. Basuki memandang pentingnya pengelolaan air dalam menghadapi cuaca yang ekstrem dan berpotensi menimbulkan bencana alam.

AVIT HIDAYAT