Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gerilya Freeport Setelah Temui Sri Mulyani dan Jonan

image-gnews
Karyawan PT. Freeport Indonesia di kawasan Grasberg Mine, Tembagapura, Mimika, Papua, 15 Februari 2015.  PT Freeport Indonesia telah melakukan eksplorasi tambang Grassberg Mine sejak 25 tahun lalu, Sebanyak 1,5 miliar ton ore (tembaga mentah) Grassberg telah dieksplorasi Freeport. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Karyawan PT. Freeport Indonesia di kawasan Grasberg Mine, Tembagapura, Mimika, Papua, 15 Februari 2015. PT Freeport Indonesia telah melakukan eksplorasi tambang Grassberg Mine sejak 25 tahun lalu, Sebanyak 1,5 miliar ton ore (tembaga mentah) Grassberg telah dieksplorasi Freeport. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Seorang petinggi Freeport mendatangi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengambil draf berisi poin-poin penting dalam Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) hanya sehari setelah dia bertemu Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Energi Ignasius Jonan. 

Kedatangan perwakilan Freeport ini dianggap sebagai isyarat bahwa perusahaan asal Arizona, Amerika Serikat, itu setuju dengan persyaratan yang disodorkan pemerintah.

Baca : Terbelit Izin Ekspor, Freeport Nyatakan Force Majeure  

“Mereka tinggal mengajukan izin rekomendasi ekspor dan progress pembangunan smelter,” kata seorang petinggi Kementerian Energi seperti dikutip Majalah Tempo edisi Senin, 20 Februari 2017.

Baca : PT Freeport Dikabarkan ke Arbitrase, DPR Dukung Pemerintah

Dua hari berselang, harapan pemerintah tak menjadi kenyataan. Freeport tak kunjung menyerahkan permohonan rekomendasi ekspor konsentrat. Sebaliknya, Freeport ngotot ingin mengekspor konsentrat dengan tarif pajak yang mengacu dalam kontrak karya.

Ignasius Jonan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Sikap ngotot itu, kata petinggi ESDM tadi, disampaikan Vice President Legal PT Freeport Indonesia Clementino Lamury, yang mendatangi kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara di Jalan Soepomo, Jakarta Selatan, Kamis pagi hari.

Pejabat Kementerian Energi yang mengetahui kedatangan Clementino mengatakan pernyataan Freeport itu berbeda dengan sikap yang ditunjukkan dua hari sebelumnya. Freeport kali ini menginginkan IUPK dan kontrak karya tetap berlaku.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pejabat ini mengatakan permintaan Freeport sulit dipenuhi. “Tidak mungkin ada dua rezim perizinan,” ujarnya. Direktur Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Mohammad Hidayat membenarkan perubahan sikap Freeport. “Yang saya dengar seperti itu,” kata Hidayat.

Dihubungi pada Jumat pagi pekan lalu, Clementino tidak membantah kedatangannya ke Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara. Namun ia menolak pernyataannya dikutip. “Semua statement datang dari Riza (juru bicara Freeport Indonesia),” katanya. Adapun Riza mengatakan tidak mengetahui isi pertemuan. “Saya tidak mengikuti semua jadwal dan detail perundingan,” katanya melalui pesan WhatsApp.


Darmin Nasution, Menteri Koordinator Perekonomian 

Setelah Clementino mendatangi Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, pemerintah menggelar rapat di Kementerian Koordinator Perekonomian. Selain Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Direktur Jenderal Bambang Gatot Ariyono hadir di sana. Ditemui usai pertemuan, Bambang memilih irit bicara. “Kita lihat nanti,” ujarnya.

Kabar terang muncul satu hari setelah pertemuan di kantor Darmin. Kementerian Energi akhirnya memberikan rekomendasi ekspor konsentrat kepada Freeport dan Newmont Nusa Tenggara, yang kini bernama PT Amman Mineral Nusa Tenggara.

Dalam rilisnya, Kementerian Energi menerbitkan rekomendasi ekspor untuk Freeport sebesar 1,1 juta ton konsentrat tembaga. Rekomendasi ini berlaku hingga 16 Februari 2018. Berbekal rekomendasi ini, Freeport bisa mengajukan permohonan izin ekspor ke Kementerian Perdagangan.

Atas terbitnya rekomendasi tersebut, pemerintah berjanji mengawasi kemajuan pembangunan smelter.  “Apabila progress pembangunan selama enam bulan tidak sesuai komitmen, rekomendasi ekspor dapat dicabut,” begitu isi rilis Kementerian Energi.

AKBAR TRI KURNIAWAN | ROBBY IRFANI | GHOIDA RAHMAH | AYU PRIMA SANDI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Respons Sri Mulyani soal Diajukan jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK

1 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ditemui usai buka puasa bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Sri Mulyani soal Diajukan jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK

Nama Menteri Keuangan Sri Mulyani diajukan untuk menjadi saksi dalam sidang sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.


Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

11 jam lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024.


Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

11 jam lalu

Pegawai membantu wajib pajak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak secara online melalui e-Filling di Kantor KPP Pratama Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 31 Maret 2023. Kementerian Keuangan telah menerima 11,39 juta Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dari Wajib Pajak (WP) orang pribadi hingga pukul 09.00 WIB dan angka tersebut diprediksi masih akan bertambah hingga batas pelaporan SPT Tahunan berakhir yakni 31 Maret 2023 pukul 23.59 WIB. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

Ditjen Pajak membeberkan simulasi perhitungan THR dan bonus berdasarkan skema penghitungan PPh Pasal 21 terbaru yakni dengan skema TER.


Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

11 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan dari CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson. Instagram
Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu Bos Freeport pada Rabu kemarin. Ia mendiskusikan banyak hal, mulai dari perekonomian global hingga kabar pensiun.


Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

11 jam lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

Warganet ramai membicarakan pengenaan PPh pasal 21 dengan skema terbaru membuat nilai THR dan bonus pekerja langsung menciut. Benarkah?


Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

14 jam lalu

Pengendara sepeda motor melintas di kawasan Biomedical Campus BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

Terpopuler: Masuknya PIK 2 dan BSD menjadi PSN diduga terkait Pilpres, diskon tarif tol Trans Sumatera saat mudik Lebaran.


THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

15 jam lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

Stafsus Presiden Dini Purwono mengatakan pemerintah bukan pihak dalam sengketa pilpres.


Ada Dugaan Bansos untuk Menangkan Prabowo-Gibran, Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Anggaran Perlinsos Rp496 T

1 hari lalu

Warga menerima bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Presiden Joko Widodo di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah.  TEMPO/Subekti.
Ada Dugaan Bansos untuk Menangkan Prabowo-Gibran, Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Anggaran Perlinsos Rp496 T

Dari anggaran Perlinsos Rp496,8 triliun, hanya Rp75,6 triliun disalurkan untuk bansos di Kemensos. Lainnya untuk berbagai subsidi termasuk BBM


Viral Barang Bawaan Penumpang ke Luar Negeri Harus Dilaporkan, Ini Bunyi Peraturannya

2 hari lalu

Bea Cukai Kembali Tegaskan Aturan Barang Bawaan dari Luar Negeri
Viral Barang Bawaan Penumpang ke Luar Negeri Harus Dilaporkan, Ini Bunyi Peraturannya

Barang bawaan penumpang ke luar negeri harus dilaporkan agar sekembalinya ke Tanah Air tidak kena pajak impor. Ini bunyi peraturannya.


Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

Berita terpopuler bisnis pada Senin, 25 Maret 2024, dimulai dari respons Sri Mulyani Indrawati soal ramai pembahasan barang bawaan ke luar negeri.