Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PINA Berhasil Dorong Pembiayaan Awal Sembilan Tol

Editor

Saroh mutaya

image-gnews
Pekerja menggarap pembangunan tiang penyangga jalur transportasi LRT rute Cibubur-Cawang di samping Tol Jagorawi, kawasan Cibubur, Jakarta, 14 Desember 2016. Proyek LRT ini dipersiapkan sebagai penunjang penyelenggaraan Asian Games 2018. ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Pekerja menggarap pembangunan tiang penyangga jalur transportasi LRT rute Cibubur-Cawang di samping Tol Jagorawi, kawasan Cibubur, Jakarta, 14 Desember 2016. Proyek LRT ini dipersiapkan sebagai penunjang penyelenggaraan Asian Games 2018. ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan saat ini program Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) telah berhasil mendorong pembiayaan tahap awal sembilan ruas jalan tol senilai Rp70 triliun, di mana lima di antaranya adalah Tol Trans Jawa.

Hal ini diungkapkan Bambang Brodjonegoro saat acara "Financial Closing" PINA dan "Launching PPP Book 2017" di Istana Negara, Jumat, 17 Februari 2017.

"Pada pilot program PINA ini, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Taspen (Persero) memberikan pembiayaan ekuitas tahap awal kepada PT Waskita Toll Road sebesar Rp3,5 triliun sehingga total ekuitas menjadi Rp9,5 triliun dari kebutuhan Rp16 triliun," kata Bambang Brodjo.

Menurut dia, program PINA akan mendorong agar kekurangan ekuitas tersebut dapat dipenuhi di tahun ini atau awal tahun depan dengan mangajak berbagai institusi pengelola dana yang ada.

"Dengan demikian, target agar Tol Trans Jawa terhubung per akhir 2018 dapat terwujud. Untuk mengakselerasi pembangunan nasional dan juga memberi daya ungkit perekonomian," katanya.

Ketua Bappenas ini juga mengatakan bahwa pilot project ini bukanlah satu-satunya yang difasilitasi melalui PINA karena selanjutnya telah ada beberapa calon investee yang sedang dalam proses fasilitasi oleh BAPPENAS.

Bambang mengatakan pentingnya peran pemerintah dalam mendorong partisipasi swasta, terutama dana-dana kelolaan jangka panjang seperti asuransi, dan dana pensiun untuk mencapai target-target pembangunan infrastruktur nasional. "Pemanfaatan dana-dana tersebut untuk proyek-proyek infrastruktur bukan hanya menguntungkan, tetapi juga dapat menjadi salah satu alternatif investasi jangka panjang," kata mantan Menteri Keuangan ini.

Bambang mengungkapkan, diawali pada 16 Februari 2015 dalam rapat terbatas di Istana Bogor, Presiden menyadari bahwa beberapa lembaga yang memiliki dana besar memungkinkan untuk berinvestasi di bidang infrastruktur.

Kemudian dalam rapat terbatas tanggal 12 Agustus 2016 Presiden juga telah mengamanatkan kepada Menteri PPN/Kepala BAPPENAS untuk mendorong pembiayaan infrastruktur dengan investasi Non Anggaran Pemerintah.

Dorongan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Presiden pada pidato pembukaan "Indonesia Infrastructure Week" pada 9 November 2016, dengan menyebutkan bahwa Bappenas diamanatkan untuk mendorong peran swasta serta dana-dana pensiun, sehingga pembiayaan infrastruktur tidak lagi tergantung APBN. Semangat Presiden tersebut telah kami implementasikan dengan mengembangkan fasilitasi terhadap Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA).

Menteri PPN ini mengatakan bahwa program PINA didesain untuk mengisi kekurangan pendanaan proyek-proyek infrastruktur prioritas yang membutuhkan modal besar, namun tetap dinilai baik secara komersial.

Untuk dapat menjalankan proyek-proyek ini, BUMN dan swasta pengembang infrastruktur harus memiliki kecukupan modal minimum.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selama ini permodalan BUMN ditopang dan sangat tergantung kepada anggaran pemerintah melalui Penanaman Modal Negara (PMN).

Ruang fiskal APBN saat ini semakin terbatas sehingga dibutuhkan sumber-sumber non-anggaran pemerintah dengan memanfaatkan dana kelolaan jangka panjang yang setengah menganggur seperti pada dana-dana pensiun dan asuransi baik dari dalam maupun luar negeri.

Skema PINA ini melengkapi skema KPBU sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur. Meskipun KPBU melibatkan swasta, tetapi tetap masih ada unsur pemerintah karena pemerintah tetap berkomitmen untuk menyediakan layanan yang pro-rakyat dengan memegang kendali atas tarif.

Sejak adanya Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur yang merupakan pengganti Perpres 67 tahun 2005 dan perubahannya, perkembangan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU sangat pesat.

Hingga tahun 2016, proyek-proyek yang tadinya sempat terhenti pelaksanaannya, seperti PLTU Batang dan Sarana Penyediaan Air Minum Umbulan dapat terselesaikan.

Selain itu, proyek baru seperti Palapa Ring dapat dipercepat proses pelaksanaannya. Diluar ketiga proyek tersebut, masih ada 12 proyek KPBU yang sudah ditransaksikan, yang mencakup sektor jalan tol dan pengelolaan persampahan.

Dari total 12 proyek tersebut, empat proyek sedang dalam tahap konstruksi dengan nilai investasi mencapai Rp29,95 triliun, tiga proyek pada tahap perjanjian kerjasama badan usaha dengan nilai investasi Rp27,35 triliun dan lima proyek yang sedang dalam proses pengadaan dengan nilai investasi Rp44,38 triliun.

Pada 2017 ini, dalam rangka mendorong percepatan proyek KPBU, Bappenas telah menetapkan daftar rencana proyek infrastruktur atau PPP Book.

Daftar tersebut memuat satu proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha kategori siap ditawarkan dengan nilai investasi Rp1,09 trilliun dan 21 proyek kategori dalam proses penyiapan dengan total nilai investasi Rp112,23 trilliun.

Bambang berharap daftar rencana proyek tersebut dapat mengundang minat investor untuk berpartisipasi dan memberikan kepastian kepada dunia usaha bahwa proyek-proyek pemerintah yang tercantum dalam daftar proyek tersebut akan dikerjasamakan dengan swasta.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Proyek Jalan Blora Selatan-Ngawi Segera Terealisasi

8 November 2023

Proyek Jalan Blora Selatan-Ngawi Segera Terealisasi

Jalan sepanjang 10 kilometer Randublatung - Getas akan dibangun melalui inpres jalan.


Jokowi Klaim Masyarakat Minta Pembangunan Jalan Tol Ditambah

24 Juli 2023

Presiden Joko Widodo  berbincang dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat berkunjung di PT Pindad (Persero), Malang, Jawa Timur, Senin, 24 Juli 2023. Presiden Jokowi berkunjung ke PT Pindad (Persero) untuk meninjau produksi alat utama sistem senjata (alutsista) sekaligus membahas besarnya potensi ekspornya. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Jokowi Klaim Masyarakat Minta Pembangunan Jalan Tol Ditambah

Presiden Jokowi mengklaim mendapat banyak permintaan pembangunan jalan tol baru oleh masyarakat lantaran manfaatnya banyak dirasakan


Selama 2022, Rp 16,04 Triliun Disalurkan untuk Pembebasan Lahan Jalan Tol

27 Februari 2023

Ilustrasi proyek pembangunan jalan tol Depok - Antasari, Jakarta, TEMPO/Tony hartawan
Selama 2022, Rp 16,04 Triliun Disalurkan untuk Pembebasan Lahan Jalan Tol

LMAN menyalurkan Rp16,04 triliun untuk pembebasan lahan bagi pembangunan jalan tol sepanjang 2022.


Kementerian PUPR: Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 2 Siap Beroperasi

22 Januari 2023

Foto udara sejumlah kendaraan roda empat melaju di Jalan Tol Semarang-Demak Seksi II di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Kamis 22 Desember 2022. Pengoperasian jalan tol sepanjang 16,31 Km secara fungsional dan dibuka dua arah itu berlangsung 22 Desember 2022 hingga 2 Januari 2023 guna menghadapi libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 sebagai upaya mengurai kemacetan di jalur Pantura Semarang-Demak. ANTARA FOTO/Aji Styawan
Kementerian PUPR: Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 2 Siap Beroperasi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengeluarkan sertifikat laik fungsi untuk Jalan Tol Semarang - Demak Seksi 2 (KM 448+994-KM 465+000).


Jalan Tol Semarang - Demak Beroperasi Sebelum Libur Natal dan Tahun Baru 2023

8 Desember 2022

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo enggan tanggapi survei soal dirinya yang dipasangkan dengan Prabowo Subianto, Rabu, 9 November 2022.TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Jalan Tol Semarang - Demak Beroperasi Sebelum Libur Natal dan Tahun Baru 2023

Jalan Tol Semarang-Demak Seksi II ditargetkan dapat segera beroperasi untuk mengantisipasi lonjakan arus lalu lintas Nataru.


Jawaban PUPR Soal Rencana Kenaikan Tarif Jalan Tol di Tahun Ini

15 September 2022

Ilustrasi pembangunan jalan tol. dok.TEMPO
Jawaban PUPR Soal Rencana Kenaikan Tarif Jalan Tol di Tahun Ini

PUPR menyatakan hingga saat ini belum ada keputusan terbaru terkait penyesuaian tarif sejumlah ruas jalan tol.


PUPR Akan Lelang Proyek 9 Jalan Tol Senilai Rp 148,9 T

25 Juni 2022

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat meninjau persiapan jalur mudik di jalan nasional di Pulau Jawa. Foto: Istimewa
PUPR Akan Lelang Proyek 9 Jalan Tol Senilai Rp 148,9 T

PUPR mencatat terdapat 9 ruas jalan tol dengan total investasi Rp148,9 triliun yang tengah disiapkan untuk nantinya dilelang.


Warga Tanah Baru Ancam Demo Proyek Tol Cijago karena Jalan Cuma Diganti JPO

24 Februari 2022

Sebuah alat berat dioperasikan untuk meratakan lahan bekas perumahan warga yang dipersiapkan untuk jalan tol Cinere-Jagorawi di kawasan Tanah Baru, Beji, Kota Depok, Senin 30 Agustus 2021. Proyek di kawasan ini ditargetkan selesai di akhir tahun 2022. TEMPO/ Gunawan Wicaksono
Warga Tanah Baru Ancam Demo Proyek Tol Cijago karena Jalan Cuma Diganti JPO

Jalan lingkungan yang bisa dilewati kendaraan roda empat, hanya diganti dengan JPO oleh kontraktor proyek Tol Cijago Seksi 3 di wilayah Tanah Baru.


LMAN: Porsi Pembayaran Langsung Pengadaan Lahan 2021 Menjadi 57 Persen

26 Januari 2022

Ilustrasi proyek pembangunan jalan tol Depok - Antasari, Jakarta, TEMPO/Tony hartawan
LMAN: Porsi Pembayaran Langsung Pengadaan Lahan 2021 Menjadi 57 Persen

LMAN menyebutkan surat permohonan pembayaran (SPP) yang menjadi syarat pendanaan lahan pun meningkat 87,27 persen


BNI dan PT SMI Salurkan Kredit Sindikasi Rp 2,6 Triliun Bangun Tol Cijago

14 Desember 2021

Pemimpin Divisi Sindikasi & Solusi Korporasi BNI Rommel Sitompul, Pemimpin Divisi Bisnis Korporasi BNI Rudy Sihombing, Direktur Utama PT Translingkar Kita Jaya Hilman Muchsin, dan Direktur Pembiayaan dan Investasi SMI Sylvi Gani disaksikan oleh Direktur Utama SMI Edwin Syahruzad, Komisaris TLKJ Teddy Surianto, dan Komisaris TLKJ Bastillah Noor dalam acara penandatanganan kerja sama kredit sindikasi Rp2,68 triliun untuk Proyek Jalan Tol Cinere-Jagorawi (Cijago), Selasa (14/12/2021).
BNI dan PT SMI Salurkan Kredit Sindikasi Rp 2,6 Triliun Bangun Tol Cijago

Nilai pembiayaan sindikasi ini Rp 2,68 triliun dengan porsi BNI sebagai lead arranger Rp1,38 triliun dan PT SMI mencapai Rp1,3 triliun.