Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Perbaiki Indeks Kemudahan Berusaha, Ini 3 Skema Pemerintah

image-gnews
TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO/Dasril Roszandi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyiapkan tiga skema untuk memperbaiki peringkat indeks kemudahan berusaha (Ease of Doing Business). Tiga skema tersebut mencakup proses sosialisasi, perubahan yang sifatnya inkremental, dan perubahan fundamental.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan, tiga skema tersebut disiapkan lantaran tak lama lagi, Bank Dunia (World Bank) mulai menyebar survei EoDB.

“Sekarang sedang musim EoDB, sebentar lagi Bank Dunia akan membagi-bagikan kuisioner kepada para responden terkait survei tersebut,” kata Thomas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (16 Februari 2017).

Thomas menambahkan, pihaknya tidak akan mengulang kesalahan pada tahun lalu. Respon pemerintah yang kala itu kurang cepat mensosialisasikan perbaikan regulasi, membuat penilaian masyarakat belum banyak berubah.

“Padahal sudah ada sejumlah perubahan namun mereka tidak tahu, sehingga jawabannya tidak akurat,”tambahnya.

Di Jakarta dan Surabaya misalnya, prosedur dan izin transasksi tanah mulai dipangkas. Tak hanya itu, di kedua daerah itu nilai iurannya sudah mulai dikurangi, bahkan ada rencana untuk meniadakan pajak transaksi tanah.

Soal perubahan-perubahan yang sifatnya inkremental, Thomas tak terlalu memaparkan lebih detail. Dia hanya berharap, dengan perubahan tersebut, target perbaikan terhadap sepuluh komponen indeks terealisasi.

Dalam survei yang dilakukan tahun lalu, Indonesia berada di peringkat 91 lebih baik dibanding pada 2015 yang berada di peringkat 106.

Kendati secara umum menunjukkan perbaikan, namun ada sejumlah indikator yang peringkatnya masih di atas 100, beberapa indikator itu di antaranya enforcing contract (dari 171 menjadi 166), starting business (dari 167 menjadi 151), registering property (dari 123 menjadi 118), trading across border (dari 113 menjadi 108), dan paying taxes (dari 115 menjadi 104).

Sedangkan soal rencana perubahan yang sifatnya fundamental, pemerintah nampaknya membutuhkan waktu lebih lama. Bahkan, menurut Thomas, pelaksanaannya bisa saja memakan waktu bertahun-tahun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, untuk meningkatkan peringkat EoDB, pemerintah akan melakukan terobosan.

Dia menilai, tanpa melakukan terobosan atau perbaikan, posisi EoDB Indonesia belum beranjak dari tahun lalu, bahkan bisa jauh lebih buruk.

Oleh karena itu, pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin menurunkan sejumlah indikator yang nilainya masih di atas 100 ke kisaran 80 - an.

Adapun, sesuai jadwal pada 2017, Bank Dunia kembali melakukan penilaian peringkat kemudahan berusaha di Indonesia. Mekanisme survei – nya dilakukan di dua kota yakni DKI Jakarta dan Surabaya.

Secara terpisah, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, kunci utama proses deregulasi adalah koordinasi. Sejauh ini, dia melihat, kendati saat ini pemerintah sudah melakukan proses deregulasi, hal itu bukan jaminan untuk mengerek indeks kemudahan berusaha.

Masalah koordinasi bakal menentukan, pasalnya tumpang tindih regulasi itu berkaitan dengan beberapa institusi. Bisa saja, saat ini pemerintah sudah menghapus sejumlah regulasi yang dinilai menghambat investasi.

Namun, tanpa pengawasan dan koordinasi yang kuat, lembaga atau kementerian dan pemerintah daerah bisa menerbitkan regulasi baru yang kontraproduktif dengan langkah yang dilakukan pemerintah.

Terlebih, saat ini sekitar 101 daerah bakal memiliki pemimpin baru, artinya potensi munculnya regulasi baru bakal lebih besar. Situasi itu pun menurutnya bakal menjadi tantangan pemerintah dalam meningkatkan indeks kemudahan berusaha.
BISNIS.COM

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Gunakan THR secara Bijak, Terapkan 8 Langkah Ini

7 jam lalu

Ilustrasi Uang THR. Shutterstock
Gunakan THR secara Bijak, Terapkan 8 Langkah Ini

THR atau Tunjangan Hari Raya kerap habis begitu saja setelah Lebaran. Begini cara bijak menggunakan THR?


Jajaki Investasi, 30 Pimpinan Perusahaan Tiongkok Kunjungi Kantor BP Batam

20 jam lalu

Kepala BP Batam Muhammad Rudi menyampaikan rencana lanjutan pengembangan investasi Rempang Eco-city di Hotel Swissbel Batam, Senin 18 Desember 2023. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Jajaki Investasi, 30 Pimpinan Perusahaan Tiongkok Kunjungi Kantor BP Batam

Puluhan pimpinan perusahaan asal Tiongkok berkunjung ke kantor BP Batam untuk penjajakan investasi di Batam.


LinkAja Dapat Pendanaan Investasi Strategis dari Mitsui

21 jam lalu

Layanan Syariah LinkAja pada  pameran Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-8 Tahun 2021 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Oktober 2021. Tempo/Tony Hartawan
LinkAja Dapat Pendanaan Investasi Strategis dari Mitsui

Aksi korporasi BUMN dan LinkAja untuk memperkuat ekosistem dan strategi bisnis, termasuk potensi kolaborasi di dalam ekosistem BUMN.


Ini Lima Provinsi yang Menjanjikan bagi Investor

21 jam lalu

Grant Thornton Indonesia menggelar konferensi pers di Jakarta Selatan, Rabu, 27 Maret 2024. Organisasi global itu mengungkap lima provinsi yang menjanjikan bagi investor, yakni Kalimantan Timur, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Jawa Barat, dan Riau. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Ini Lima Provinsi yang Menjanjikan bagi Investor

Grant Thornton Indonesia menyebut lima provinsi unggulan yang memiliki potensi menjanjikan untuk investasi.


Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan dari CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson. Instagram
Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu Bos Freeport pada Rabu kemarin. Ia mendiskusikan banyak hal, mulai dari perekonomian global hingga kabar pensiun.


Deputi BKPM Beberkan Awal Mula Masuknya PIK 2 dan BSD sebagai PSN Jokowi

1 hari lalu

Pengendara melintas di depan landmark BSD CITY Jalan Raya Serpong, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Deputi BKPM Beberkan Awal Mula Masuknya PIK 2 dan BSD sebagai PSN Jokowi

Deputi BKPM Nurul Ichwan buka suara perihal awal mula masuknya pengembangan kawasan PIK 2 dan BSD ke dalam PSN baru.


CIMB Niaga Dorong Masyarakat Giat Investasi dengan Dana Mulai Rp 10 Ribu

1 hari lalu

Direktur Consumer Banking CIMB Niaga Noviady Wahyudi (tengah) menyampaikan paparan bersama  Head of Region Jawa Barat dan Jawa Tengah CIMB Niaga Andiko Manik (kiri) dan Presiden Direktur CIMB Niaga Auto Finance/CNAF Ristiawan Suherman (kanan) di sela-sela acara Buka Bersama dan Silaturahmi Media dengan CIMB Niaga di Solo, Jawa Tengah, Rabu, 27 Maret 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
CIMB Niaga Dorong Masyarakat Giat Investasi dengan Dana Mulai Rp 10 Ribu

CIMB Niaga mendorong masyarakat untuk giat berinvestasi, salah satunya dengan menempatkan dana dengan nominal paling terjangkau mulai dari Rp 10 ribu.


BKPM Sebut Perusahaan AS Tertarik Pakai Perut Bumi Indonesia untuk Carbon Capture and Storage

1 hari lalu

Teknologi Carbon Capture and Storage. ftmm.unair.ac.id
BKPM Sebut Perusahaan AS Tertarik Pakai Perut Bumi Indonesia untuk Carbon Capture and Storage

Perusahaan minyak dan gas dari Singapura dan Amerika sudah tertarik berinvestasi ke carbon capture and storage (CSS) di Indonesia.


Kerugian Akibat Investasi Bodong pada 2017-2023 Tembus Rp 139,67 Triliun, Begini Penjelasan OJK

1 hari lalu

Ilustrasi OJK / Otoritas Jasa Keuangan. Tempo/Tony Hartawan
Kerugian Akibat Investasi Bodong pada 2017-2023 Tembus Rp 139,67 Triliun, Begini Penjelasan OJK

OJK mencatat nilai kerugian masyarakat Indonesia akibat investasi bodong sebesar Rp 139,67 triliun sejak tahun 2017 hingga tahun 2023.


Pemerintah Alokasikan Pembiayaan Investasi Rp 176,2 Triliun, Sri Mulyani: Mayoritas untuk Infrastruktur

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Pemerintah Alokasikan Pembiayaan Investasi Rp 176,2 Triliun, Sri Mulyani: Mayoritas untuk Infrastruktur

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pembiayaan investasi ini mayoritas ditujukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur.