TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menyatakan masih ada kendala dalam pengerjaan proyek kereta api di wilayahnya. Menurut dia, ada dua persoalan yang menjadi perhatian pemerintah daerah, yaitu soal jaminan resiko politik dan izin pinjam pakai kawasan hutan.
"Beliau (Presiden Joko Widodo) tanya masalahnya di mana, kan sudah sembilan tahun," kata Gubernur Sugianto di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 14 Februari 2017. Dari hasil rapat terbatas, lanjutnya, Presiden Jokowi meminta kepada Kementerian Perhubungan agar jalur rel kereta api Kalimantan Tengah - Kalimantan Timur bisa tersambung.
Baca Juga: Bangun Rel, Kalimantan Tengah Minta Surat Jaminan Politik
Pemerintah berencana membangun moda transportasi kereta di luar Pulau Jawa, diantaranya di Kalimantan Tengah. Pembangunan jalur kereta ini bagian dari proyek strategis nasional. Khusus Kalimantan Tengah, jalur yang akan dipakai Purukcahu – Bangkuang. Sugianto mengklaim sudah ada investor asal Cina yang tertarik berinvestasi di ruas tersebut.
Pada kesempatan terpisah, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menuturkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sudah mengajukan izin pinjam-pakai di kawasan hutan tanaman industri. Menurut dia, ada delapan kawasan hutan dengan status tanaman industri dan enam konsesi milik pertambangan. "Sekarang sedang dilakukan proses klarifikasi," kata dia.
Siti mengatakan bila proses klarifikasi sudah dilakukan maka proyek kereta api di Kalimantan Tengah sudah bisa berjalan. "Kalau hasil klarifikasi selesai sudah tidak ada masalah," ucapnya.
Simak: Oleh-oleh Menteri Susi dari Ceko
Sedangkan Menteri Perhubungan Budi Karya masih akan mendalami persoalan jaminan resiko politik yang di maksud oleh Gubernur Sugianto. "Kami mau klarifikasi, apakah jaminan (politik) pemerintah pusat atau kah jaminan uang. Kalau jaminan uang kan tidak bisa," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada para pembantunya agar memperhatikan pengerjaan proyek startegis nasional di daerah yang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Hal itu ia sampaikan dalam rapat terbatas tentang evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas di Kalimantan Tengah.
"Saya minta diperkuat koordinasi sinergi dengan para gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah," kata Presiden Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa 14 Februari 2017. Jokowi meminta setiap kementerian atau lembaga memperhatikan pelaksanaan proyek strategis nasional di daerah sesuai dengan rencana
ADITYA BUDIMAN
