TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat mendesak agar penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) menjangkau masyarakat pedalaman terutama dengan akses bank yang terbatas. Anggota Komisi Perbankan (Komisi XI) Dewan Perwakilan Rakyat Misbakhun mengatakan pola kredit super mikro akan menjadi solusi pemerataan kesejahteraan. "Seringkali kita hadapi masalah teknis. Ada yang feasible menerima KUR, tapi tidak bankable," katanya saat rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 14 Februari 2017.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat tingkat inklusi keuangan masyarakat tahun 2016 meningkat dibandingkan tahun 2013, masing-masing yaitu 67,82 persen dari 59,74 persen. Kendati demikian, kata Misbakhun, bank lebih tertarik menyalurkan kredit besar ketimbang memperluas akses tersebut ke debitur.
Baca: Jokowi Minta Sistem Kredit Usaha Rakyat Diperbaiki
Anggota Komisi dari Wilgo Zainar mengatakan KUR seharusnya dapat menghilangkan praktik renternir dan tengkulak di pasar. Sayangnya bank belum mampu menyediakan pinjaman yang langsung menyasar ke usaha dengan modal sangat kecil. "Rentenir langsung lihat usahanya, bank tidak. Jadi perlu ada tambahan aturan yang disesuaikan dengan kebijakan lokal," kata dia.
Kementerian Keuangan melalui Pusat Investasi Pemerintah merancang kembali skema kredit bagi usaha mikro dengan pinjaman di bawah plafon yang ditetapkan dalam KUR. Kredit super mikro ini untuk menyasar pelaku usaha super mikro sehingga dapat disalurkan melalui koperasi, bank pembangunan daerah, serta modal ventura.
Pada KUR, plafon pinjaman mikro setiap akad sebesar Rp 25 juta, atau per debitur maksimal Rp 75 juta. Sedangkan total dan plafon kredit ritel per akadnya sebesar Rp 500 juta. Hingga saat ini, penyaluran KUR mikro mencapai Rp 65,5 triliun, KUR ritel Rp 28,6 triliun, dan KUR penempatan TKI sebesar Rp 177 miliar.
Simak: Dirjen Pajak Luncurkan Aplikasi Buka Rahasia Bank
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan timnya harus menghitung jumlah pelaku usaha super mikro yang tersebar di berbagai wilayah. Pemerintah menyediakan Rp 1,5 triliun untuk subsidi kredit super mikro pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. "Kalau desainnya sudah firm, bagaimana bisa menyalurkan dana kepada kelompok lebih rendah dari KUR, tapi tetap menjaga kemampuan agar dananya tetap bergulir," katanya.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah tidak membatasi bank penyalur kredit rakyat asalkan tingkat kredit bermasalahnya di bawah 5 persen secara total dan pada portofolio kredit. Pemerintah menyediakan plafon penyaluran kredit usaha rakyat tahun ini sebesar Rp 110 triliun.
Darmin mengusulkan pembuatan kartu kredit sementara dengan pilihan pinjaman yang variatif. Kartu tersebut berisi data debitur dengan usaha yang lebih spesifik, misalnya peternak dengan masa panen 5 bulan sekali, dan dapat digunakan berulang kali. Dengan demikian, peminjam tak perlu menanggung beban bunga hingga 9 bulan per tahun. "Sehingga mereka keuntungannya banyak, tak perlu pinjam setahun. Kalau setahun bunganya lumayan," kata Darmin.
Baca: Freeport Sudah Bisa Ekspor Konsentrat Lagi
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad mengatakan pemerintah telah menyediakan berbagai akses pinjaman bagi masyarakat tak terjangkau bank, yaitu melalui teknologi finansial, dan kredit bergulir. Pemerintah daerah, juga menyalurkan kredit super mikro dengan plafon Rp200-300 ribu. "Itu juga bisa melalui produk yang dikeluarkan Pemda, lembaga keuangan mikro atau bank perkreditan rakyat," katanya.
PUTRI ADITYOWATI
