Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Indef Sebut Indonesia Alami Deindustrialisasi Dini  

Editor

Abdul Malik

image-gnews
Diskusi Solusi Ekonomi digelar INDEF di Veteran Resto, Jakarta, 30 Mei 2016. TEMPO/Lucky Ramadhan
Diskusi Solusi Ekonomi digelar INDEF di Veteran Resto, Jakarta, 30 Mei 2016. TEMPO/Lucky Ramadhan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai Indonesia saat ini tengah mengalami deindustrialisasi yang terlalu dini. Sebaliknya, sektor jasa yang mengalami pertumbuhan dipandang hanya mendukung industri luar negeri.

"Peranan industri Indonesia sudah mencapai titik nadir, bahkan paling rendah selama dua dekade terakhir," kata peneliti Indef, Ahmad Heri Firdaus, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 9 Februari 2017.

Baca: Pemerintah Ambil Alih Pengelolaan Migas dari Chevron

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik dan Kementerian Perdagangan menyatakan tren ekspor sektor industri tumbuh negatif sebesar 2,59 persen pada 2016 dibanding 2015. Sejalan dengan itu, impor bahan baku dan penolong serta barang modal ikut seret, masing-masing turun 8,6 persen dan 11,8 persen pada periode yang sama.

Dari catatan Indef, ekonomi Indonesia saat ini didominasi sektor nontradable, seperti jasa, hingga 59 persen. Sedangkan sektor tradable, seperti industri pengolahan, pertanian, pertambangan, dan penggalian, hanya menyumbang 41 persen terhadap produk domestik bruto.

Pertumbuhan sektor jasa, menurut Heri, adalah hal wajar, tapi diharapkan mampu mendukung industri manufaktur dalam negeri. "Kenyataannya, sebagian besar subsektor industri manufaktur (besar dan sedang) justru mengalami penurunan pertumbuhan produksi pada kuartal keempat 2016 secara tahunan," ucapnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Pemerintah Hentikan Sementara Impor Daging Kerbau Asal India

Konsumsi rumah tangga pada 2016 meningkat dari tahun sebelumnya, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 5,02 persen pada periode tersebut. "Namun hal tersebut diikuti impor barang konsumsi yang juga ikut meningkat 13,75 persen pada 2016 dari 2015."

Sektor jasa yang tumbuh, seperti transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, ujar Heri, ternyata lebih banyak untuk mendukung industri manufaktur luar negeri ketimbang industri dalam negeri. "Situasi inilah yang membuat deindustrialisasi terjadi terlalu dini atau dominasi sektor jasa tumbuh terlalu cepat," tutur Heri.

Heri mengatakan deindustrialisasi dini tersebut terjadi karena pemerintah belum mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk proses penciptaan nilai tambah dan perluasan lapangan kerja yang optimal.

FAJAR PEBRIANTO


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

29 hari lalu

Didin S Damanhuri. dok.IPB
Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

Ekonom Indef, Didin S. Damanhuri sangat prihatin atas dugaan korupsi yang terendus di lingkaran LPEI. Padahal, kata dia, ekspor adalah andalan pemerintahan Jokowi


Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

29 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  TEMPO/Tony Hartawan
Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

Kebijakan PPN di Tanah Air diatur dalam Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).


Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

30 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Kenaikan PPN di awal 2025 dikhawatirkan akan mempengaruhi daya beli masyarakat. TEMPO/Tony Hartawan
Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus membandingkan besaran tarif PPN di Asia Tenggara.


Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

30 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Pemerintah akan kembali menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1 persen menjadi 12%, yang mulai berlaku pada tahun depan atau per 1 Januari 2025.  TEMPO/Tony Hartawan
Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

Indef menyatakan penjual akan reaktif terhadap kenaikan PPN.


PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

30 hari lalu

Porter mengangkut sekarung pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024.  Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  TEMPO/Tony Hartawan
PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

Indef membeberkan dampak kenaikan pajak pertabambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen.


Ekonom Ungkap Kriteria Ideal Menkeu Pengganti Sri Mulyani: Tidak Yes Man

42 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN 2023 defisit sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara penerimaan negara ditutup pada angka Rp2.774,3 triliun atau 105,2 persen dari target, yang terdiri dari perpajakan Rp2.155,4 triliun dan PNBP Rp605,9 triliun dan hibah Rp13 triliun. Tempo/Tony Hartawan
Ekonom Ungkap Kriteria Ideal Menkeu Pengganti Sri Mulyani: Tidak Yes Man

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengungkapkan kriteria ideal Menkeu seperti apa yang dibutuhkan oleh Indonesia di masa mendatang.


Terkini: Ramai-ramai tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Harga Bitcoin Tembus Rekor Rp 1 Miliar

44 hari lalu

Dua siswa membawa tempat berisi makan saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Terkini: Ramai-ramai tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Harga Bitcoin Tembus Rekor Rp 1 Miliar

Ekonom senior UI Faisal Basri menentang rencana penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran.


Ekonom Indef Beberkan Penyebab Harga Pangan Naik, Mulai dari Pemilu hingga Ramadan

44 hari lalu

Aviliani. TEMPO/ Arnold Simanjuntak
Ekonom Indef Beberkan Penyebab Harga Pangan Naik, Mulai dari Pemilu hingga Ramadan

Ekonom senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Aviliani membeberkan sejumlah faktor penyebab naiknya harga kebutuhan pokok,


Makan Siang Gratis Akan Gunakan Dana BOS, Pengamat Ekonomi Sebut Bisa Begini Dampaknya

47 hari lalu

Sejumlah siswa menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Makan Siang Gratis Akan Gunakan Dana BOS, Pengamat Ekonomi Sebut Bisa Begini Dampaknya

Para ekonom mengkritisi penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran. Jika dipaksa menggunakan, apa dampaknya?


Anggota Timses Prabowo-Gibran Diangkat Jadi Komisaris BUMN Menuai Kritikan

53 hari lalu

Sejumlah tamu beraktivitas di dekat logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis 2 Juli 2020. Kementerian BUMN meluncurkan logo baru pada Rabu (1/7) yang menjadi simbolisasi dari visi dan misi kementerian maupun seluruh BUMN dalam menatap era kekinian yang penuh tantangan sekaligus kesempatan. ANATAR FOTO/Aprillio Akbar
Anggota Timses Prabowo-Gibran Diangkat Jadi Komisaris BUMN Menuai Kritikan

Anggota TKN Prabowo-Gibran diberi jabatan komisaris BUMN menuai sejumlah kritikan. Apa saja kritikannya?