Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Diminta Benahi Sejumlah Daerah Penyumbang Inflasi

image-gnews
Pedagang merapihkan bawang merah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, 1 Februari 2016. Menurut Badan Pusat Statistuk Nasional inflasi Januari 2016 sebesar 0,51 persen, kelompok bahan makanan menjadi komponen pembentuk inflasi tertinggi pada Januari yaitu 2,2 persen. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Pedagang merapihkan bawang merah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, 1 Februari 2016. Menurut Badan Pusat Statistuk Nasional inflasi Januari 2016 sebesar 0,51 persen, kelompok bahan makanan menjadi komponen pembentuk inflasi tertinggi pada Januari yaitu 2,2 persen. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) meminta pemerintah membenahi sejumlah daerah yang menjadi penyumbang inflasi nasional. Pasalnya, daerah-daerah tersebut selalu mencatat inflasi yang lebih tinggi ketimbang inflasi nasional dari tahun ke tahun.

Baca: Inflasi 2016 Terendah Sejak 2010

"Ada beberapa daerah di Indonesia yang selalu menjadi langganan inflasi di atas inflasi nasional. Daerah-daerah tersebut adalah Pangkalpinang, Bandar Lampung, Palembang, Pematangsiantar, dan Tanjung Pandan," kata peneliti Indef, Abdul Manap Pulungan, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 9 Februari 2017.

Badan Pusat Statistik sebelumnya merilis, laju untuk inflasi pada Desember 2016 mencapai 3,02 persen secara year-on-year (YOY) dan 0,42 persen month-to-month (MTM). Sedangkan dalam survei yang diadakan Bloomberg terhadap delapan ekonom, inflasi pada periode yang sama mencapai 0,45 persen secara MTM dan 3,04 persen YOY.

Baca: KenaikanTarif Listrik Bakal Picu Inflasi 4,6 Persen

Kementerian Keuangan sendiri telah menargetkan penurunan inflasi hingga 3,5 persen pada 2018 dengan menjaga inflasi tahun 2017 sebesar 4 persen. "Jadi, kalau ingin menurunkan inflasi, fokus lebih dulu ke daerah-daerah tersebut."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam catatan Indef, inflasi secara umum memang masih berada di bawah 4 persen. Namun pertumbuhan inflasi barang bergejolak masih bergerak sangat liar di level 5,92 persen pada Desember 2016. "Ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah," ucap Abdul.

Abdul juga menyoroti tren dari laju inflasi barang bergejolak yang selalu melebihi pertumbuhan upah nominal. Inflasi barang bergejolak pada Desember 2016 sebesar 5,92 persen dengan pertumbuhan upah nominal hanya 3,49 persen. Sedangkan pada November 2016, inflasi barang bergejolak mencapai 9,14 persen dengan pertumbuhan upah nominal 3,47 persen.

Tren tersebut, menurut Abdul, akan membuat daya beli masyarakat turun, sehingga konsumsi masyarakat pun ikut terseret. "Pertumbuhan ekonomi dipastikan akan terpengaruh, khususnya di sektor konsumsi rumah tangga," tuturnya.

FAJAR PEBRIANTO | ALI HIDAYAT


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ekonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

2 hari lalu

Konflik Iran dengan Israel berisiko mengancam ketahanan energi Tanah Air.
Ekonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

Meski tidak bersinggungan secara langsung dengan komoditas pangan Indonesia, namun konflik Iran-Israel bisa menggoncang logistik dunia.


Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel, Ekonom: Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Produktif

3 hari lalu

Konflik Iran dengan Israel berisiko mengancam ketahanan energi Tanah Air.
Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel, Ekonom: Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Produktif

Di tengah konflik Iran-Israel, pemerintah mesti memprioritaskan anggaran yang bisa membangkitkan sektor bisnis lebih produktif.


Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

34 hari lalu

Didin S Damanhuri. dok.IPB
Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

Ekonom Indef, Didin S. Damanhuri sangat prihatin atas dugaan korupsi yang terendus di lingkaran LPEI. Padahal, kata dia, ekspor adalah andalan pemerintahan Jokowi


Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

34 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  TEMPO/Tony Hartawan
Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

Kebijakan PPN di Tanah Air diatur dalam Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).


Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

35 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Kenaikan PPN di awal 2025 dikhawatirkan akan mempengaruhi daya beli masyarakat. TEMPO/Tony Hartawan
Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus membandingkan besaran tarif PPN di Asia Tenggara.


Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

35 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Pemerintah akan kembali menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1 persen menjadi 12%, yang mulai berlaku pada tahun depan atau per 1 Januari 2025.  TEMPO/Tony Hartawan
Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

Indef menyatakan penjual akan reaktif terhadap kenaikan PPN.


PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

35 hari lalu

Porter mengangkut sekarung pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024.  Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  TEMPO/Tony Hartawan
PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

Indef membeberkan dampak kenaikan pajak pertabambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen.


Ekonom Ungkap Kriteria Ideal Menkeu Pengganti Sri Mulyani: Tidak Yes Man

48 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN 2023 defisit sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara penerimaan negara ditutup pada angka Rp2.774,3 triliun atau 105,2 persen dari target, yang terdiri dari perpajakan Rp2.155,4 triliun dan PNBP Rp605,9 triliun dan hibah Rp13 triliun. Tempo/Tony Hartawan
Ekonom Ungkap Kriteria Ideal Menkeu Pengganti Sri Mulyani: Tidak Yes Man

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengungkapkan kriteria ideal Menkeu seperti apa yang dibutuhkan oleh Indonesia di masa mendatang.


Terkini: Ramai-ramai tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Harga Bitcoin Tembus Rekor Rp 1 Miliar

49 hari lalu

Dua siswa membawa tempat berisi makan saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Terkini: Ramai-ramai tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Harga Bitcoin Tembus Rekor Rp 1 Miliar

Ekonom senior UI Faisal Basri menentang rencana penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran.


Ekonom Indef Beberkan Penyebab Harga Pangan Naik, Mulai dari Pemilu hingga Ramadan

49 hari lalu

Aviliani. TEMPO/ Arnold Simanjuntak
Ekonom Indef Beberkan Penyebab Harga Pangan Naik, Mulai dari Pemilu hingga Ramadan

Ekonom senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Aviliani membeberkan sejumlah faktor penyebab naiknya harga kebutuhan pokok,