TEMPO.CO, BANDUNG - Direktur Utama Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan lembaganya masih mengevaluasi rencana pendanaan pembangunan Bandar Udara Kertajati di Majalengka lewat skema reksa dana penempatan terbatas (RDPT).
“Saat ini yang diajukan kepada kami dalam skema RDPT, di mana kami salah satu investornya. Kami belum memutuskan,” kata Agus di Bandung, Rabu, 8 Februari 2017.
Baca: Proyek Bandara Kertajati Diprediksi Mundur Setahun
Menurut Agus, selama ini BPJS Ketenagakerjaan juga sudah melakukan pembiayaan infrastruktur tidak langsung dalam berbagai skema. Totalnya, kata dia, mencapai Rp 49 triliun dalam bentuk surat berharga negara, obligasi BUMN, saham perusahaan yang terkait aktivitas di infrastruktur, serta reksa dana.
“Pada prinsipnya ini salah satu arahan kebijakan investasi kami untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Agus.
Pemerintah memang akan melibatkan BUMN untuk mendanai proyek bandara internasional Jawa Barat ini. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah menyetujui pendanaan proyek ini akan menggunakan investasi reksa dana. BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu investornya.
Baca: Tolak Pembangunan Bandara Kertajati, 3 Petani Jadi Tersangka
PT Danareksa (Persero) tengah menyusun skema pembiayaan menjadi convertible bond dan menyiapkan underwriter pembiayaan. Dengan skema pembiayaan itu, kata Budi, pemerintah tidak perlu keluar duit lagi untuk membiayai pembangunan sisi darat bandara pada tahap pertama. Nantinya, dengan menggunakan konsep pembiayaan convertible bond, investasi atau saham BPJS Ketenagakerjaan bisa dijual kepada badan usaha milik negara pengelola bandara.
Pendanaan pembangunan seluruh bagian terminal udara Bandara Kertajati Rp 2,1 triliun dipatok berasal dari ekuitas PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Rp 1,47 triliun sebagai hitungan setoran modal investor. Sisanya, Rp 630 miliar, akan diperoleh dari pinjaman. Ekuitas tersebut berasal dari setoran modal pemerintah provinsi, RDPT, serta 2 persen dari setoran modal PT Jasa Sarana.
Direktur Utama PT BIJB Virda Dimas Ekaputra mengatakan RDPT untuk pembiayaan konstruksi sisi darat Bandara Kertajati dijadwalkan akan dirilis pada Maret ini. “Nama produknya Dana Reksa Infrastruktur Dirgantara 1,” katanya di Bandung, akhir Januari lalu.
Penerbitan RDPT itu dilakukan bersama Dana Reksa Investment Management dengan nilai satu lembarnya Rp 1.000. “Ini reksa dana pada equity, pada modal, bukan pinjaman. Tenornya 5 tahun.” Menurut Virda, Reksa Dana Infrastruktur Dirgantara itu untuk memodali sebagian pembiayaan untuk pengembangan Bandara Kertajati tahap pertama. “Totalnya ekuivalen sampai Rp 1,5 triliun.”
Virda mengatakan saat ini izin Otoritas Jasa Keuangan untuk penerbitan reksa dana itu sudah dikantongi. “Sekarang kami mau memproses pendaftarannya. Nanti kami akan ekspose lebih detail produknya,” katanya.
Kendati demikian, Virda mengaku saat ini masih membahas nilai maksimal pembelian minimum lembaran reksa dana yang diperbolehkan untuk masing-masing perusahaan yang berminat. “Karena ini RDPT, pembelian minimum harus diatur,” katanya.
Dia mengaku, dalam diskusi kelompok terarah (FGD) terakhir dengan berbagai lembaga keuangan, usul nilai minimal pembelian Rp 100 miliar masih dinilai terlalu mahal. “Banyak yang keberatan. Kami akan review lagi berapa minimum per satu perusahaannya karena RDPT itu ada maksimalnya berapa peserta,” kata Virda.
AHMAD FIKRI (BANDUNG) | PRAGA UTAMA
