Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sri Mulyani Pilih Beberapa Opsi Proyek LRT  

image-gnews
Presiden Jokowi (kedua dari kanan), berbincang dengan Menkeu Sri Mulyani Indrawati (kanan),saat pengarahan Tax Amnesty di Istana Negara, 28 Juli 2016. Terlihat di belakang, Menko Perekonomian Darmin Nasution, dan Menkopolhukam Wiranto. TEMPO/Aditia Noviansyah
Presiden Jokowi (kedua dari kanan), berbincang dengan Menkeu Sri Mulyani Indrawati (kanan),saat pengarahan Tax Amnesty di Istana Negara, 28 Juli 2016. Terlihat di belakang, Menko Perekonomian Darmin Nasution, dan Menkopolhukam Wiranto. TEMPO/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah sedang menggodok skema pendanaan pembangunan proyek light rapid transit (LRT). Hal ini dilakukan untuk memastikan proyek dapat berjalan dan selesai sesuai dengan tenggat yang ditentukan. “Ada beberapa opsi,” kata dia seusai rapat di kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Selasa, 7 Februari 2017.

Baca: PDB Perikanan Melambat, Dua Hal Ini Pemicunya

Aneka opsi itu, Sri menjelaskan, antara lain pembentukan konsorsium yang bisa didukung penjaminan pemerintah, tambahan modal kepada konsorsium Adhi Karya, atau PSO (public service obligation). “Dalam bentuk PSO, pemerintah menjamin pengembalian dana investasinya,” ujarnya.

Saat ini, ada dua proyek LRT garapan pemerintah pusat yang berlokasi di Palembang dan Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek). Nilai kedua megaproyek LRT yang secara total lebih dari Rp 30 triliun itu belakangan menimbulkan masalah. Pasalnya, dana negara tidak cukup menanggung seluruh biaya proyek.

Padahal, berdasarkan peraturan presiden yang ada, keduanya harus dilaksanakan menggunakan APBN. Proyek LRT Palembang dibangun untuk mendukung perhelatan Asian Games pada Agustus 2018. Proyek senilai Rp 12 triliun ini digarap BUMN PT Waskita Karya Tbk. Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim proyek tersebut tidak terhambat masalah pembiayaan.

Baca: Bantuan Non Tunai ke 1,4 Juta Keluarga Mulai Disalurkan

Dengan demikian, kata dia, pengerjaan proyek masih berjalan dan bisa selesai sebelum Asian Games. Sementara itu, proyek LRT Jabodebek yang dikerjakan PT Adhi Karya terhambat masalah pendanaan. “Makanya kami sedang pertimbangkan sejumlah opsi.” Pilihan opsi itu, kata Luhut, bisa dikombinasikan sehingga target penyelesaian proyek LRT Jabodebek pada kuartal I 2019 bisa terkejar.

Baca: Jokowi Minta Sistem Kredit Usaha Rakyat Diperbaiki

“Kami mencari cara bagaimana agar pendanaan ini dari PSO jalan, dari penjaminan juga jalan, kemudian lebih fleksibel kepada investor.” Dengan skema itu, menurut dia, Adhi Karya tak hanya berperan sebagai kontraktor, tapi juga investor.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan selaku penanggung jawab proyek telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar proyek menggunakan anggaran tahun jamak selama 10 tahun.

Skemanya, penggarap proyek menalangi biaya di awal. Pemerintah juga tengah mempertimbangkan kemungkinan melibatkan perusahaan pembiayaan milik negara.

Pembangunan LRT Jabodebek dibagi menjadi dua tahap dengan setiap tahapan terdiri atas tiga lintas pelayanan, yakni tahap pertama meliputi lintas layanan Cibubur-Cawang, Bekasi Timur-Cawang, dan Cawang-Dukuh Atas. Adapun tahap dua lintas pelayanan Cibubur-Bogor, lalu Dukuh Atas-Palmerah-Senayan, dan Palmerah-Grogol. 

Kendala Pembiayaan juga dihadapi PT Jakarta Propertindo (Jakpro), BUMD Provinsi DKI Jakarta yang menjadi penanggung jawab proyek LRT lainnya yang berlokasi di Kelapa Gading dan Rawamangun, Jakarta Timur.

Jakpro mengakui mengalami kekurangan dana sekitar Rp 2 triliun untuk penyelesaian proyek LRT senilai Rp 5,2 triliun plus proyek renovasi kompleks velodrome Jakarta yang menjadi salah satu arena Asian Games 2018.

Senin lalu, Presiden Joko Widodo memutuskan target penyelesaian proyek LRT Jabodebek yang seharusnya pada 2018 diundur ke kuartal I 2019. Presiden tak menyebutkan alasan pengunduran tersebut. “Kita memang belum punya pengalaman di pembangunan LRT, MRT, ataupun kereta cepat. Saya harapkan, dari pembangunan pertama ini, kita mendapatkan pembelajaran, alih teknologi, untuk manfaat ke depan,” ujar Jokowi. 

DESTRIANITA | ISTMAN M.P. | PRAGA UTAMA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

3 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?


Alasan Kubu Anies Minta MK Hadirkan Sri Mulyani, Risma, Zulhas, hingga Airlangga

6 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Konferensi Pers: PDB Kuartal III 2023 serta Stimulus Fiskal di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin, 6 November 2023. Pemerintah menyiapkan sejumlah paket kebijakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, di antaranya bantuan pangan sampai akhir tahun dan 2024, insentif untuk sektor perumahan sampai tahun depan hingga insentif renovasi rumah bagi masyarakat miskin. TEMPO/Tony Hartawan
Alasan Kubu Anies Minta MK Hadirkan Sri Mulyani, Risma, Zulhas, hingga Airlangga

Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin meminta MK memanggil Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Perdagangan, dan Menko Perekonomian sebagai saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.


Jawaban Ketua MK Saat Kubu Anies dan Ganjar Minta Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

7 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin, 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Jawaban Ketua MK Saat Kubu Anies dan Ganjar Minta Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kedua tim hukum dari paslon 01 Anies-Muhaimin dan paslon 03 Ganjar-Mahfud sama-sama meminta MK untuk memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini sebagai saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres.


Respons Sri Mulyani soal Diajukan jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK

16 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ditemui usai buka puasa bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Sri Mulyani soal Diajukan jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK

Nama Menteri Keuangan Sri Mulyani diajukan untuk menjadi saksi dalam sidang sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.


Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

1 hari lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024.


Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

1 hari lalu

Pegawai membantu wajib pajak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak secara online melalui e-Filling di Kantor KPP Pratama Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 31 Maret 2023. Kementerian Keuangan telah menerima 11,39 juta Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dari Wajib Pajak (WP) orang pribadi hingga pukul 09.00 WIB dan angka tersebut diprediksi masih akan bertambah hingga batas pelaporan SPT Tahunan berakhir yakni 31 Maret 2023 pukul 23.59 WIB. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

Ditjen Pajak membeberkan simulasi perhitungan THR dan bonus berdasarkan skema penghitungan PPh Pasal 21 terbaru yakni dengan skema TER.


Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan dari CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson. Instagram
Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu Bos Freeport pada Rabu kemarin. Ia mendiskusikan banyak hal, mulai dari perekonomian global hingga kabar pensiun.


Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

1 hari lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

Warganet ramai membicarakan pengenaan PPh pasal 21 dengan skema terbaru membuat nilai THR dan bonus pekerja langsung menciut. Benarkah?


Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

1 hari lalu

Pengendara sepeda motor melintas di kawasan Biomedical Campus BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

Terpopuler: Masuknya PIK 2 dan BSD menjadi PSN diduga terkait Pilpres, diskon tarif tol Trans Sumatera saat mudik Lebaran.


THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

1 hari lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

Stafsus Presiden Dini Purwono mengatakan pemerintah bukan pihak dalam sengketa pilpres.