Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pasokan Mete Terbatas, Pemerintah Diminta Bikin Regulasi

image-gnews
Jambu mete alias jambu monyet (Anacardium occidentale). TEMPO/Abdi Purmono
Jambu mete alias jambu monyet (Anacardium occidentale). TEMPO/Abdi Purmono
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kalangan pengusaha pengolahan kacang mete yang tergabung dalam Perkumpulan Mete Indonesia (Permetin) meminta pemerintah membuat kebijakan atau regulasi untuk melindungi komoditas mete mengingat pasokan mete dalam negeri sangat kurang.

Ketua Umum Permetin, Loddy Gunadi mengatakan komoditas kacang mete selama ini kurang diperhatikan, padahal mete merupakan produk yang cukup seksi bagi industri dalam negeri.

Kebutuhan raw material atau mete mentah untuk diolah industri yakni sekitar 120.000 ton/tahun saat ini, tetapi panen mete hanya mampu memproduksi sekitar 100.000 ton/tahun, yang 50% di antaranya dijual langsung ke luar negeri terutama ke India dan Vietnam. Padahal India kini sudah mampu memproduksi mete mentah hingga 700.000 ton/tahun.

"Jadi selama ini tidak ada pembatasan ekspor produk mentah, padahal jika diolah sendiri di sini akan menghasilkan nilai tambah, bahkan industri mikro kecil, menengah bisa mengolahnya sendiri di rumah," jelasnya seusai Musyawarah Nasional 1, Selasa, 7 Februari 2017.

Dia mengatakan selama ini negara asing memiliki strategi merebut raw material dari petani langsung dengan kondisi komoditas masih basah. Sedangkan sisa mete mentah dari petani yang kualitasnya jelek baru dijual di dalam negeri.

"Harga raw material yang dibeli oleh negara lain maupun industri di sini tidak berbeda sekitar Rp23.000/kg untuk mete kering dan Rp18.000/kg basah, tapi mereka berani membeli yang basah dan cepat segera dibeli," ujarnya.

Padahal jika sudah diolah, lanjutnya, harga mete bisa menjadi rata-rata antara Rp80.000/kg hingga Rp140.000/kg.

Guna memenuhi kebutuhan industri pengolahan mete, pengusaha mete memilih impor dari Afrika dengan harga sekitar Rp18.000/kg.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia menambahkan, Indonesia sebetulnya memiliki potensi besar untuk dikembangkan kebun jambu mete. Kebanyakan jambu mete tumbuh di kawasan NTT yang memiliki curah hujan seimbang, dan disusul oleh wilayah Jawa seperti Wonogiri, Jepara, dan ada di Sulawesi.

"Kualitas mete di Indonesia ini sangat bagus makanya diincar negara lain, rasanya lebih milky, crunchy dan sweet. Harusnya komoditas ini dilindungi, karena juga bisa digarap oleh petaninya, oleh industri rumah tangga, dan industri besar," imbuh pengusaha di Bumifood Agro Industri itu.

Penasihat Permetin, Jimmy Wisan menambahkan dulu terdapat belasan industri pengolahan mete, tetapi sejak pasokan mete mentah berkurang kini hanya ada sekitar 3 pabrik pengolahan.

"Di satu perusahaan pengolahan mete bisa menghidupi 28.000 tenaga kerja, tapi kalau raw material tidak ada artinya tenaga kerja akan mati. Ini yan harus dipertahankan pemerintah," ujar Presiden Direktur PT Comextra Majora itu.

Penasihat Permetin, Mudji Waluyo menambahkan kebijakan dari pemerintah perlu dibuat mengingat kebutuhan dan perkembangan industri mete semakin tumbuh, setidaknya ada pembatasan ekspor melalui pengenaan bea keluar (BK) mete mentah seperti yang dilakukan negara lain untuk melindungi industrinya.

"Kami juga akan minta bimbingan dan perlindungan pemerintah, agar industri mete tidak kukut begitu saja," katanya.

BISNIS.COM

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Resmikan Rehabilitasi Bendungan dan Irigasi Gumbasa, Nilainya Mencapai Rp 1,25 Triliun

1 hari lalu

Presiden RI Jokowi (tengah mimbar) didampingi Menteri Pertanian, Bupati Sigi dan Gubernur Sulawesi Tengah meresmikan rehabilitasi dan rekonstruksi Bendung D.I Gumbasa dengan membunyikan sirene secara bersama-sama. (ANTARA/Moh Salam)
Jokowi Resmikan Rehabilitasi Bendungan dan Irigasi Gumbasa, Nilainya Mencapai Rp 1,25 Triliun

Jokowi pada hari ini meresmikan bendungan dan daerah irigasi Gumbasa di Kabupaten Sigi, Sulteng yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi.


Guru Besar Unpad Ajarkan Empat Metode Pemberantasan Gulma Tani, Mana yang Paling Efektif?

2 hari lalu

Petani memanen padi di Padangan, Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis 7 Maret 2024. Sekitar 20 hektare lahan pertanian di kawasan itu terdampak banjir akibat tanggul waduk jebol. ANTARA FOTO/Muhammad Mada
Guru Besar Unpad Ajarkan Empat Metode Pemberantasan Gulma Tani, Mana yang Paling Efektif?

Guru Besar Unpad memaparkan sejumlah metode pemberantasan gulma di lahan tani. Pemakaian hebrisida efektif, namun berisiko.


Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

10 hari lalu

Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

Kukar merupakan daerah lumbung pangan bagi Provinsi Kalimantan Timur


Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

14 hari lalu

Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

Program pengairan dan alsintan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kukar.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

23 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.


Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

34 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

Pelaporan ke KPK terkait dugaan korupsi pemotongan dana bantuan hibah pertanian yang berasal dari Dana Aspirasi DPR yang mencapai Rp 2 miliar.


Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Hasil Program Konsolidasi Tanah Non Pertanian

40 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN Hadi Tjahjanto (keenam kiri) berdialog dengan warga saat menyerahkan sertifikat tanah di Desa Muktisari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis 12 Oktober 2023. Sebanyak 405 sertifikat tanah dibagikan kepada warga secara gratis pada proses redistribusi tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Maloya yang telah ditetapkan menjadi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Hasil Program Konsolidasi Tanah Non Pertanian

Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto menyerahkan 205 sertifikat tanah hasil program Konsolidasi Tanah Non Pertanian.


Beras Langka, Mengapa Pegiat Lingkungan Menilai Ada Masalah Tata Kelola Lahan Pertanian?

42 hari lalu

Pemandangan sawah daerah Rorotan di tengah ibu kota, Jakarta, Rabu, 1 November 2023.  Lahan tersebut merupakan lahan beberapa perusahaan salah satunya yaitu PT. NUSA Kirana. RE dan beberapa lahan milik warga setempat. TEMPO/Magang/Joseph.
Beras Langka, Mengapa Pegiat Lingkungan Menilai Ada Masalah Tata Kelola Lahan Pertanian?

Seretnya produksi beras diduga akibat kebijakan regulator yang condong mengutamakan ekstensifikasi lahan pertanian, misalnya food estate.


Berkelanjutan Membangun Tapanuli Utara

59 hari lalu

Berkelanjutan Membangun Tapanuli Utara

10 tahun memimpin Kabupaten Tapanuli Utara, Nikson Nababan, fokus membangun infrastruktur, pertanian, pendidikan dan kesehatan. Perekonomian tumbuh positif meski di masa pandemi Covid-19.


BRI Menanam Grow & Green Bangkitkan Harapan Petani

23 Januari 2024

BRI Menanam Grow & Green Bangkitkan Harapan Petani

BRI bersama Yayasan Bakau Manfaat Universal meluncurkan program BRI Menanam Grow & Green.