TEMPO.CO, Jakarta - Kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Indonesia dinilai harus bersaing dengan kota besar lainnya di dunia.
Untuk bisa bersaing, kata Ketua Indonesian Land Reclamation & Water Management Institute (ILWI), Sawarendro, sebuah lembaga kajian di bidang reklamasi dan pengelolaan air, saat dihubungi di Jakarta, Selasa, Kota Jakarta harus lakukan terobosan dan pembenahan menyeluruh.
"Selain pembenahan birokrasi, pengembangan kawasan baru dan revitalisasi kawasan yang ada diyakini akan dapat meningkatkan daya saing Kota Jakarta," kata Sawarendro, di Jakarta, Selasa, 7 Februari 2017.
Menurut dia, sadar atau tidak sadar Jakarta sedang bersaing dengan kota-kota besar dunia lainnya untuk menjadi kota yang layak untuk tempat tinggal, bekerja, berinvestasi dan berekreasi.
Untuk memenangkan persaingan global tersebut, tegasnya, Jakarta perlu menata kawasan tepi air melalui reklamasi dan revitalisasi Jakarta Utara.
Ia menyebut penataan kota besar di belahan dunia lainnya, seperti Singapura, diperlukan juga tambahan ruang dan bagi Jakarta tambahan ruang itu bisa dimungkinkan dengan pengembangan ke arah utara.
Pengembangan ke arah selatan terkendala karena bagian selatan diperuntukkan untuk kawasan konservasi, sedangkan pengembangan ke arah timur dan barat sudah sedemikian padatnya saat ini.
"Kepadatan yang semakin tinggi, dengan bertambahnya penduduk dan keterbatasan ruang ini menciptakan berbagai persoalan ekonomi, lingkungan dan sosial," katanya.
Dengan adanya reklamasi, lanjut dia, selain terdapat tambahan ruang, penghasilan yang didapat dari kegiatan di kawasan baru tersebut dapat digunakan untuk mengatasi berbagai persoalan ekonomi, lingkungan dan sosial DKI Jakarta terutama di Jakarta Utara.
Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta 2016 mencatat selama lima tahun terakhir, jumlah penduduk Jakarta naik rata-rata 1,09 persen per tahun.
Sampai dengan 2015, jumlah penduduk DKI Jakarta tercatat 10,17 juta jiwa atau bertambah sekitar 500 ribu orang dibandingkan 2010 sebanyak 9,64 juta jiwa.
Adapun kepadatan penduduk DKI Jakarta 2015 mencapai 15.366 jiwa per kilometer persegi. Kota Jakarta Barat memiliki kepadatan penduduk tertinggi sebesar 19.017 jiwa per kilometer persegi.
BPS memproyeksikan bahwa penduduk Jakarta pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 10,6 juta jiwa dan akan terus bertambah menjadi 11,03 juta jiwa (tahun 2025), 11,31 juta jiwa (tahun 2030), dan 11,46 juta jiwa (tahun 2035).
Dengan asumsi tidak ada penambahan lahan maka kepadatan penduduk di Jakarta pada 2035 akan mencapai 17.301 jiwa per kilometer persegi.
Sawarendro menjelaskan, penambahan jumlah penduduk di Jakarta ini dapat semakin memperberat beban kota.
Selain persoalan ekonomi, lingkungan, dan sosial, Jakarta juga menghadapi ancaman penggunaan air tanah yang berlebihan yang berakibat terjadinya penurunan muka tanah di Jakarta.
Ia menambahkan situasi ini akan memperparah kondisi banjir yang ada sekarang, mengingat ancaman bukan hanya berasal dari luapan air sungai, melainkan juga terjangan rob dari laut.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Prof Emil Salim, menyatakan reklamasi merupakan salah satu solusi untuk mengantisipasi daya dukung lahan di Jakarta.
"Tidak ada yang keliru dengan kebijakan reklamasi," kata pakar lingkungan ini.
Dia menilai pengembangan kawasan baru terutama terkait fasilitas publik strategis Jakarta diperlukan untuk mengantisipasi stagnasi yang diperkirakan terjadi di Pelabuhan Singapura dalam beberapa tahun mendatang.
Kebijakan reklamasi Teluk Jakarta juga sudah sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang Indonesia.
Salah satu contoh proyek reklamasi yang kini sedang berjalan adalah pengembangan terminal peti kemas Pelabuhan Tanjung Priok atau New Priok Container Terminal (NPCT) berkapasitas 1,5 juta TEUs tahap II dan III oleh PT Pelabuhan Indonesia II.
Dua terminal itu adalah pengembangan dari New Priok I yang sudah diresmikan Presiden Joko Widodo tahun lalu.
Sampai Januari 2017, proses reklamasi NPCT II dan III sudah 15-20 persen dengan luasan 200 hektare dengan rencana investasi untuk membangun dua terminal tersebut mencapai Rp8 triliun
ANTARA
