TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau Bandar Udara Tjilik Riwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pada Minggu, 5 Februari 2017. Menurut Budi, kedatangannya karena arahan Presiden untuk memastikan proyek-proyek nasional.
Saat tiba di Bandara Tjilik Riwut, Budi bersama Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran memimpin rapat unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Unit Kerja Kementerian Perhubungan di Kalimantan Tengah. Setelah rapat, Budi didampingi Sugianto memberi penjelasan kepada media tentang perkembangan proyek-proyek strategis transportasi di Kalimantan Tengah.
Baca Juga: Blusukan ke Pelabuhan Morotai, Menteri Perhubungan Tegur Turis Asing
"Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus matching. Juga antara udara, laut, dan kereta api," kata Budi kepada wartawan seperti dikutip dari rilis Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan.
Bandara Tjilik Riwut merupakan bandara kelas I yang dikelola oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara, Kementerian Perhubungan. Dari sisi darat, bandara ini memiliki terminal penumpang dengan luas 5.734 meter persegi. Sedangkan dari sisi udara, bandara ini dilengkapi runway dengan luas 2.500 x 45 meter yang dapat didarati pesawat jenis Boeing 737-900 ER.
Saat ini, proyek yang sedang berlangsung adalah pembangunan terminal baru Tjilik Riwut yang ditujukan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang sekitar 10-15 persen per tahun.
Sementara untuk proyek pelabuhan, Budi menjelaskan, dia mendapat rekomendasi dari gubernur pelabuhan mana yang akan dikembangkan dan mana yang tidak.
Simak: Agen Travel Tolak Kebijakan Komisi Maskapai Garuda Indonesia
"Nanti saya akan diskusi dengan Pak Gubernur. Kami akan meneliti kembali bagaimana agar proyek pembangunan ini hadir dan memang berguna untuk masyarakat,” ujar Budi. “Sayang sekali kalau kita sudah bangun, tapi tidak dipakai."
Budi juga menjelaskan proyek pembangunan kereta api yang harus dikaitkan dengan angkutan batu bara. "Kalau ngomong kereta api untuk angkutan penumpang, penumpang masih terlalu sedikit, terlalu mahal kita bayar.”
Budi menambahkan, Kementerian Perhubungan ingin pembangunan kereta api ini berlangsung cepat. Ada satu perusahaan Rusia yang sudah menghadap. Perusahaan tersebut menawarkan pembangunan ke arah Kalimantan Timur. "Saya sedang meminta konfirmasi dari kedutaan apakah hal ini bisa dilaksanakan. Kalau bisa dilaksanakan, kami akan bekerja," katanya.
REZKI ALVIONITASARI
