TEMPO.CO, Jakarta - Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro mengklarifikasi ihwal kabar penggantian jajaran manajemen di Pertamina menyusul polemik "matahari kembar" Direktur Utama Dwi Soetjipto dengan Wakil Direktur Utama Ahmad Bambang.
Menurut Wianda, sampai saat ini seluruh jajaran manajemen Pertamina masih bekerja dengan normal. “Sampai sejauh ini semua masih normal, ya. Semua masih dalam formasi normal dan bekerja seperti biasa,” kata Wianda saat dihubungi Tempo, Jumat, 3 Februari 2017.
Baca: Kawasan T.B. Simatupang Tak Lagi Jadi Favorit Pebisnis
Wianda menuturkan, segala keputusan yang berkaitan dengan formasi jajaran manajemen perusahaan milik badan usaha milik negara (BUMN) itu sangat bergantung pada rapat umum pemegang saham (RUPS). “Namun hingga saat ini belum ada informasi dan keputusan dari pemegang saham," ucapnya. "Tentunya kami akan tetap menunggu keputusan dari pemegang saham.”
Simak: Grup Usaha Wajib Serahkan Laporan Transfer Harga
Kabar miring yang menerpa Pertamina muncul sejak dualisme kepemimpinan di tengah masalah beruntun di kilang minyak milik perusahaan negara itu. Struktur baru Pertamina membagi kekuasaan kepada direktur utama dan wakilnya.
Menteri BUMN Rini Soemarno pada 20 Oktober 2016 menetapkan struktur baru direksi yang menyediakan kursi wakil direktur utama. Posisi itu diisi oleh Ahmad Bambang. Orang nomor dua itu memiliki kewenangan yang nyaris sama dengan direktur utama.
Lewat keputusan tersebut, wakil direktur memiliki wewenang untuk memimpin dan mengoordinasikan direktorat pemasaran, direktorat pengolahan, serta deputi direktur energi baru terbarukan. Selain itu, ia berwenang mengambil keputusan impor bahan bakar minyak.
Dualisme kepemimpinan justru menimbulkan gesekan baru. Sejumlah pejabat pemerintahan mengungkapkan, Pertamina seperti dipimpin “matahari kembar”. Beberapa kebijakan perusahaan diputuskan secara sepihak oleh wakil direktur utama.
Hal serupa juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi BUMN DPR Inas Nasrullah Zubir kepada Tempo beberapa waktu lalu. Menurut dia, aturan baru itu menimbulkan dualisme kepemimpinan antara Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang. Menurut Nasrullah, hal itu akan mengganggu keuangan dan membahayakan Pertamina.
“Saya belum tahu. Jadi intinya, mau dibahas kapan tentunya yang menentukan adalah pemegang saham. Nantinya seluruh jajaran manajemen harus mengikuti waktu yang ditentukan pemegang saham. Kami harus menunggu dan harus siap,” tutur Wianda.
LARISSA HUDA