TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina (Persero) menyiapkan strategi optimalisasi pembangunan kilang minyak baru dan revitalisasi kilang-kilang minyak yang sudah ada. "Kami sedang dalam proses proyek expose licensor selection, dan kami punya beberapa proyek," ujar Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto, di kantornya, Senin, 30 Januari 2017.
Baca: Kilang Rusak, Komisaris Minta Penjelasan Direksi Pertamina
Terlebih, beberapa waktu lalu Pertamina mengalami sejumlah kejadian berhentinya sebagian operasi kilang atau unplan shutdown selama 2016. Akibatnya, potensi pendapatan yang hilang cukup besar, yaitu mencapai sekitar US$ 70 juta.
Dwi menuturkan optimalisasi infrastruktur kilang dilakukan melalui proyek Refinery Development Master Plant (RDMP) dan New Grass Roots Refinery (NGRR). "Kami punya empat kilang yang kita update untuk RDMP dan dua kilang baru, yaitu NGRR," katanya.
Baca: Kilang Pertamina Rusak Beruntun, Apa Imbasnya pada Pasokan BBM...
Menurut Dwi, upaya optimalisasi ini juga dimaksudkan untuk mencapai cita-cita kedaulatan energi Indonesia di 2023. Dia mengatakan pihaknya berharap proses pengembangan dan pembangunan kilang tahun ini dapat berjalan lancar. "Semoga bisa lebih dipercepat dan sesuai dengan target revitalisasi."
Adapun empat RDMP di Balikpapan dan Cilacap sudah mulai berjalan pengembangannya, yang ditandai dengan penyelesaian desain awal atau basic engineering design (BED). Selanjutnya, proses pembangunan kilang baru juga diharapkan bisa segera dieksekusi pada tahun ini. "Yang kami harap bisa segera jalan di Tuban," ujarnya.
Terkait dengan kerusakan kilang Pertamina yang sempat, Dwi menuturkan utamanya terjadi pada kilang di daerah Balikpapan, Kalimantan Timur. "Ini kerusakan yang sebenarnya biasa terjadi, khususnya terakhir di Balikpapan," katanya.
Baca: Kilang-kilang Rusak, PT Pertamina Tekor Rp 1 Triliun
Sehingga, Dwi berujar pihaknya berkomitmen untuk melakukan serangkaian upaya pemeliharaan khusus agar kerusakan seperti yang terjadi di Balikpapan itu tidak terulang kembali. "Jadi potensi kerugian yang hampir Rp 1 triliun itu dapat kita hindari."
GHOIDA RAHMAH
